Nihil Krisis Buat Putin

Membawa spanduk dan bendera Rusia, ribuan orang turun ke jalan-jalan di pusat Kota Moskow, Sabtu dua pekan lalu. Mereka mengenakan pita hitam-oranye, simbol kemenangan Rusia atas Nazi yang kini digunakan separatis pro-Rusia di timur Ukraina sebagai lencana kehormatan. Massa yang diklaim mencapai 40-an ribu orang dan terdiri atas aktivis, atlet, politikus, hingga anggota geng motor itu menolak terulangnya peristiwa "Maidan", yang memicu krisis di Ukraina, terjadi di Rusia.

Aksi massa yang menyebut diri anti-Maidan itu bertepatan dengan peringatan satu tahun tergulingnya Presiden Ukraina pro-Rusia, Victor Yanukovych. Ada tudingan mereka dimobilisasi oleh pemerintah dan dibayar. Tapi penyelenggara aksi, kelompok yang dibentuk pada Januari lalu dan berisi orang-orang pendukung Presiden Rusia Vladimir Putin, membantah.

Dengan slogan "Kami tak akan mengampuni, kami tak akan lupa", para pendukung Putin melakukan pawai besar-besaran. "Ukraina telah mengajarkan banyak kepada kami dan kami tak akan membiarkan Maidan terjadi di Rusia," kata seorang pendukung Putin dalam pawai.

Seseorang di tengah massa memegang spanduk bertulisan "Selamanya Putin", sementara seseorang lainnya mengacungkan papan bertulisan "Maidan adalah penyakit. Kita akan mengobatinya".

Salah satu penggagas gerakan, Nikolai Starikov, mengatakan pawai itu adalah gerakan besar pertama yang ditujukan kepada oposisi pro-Barat yang merencanakan kudeta di Rusia. "Jangan coba-coba membuat upaya apa pun untuk merusak ketenangan di Rusia," ujarnya.

Krisis Ukraina bermula ketika gelombang aksi demonstrasi Euromaidan memuncak di Maidan Nezalezhnosti karena Presiden Victor Yanukovych memutuskan tak menandatangani Perjanjian Asosiasi Ukraina dengan Uni Eropa. Demonstrasi yang awalnya menuntut penggabungan Ukraina ke dalam Uni Eropa itu kemudian berubah menjadi upaya penggulingan Yanukovych, yang akhirnya lengser pada 22 Februari 2014.

Setelah demonstrasi pro-Barat di Maidan tersebut, Rusia menganeksasi Semenanjung Crimea dari Ukraina. Sejak itu pula Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara Barat menjatuhkan berbagai sanksi yang membidik sektor-sektor kunci perekonomian Rusia. Bukan hanya itu, sebagai hukuman terhadap Rusia yang juga dianggap mendukung separatisme di wilayah timur Ukraina, Amerika dan Uni Eropa memberlakukan larangan bepergian dan pembekuan aset kepada sejumlah pejabat Rusia ataupun separatis pro-Rusia.

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Igor Morgulov mengatakan sanksi itu cukup mempengaruhi perekonomian Rusia. Namun, menurut dia, Rusia sudah memberlakukan kebijakan reformasi ekonomi, di antaranya mengurangi penjualan bahan mentah dan menjalin kerja sama dengan beberapa negara yang tak ikut menerapkan sanksi.

"Pemerintah Rusia sudah memiliki rencana antikrisis untuk perekonomian dalam negeri. Ada beberapa faktor menggembirakan, di antaranya beban utang luar negeri Rusia sangat kecil sehingga hampir tak ada pengaruhnya bagi perekonomian kami," kata Morgulov dalam konferensi persnya, awal Februari lalu.

Berbagai upaya pemerintah itu tampaknya mampu mengikat kepercayaan rakyat terhadap kekuatan Rusia untuk keluar dari keterpurukan. Sebuah jajak pendapat terbaru menunjukkan 85 persen warga Rusia percaya kepada kepemimpinan Putin meski harga minyak dunia anjlok di bawah US$ 50 dolar per barel dan ekonomi Rusia berada dalam krisis.

Jajak pendapat oleh Public Opinion Foundation pada 7-8 Februari dan dirilis 13 Februari lalu itu menunjukkan kepercayaan terhadap Putin meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu yang hanya 75 persen. Sebanyak 84 persen responden juga mengaku puas terhadap kinerja Putin sebagai presiden dan hanya 7 persen yang tidak puas.

Kepala Institut Penelitian Sosial-Ekonomi dan Politik Rusia Dmitry Badovskiy mengatakan melonjaknya ketenaran Putin berhubungan dengan posisi kuat Rusia terhadap krisis Ukraina dan keberhasilan diplomasi Putin dalam konferensi tingkat tinggi di Minsk beberapa waktu lalu. "Faktor lain, rakyat menyimpan harapan pada kemampuan Putin untuk mengatasi krisis ekonomi dan kembalinya stabilitas perekonomian nasional," ujarnya.

Rosalina (the Straits Times, Bbc, The Washington Post, Russia Today)