MOMEN

Meksiko
Pesta Dua Abad Kemerdekaan

Memperingati dua abad kemerdekaan dari Spanyol, Meksiko menampilkan sisa-sisa perjuangan dan perang revolusioner di pusat kota. Dalam pesta meriah ini, para pejabat Amerika Latin berkampanye dengan menghabiskan uang dan modal politiknya. Meski menimbulkan utang, Meksiko tetap optimistis dapat membangun kembali perekonomian serta hubungannya dengan negara-negara lain di dunia.

Perayaan dua abad kemerdekaan ini digelar selama dua hari, dan dilakukan secara bergantian oleh negara-negara di Amerika Latin, seperti Bolivia dan Ekuador. ”Ide untuk menghadirkan sesuatu yang bersifat kedaerahan menjadi lebih banyak,” ujar seorang warga bernama Gutman, Kamis pekan lalu.

Malam itu, Presiden Felipe Calderon ikut berpartisipasi dengan membunyikan bel kemerdekaan asli dari balkon di alun-alun Zocalo dan memberikan ”El Grito” berpola kepada warga yang berjasa dalam perjuangan bersenjata pada 1810. ”Panjang umur kemerdekaan, hidup peringatan dua abad, panjang umur Meksiko!” ujar Presiden Felipe Calderon.

Palestina
Isu Permukiman Yahudi Menjadi Kunci

Perundingan damai lanjutan antara Presiden Palestina Mahmud Abbas dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Yerusalem pekan lalu dianggap mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Utusan Amerika Serikat dalam perundingan damai Timur Tengah, George Mitchell, mengatakan kemajuan terletak pada isu permukiman Yahudi di Tepi Barat.

Mitchell mengatakan Palestina berkeras akan keluar dari perundingan jika Israel tidak memperpanjang larangan bagi pembangunan permukiman. Pemerintah Israel masih memberlakukan pembatasan pembangunan permukiman hingga 30 September mendatang, kendati mendapat protes keras dari kelompok sayap kanan.

”Kedua pemimpin itu tidak menyisihkan masalah pelik ke bagian akhir diskusi mereka. Kami melihat ini sebagai indikator kuat bahwa mereka bisa berdamai,” kata Mitchell. Perundingan yang berlangsung di kediaman resmi Netanyahu di Yerusalem ini dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Hillary Clinton yang bertindak sebagai fasilitator dan penengah. Namun, mengenai masalah inti perundingan, Mitchell mengatakan masih belum bisa diperinci.

Iran
Petugas Nuklir PBB Dihalangi

Utusan Amerika Serikat yang tergabung dalam International Atomic Energy Agency (IAEA) menuduh Iran mengintimidasi kedatangan dua petugas inspektur nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keduanya akan melaporkan soal penemuan baru dalam penelitian senjata nuklir Iran. Amerika menyatakan perlu adanya ”tindakan yang tepat” dari IAEA.

Di saat yang sama, Inggris dan Prancis juga mengkritik Iran atas keputusan mereka melarang petugas nuklir datang. ”Iran tetap meneruskan program yang tidak memiliki tujuan perdamaian yang kredibel,” kata Florence Mangin, salah satu perwakilan dari Prancis yang tergabung dalam 35 negara anggota IAEA, Rabu pekan lalu.

Penolakan dua petugas nuklir PBB sendiri juga menuai protes di dalam negeri Iran. Dalam pertemuan tertutup para diplomat Iran, utusan Iran, Ali Asghar Soltanieh Amano, sempat menyampaikan protesnya atas putusan Teheran yang menolak kedatangan dua petugas nuklir PBB. ”Saya meminta Iran tidak lagi menunjuk inspektur nuklir dalam negeri,” ujarnya.

Kamboja
Genosida Tokoh Khmer Merah

Pengadilan Kamboja menetapkan empat mantan pemimpin Khmer Merah sebagai tersangka pembantaian massal, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hakim You Bunleng mengatakan akan segera menggelar persidangan guna memutuskan hukuman atas kejahatan yang telah mereka lakukan.

Mereka adalah wakil pemimpin Khmer Merah, Pol Pot, atau dikenal juga sebagai ”Saudara Nomor Dua”, Nuon Chea, 84 tahun; mantan kepala negara Khieu Samphan; serta bekas Menteri Luar Negeri Ieng Sary (84) dan istrinya, Ieng Thirith (78), yang juga mantan Menteri Sosial.

Bunleng mengatakan pengadilan akan segera menggelar persidangan bagi empat pejabat penting Khmer Merah tersebut pada 2011. Mereka telah dimintai keterangan 46 kali, sejak ditahan pada 2007. Juli lalu, pengadilan telah mendakwa mantan kepala penjara Khmer Merah, Duch. Dia dihukum 30 tahun penjara oleh pengadilan atas dakwaan kejahatan kemanusiaan.

Korea Utara
Utusan Amerika Hadiri Perundingan Nuklir Korea

Amerika Serikat mengirim Stephen Bosworth sebagai utusan khusus untuk ikut dalam pembicaraan perdamaian dengan Korea Utara di Beijing, Rabu pekan lalu. ”Sebagai langkah yang terus berlanjut dalam proses perundingan dan konsultasi dengan enam negara pendamping,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri, Phillip Crowley. Utusan Amerika dijadwalkan akan menemui Menteri Luar Negeri Cina Yang Jiechi.

Pembicaraan damai tersebut melibatkan enam negara, yaitu, Amerika, Jepang, Rusia, Korea Selatan, dan Korea Utara. Pembicaraan ini sudah dilakukan sejak 2009. Rencananya, utusan Amerika tersebut akan menentukan waktu yang tepat untuk berbicara langsung dengan Korea Utara.

Dalam pembicaraan enam pihak tersebut, Korea Utara dan sekutu utamanya, Cina, sempat menawarkan enam cara penghapusan nuklir Pyongyang. Namun pemerintah Presiden Barack Obama tidak langsung menyetujui dengan alasan perlunya ”strategi kesabaran” dan tetap kembali ke kesepakatan pada 2005 bahwa Korea Utara harus menyerahkan senjata nuklirnya.

Prancis
Senat Sahkan Pelarangan Burka

Senat Prancis secara bulat mengesahkan rancangan undang-undang yang melarang pemakaian cadar atau burka di jalan umum dan tempat-tempat lain, Selasa pekan lalu. Larangan itu, menurut Senat, hanya mempengaruhi kurang dari 2.000 perempuan, tapi banyak mempengaruhi nilai-nilai simbolis Prancis.

Senat memberikan 246 suara yang mendukung RUU itu sebelum disahkan menjadi undang-undang, meskipun kuota tersebut dianggap belum cukup oleh Pengawas Konstitusi Prancis. Pengesahan undang-undang ini menuai protes keras. Beberapa wanita, seperti Kenza Drider, berjanji akan tetap mengenakan cadar secara penuh, walaupun undang-undang melarangnya. Drider mengatakan lebih memilih untuk ditangkap daripada tunduk pada apa yang dianggapnya sebagai ketidakadilan.

Banyak muslim di Prancis percaya bahwa undang-undang itu merupakan pukulan keras bagi agama terbesar nomor dua di Prancis tersebut. Larangan itu dinilai meningkatkan rasa takut pada ajaran Islam. Sebaliknya, Senat Prancis menegaskan bahwa pengesahan undang-undang telah disepakati oleh badan khusus Dewan Konstitusional. Badan khusus ini sudah memastikan pemberlakuan undang-undang tersebut tidak melanggar kebebasan warga.

Suryani Ika Sari, Cheta Nilawaty (BBC, AFP, AP, Reuters)