MOMEN

PALESTINA
Rusia Akui Negara Palestina

PRESIDEN Rusia Dmitry Medvedev mengakui berdirinya Negara Palestina, Selasa pekan lalu. Medvedev mengatakan Moskow telah mengakui kemerdekaan Palestina pada 1988 dan tidak mengubah ketentuan tentang Palestina seperti yang diadopsi sejak masa Uni Soviet. Pekan lalu, Medvedev melakukan kunjungan pertama ke wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel.

“Posisi Rusia tetap tidak berubah. Kami mendukung hak asasi rakyat Palestina untuk sebuah negara merdeka dengan ibu kota Yerusalem Timur,” kata Medvedev. Pengakuan itu membuat Israel khawatir karena dalam dua bulan terakhir ini Palestina menerima pengakuan beruntun dari sejumlah negara.

Beberapa analis mengatakan pengakuan itu bisa menjadi pelopor bagi langkah Palestina untuk menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Presiden Palestina Mahmud Abbas pun telah mengkonfirmasi pengakuan Medvedev tersebut. Pada konferensi pers dengan Medvedev di Yeriko, Abbas mengucapkan terima kasih kepada Rusia. “Untuk menjadi salah satu negara pertama di dunia yang mengakui Negara Palestina, pada 1988,” ujar Abbas.

THAILAND
Polisi Perangi Narkoba

KEPOLISIAN Bangkok menahan 816 warga yang diduga terlibat dalam jaringan pengedar obat terlarang. Operasi antinarkoba itu berlangsung dua hari berturut-turut sejak Senin pekan lalu. “Orang-orang yang kami tangkap itu terlibat dalam transaksi narkotik,” ujar Kepala Kepolisian Metro Bangkok Letnan Jenderal Chaktip Chaijinda, Rabu pekan lalu.

Dalam operasi itu, Kepolisian Bangkok menyita sejumlah barang bukti berupa 5.095 pil sabu, 168 kilogram sabu kristal, dan 19 bungkus ganja. Operasi antinarkoba ini masih terus berlanjut dan menargetkan penangkapan warga yang diduga terlibat. “Delapan puluh delapan kantor polisi yang ada di Bangkok masih terus mengawasi dan menargetkan warga yang terlibat dalam jaringan,” ujar Chaktip.

Pemerintah Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva menegaskan perang terhadap sindikat peredaran narkotik dan obat-obatan terlarang. Abhisit juga memerintahkan aparat penegak hukum menindak keras warga atau orang yang terlibat dalam peredaran obat terlarang. Ia meminta lembaga negara yang terlibat dalam operasi ini memberikan hasil paling lama tiga bulan.

SWISS
Narasumber WikiLeaks Ditahan

BEBERAPA jam setelah diadili, narasumber penyuplai data WikiLeaks, bankir Rudolf Elmer, ditahan Rabu pekan lalu. Sebelumnya, ia dituduh melanggar undang-undang tentang kerahasiaan bank. Elmer didakwa Pengadilan Zurich karena membocorkan data rahasia bank dan mengancam majikannya agar menyerahkan uang 7.200 franc Swiss pada 2007. Ia juga dituduh mengirimkan ancaman bom dan menulis surat kaleng kepada koleganya.

Elmer, yang menjalani hukuman percobaan, Senin pekan lalu kembali ke rumahnya di pinggiran Kota Zurich. Namun di sana ia ditunggu delapan orang polisi berseragam yang kemudian membawanya kembali ke Zurich. “Saya berada di jalan yang benar. Namun, jika karena itu saya harus dipenjara, ayo segera laksanakan,” ujar Elmer.

Baru-baru ini Elmer membenarkan kabar bahwa mantan atasannya telah menyewa seorang detektif swasta untuk mengintai dia dan keluarganya. Ia menduga atasannya melakukan itu akibat tindakannya menyerahkan data rahasia bank berupa cakram video di London baru-baru ini. Namun Elmer membantah bila dikatakan telah menulis surat kaleng dengan identitas palsu dan mengancam meledakkan bom.

ITALIA
Jerat untuk Berlusconi

Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi mulai diinvestigasi oleh kejaksaan setempat setelah skandal seksnya dengan wanita penghibur di bawah umur terungkap. Berlusconi ketahuan membayar seorang wanita penghibur berusia 17 tahun pada 21 September 2010. Menurut hukum Italia, membayar seorang wanita penghibur di bawah usia 18 tahun adalah pelanggaran--meskipun undang-undang Italia memberikan batasan umur 14 tahun bagi seorang perempuan untuk memberikan pelayanan seks.

Kunci menjerat Berlusconi adalah pengakuan Karima El Mahroug atau Ruby, perempuan asal Maroko yang dikencani Berlusconi. Jaksa Italia memang sudah lama berupaya menjerat Berlusconi dengan tuduhan penyuapan dan korupsi. Tapi politikus licin ini selalu selamat. Dia boleh dibilang kebal dari segala tuduhan kriminal yang diarahkan kepadanya.

“Ini adalah tuduhan yang tidak jelas dan tidak berdasar,” ujar pengacara Berlusconi, Senin pekan lalu. Menteri Pendidikan Mariastella Gelmini juga menyatakan pembelaannya terhadap sang Perdana Menteri dengan mengatakan, “Dia adalah obyek penganiayaan oleh penuntut umum.”

HAITI
Baby Doc Dituntut Berlapis

MANTAN Presiden Haiti Jean Claude Duvalier menghadapi tuntutan berlapis dari jaksa setempat setelah dilaporkan empat warga Haiti dan seorang mantan juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa, Selasa pekan lalu. Duvalier alias Baby Doc dituduh telah melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan selama masa pemerintahannya (1971-1986).

Pelaporan dilakukan Michele Montas, mantan juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, dan empat warga Haiti. Sehari sebelumnya, Duvalier ditahan dan dituntut jaksa setempat dengan tuduhan korupsi dan penggelapan. Duvalier ditahan sekembalinya dari pengasingan selama 25 tahun di Prancis.

“Pada dasarnya kami tidak hanya menuduh dia melakukan kejahatan ekonomi, tapi juga hak asasi manusia,” ujar Montas, Rabu pekan lalu. Duvalier, yang meninggalkan Haiti pada 1986 guna menghindari pemberontakan rakyat, melambaikan tangan kepada warga Haiti dari balkon hotel mewah di Port-au Prince sebelum ditahan. Jaksa penuntut umum menyatakan Duvalier berada dalam pengawasan otoritas pengadilan.

INGGRIS
Keluarga Kerajaan Kebal Hukum

SEBUAH undang-undang kebebasan informasi di Inggris menetapkan ketentuan baru bagi keluarga Kerajaan Inggris. Undang-undang itu memberikan pengecualian terhadap Ratu Elizabeth II, Pangeran Charles, dan Pangeran William, Rabu pekan lalu. Pengecualian itu meliputi percakapan pribadi raja dengan para politikus dan pejabat negara.

Ketetapan baru ini menuai protes dari beberapa elemen masyarakat, termasuk Menteri Kehakiman Inggris Ken Clarke. Menurut Clarke, dengan diberlakukannya ketentuan hukum baru ini, akan sulit baginya untuk memantau dan memperoleh akses langsung ke dalam rekening kerajaan. “Hal ini untuk memantau berapa besar penerimaan hasil pajak yang mereka miliki,” ujarnya.

Selama berabad-abad, monarki Inggris diselimuti kerahasiaan dari campur tangan hukum dan konvensi hak-hak pers. Pemberitaan pribadi soal keluarga kerajaan kemudian diperbolehkan sepanjang untuk kepentingan umum. Ketentuan ini berada di bawah undang-undang kebebasan informasi yang mulai berlaku pada 2005. “Setidaknya bisa meningkatkan kemungkinan bahwa banyak informasi yang bisa diungkapkan,” kata Maurice Frankel, aktivis kampanye kebebasan informasi.

Cheta Nilawaty (AP, Xinhua, Huffingtonpost, Reuters, Guardian.co.uk)