Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi Papua Merdeka atau OPM telah menyerukan aksi internasional atas konflik di Papua dan meminta pemerintah Papua Nugini mengubah kebijakannya terhadap Indonesia atas Papua Barat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dikutip dari Radioa New Zealand RNZ, 1 Februari 2019, perwakilan OPM bergabung dengan kelompok masyarakat sipil PNG dan dua anggota parlemen lokal terkemuka yang mendorong perubahan kebijakan pemerintah PNG tentang Papua Barat, pada 31 Januari 2019.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Konflik ini telah meningkat sejak Tentara Pembebasan Papua membantai 17 pekerja konstruksi jalan Indonesia akhir tahun lalu.
Juru bicara OPM, Jeffrey Bomanak, mengumumkan dukungan resmi OPM untuk deklarasi perang Tentara Pembebasan terhadap negara Indonesia.
Gerakan OPM di Vanuatu.[Jason Abel/Dailypost.vu]
Ketua Persatuan Papua Merdeka Papua Barat, Kenn Mondiai, mengatakan bahwa masuk akal bagi OPM untuk memegang alat pers-nya di Papua Nugini di mana mereka bersatu dengan sesama warga Melanesia.
Sementara Gubernur Distrik Ibu Kota Nasional PNG, Powes Parkop, mengumumkan bahwa ia sedang berupaya memperkenalkan mosi di parlemen untuk perubahan kebijakan pemerintah tentang Papua.
Gubernur Oro, Gary Juffa, mengatakan perjanjian puluhan tahun dengan Indonesia, yang membuat Papua Nugini tidak ikut campur dalam urusan domestik tetangganya, sudah usang dan harus diubah.
"Dan itu harus dilakukan oleh parlemen, karena itu diberlakukan oleh parlemen jelas. Dan itulah tujuan dari pertemuan ini...Satu-satunya pernyataan mereka kepada Pemerintah Indonesia adalah bahwa 'kita bersedia bernegosiasi untuk kebebasan, tidak ada yang lain'," kata Gary Juffa.
Menteri Luar Negeri Papua Nugini, Rimbink Pato, telah berulang kali mengesampingkan Papua Nugini terhadap Indonesia mengenai masalah status politik Papua Barat.
Dia mengatakan Papua Nugini bekerja sama dengan Indonesia pada berbagai proyek di wilayah perbatasan bersama yang menciptakan pembangunan ekonomi dan terus meningkatkan kondisi kehidupan bagi orang Papua Barat.
Sementara menanggapi desakan OPM, Menteri Pertahanan Papua Nugini, Justin Tkatchenko, mengatakan pemerintah harus berbicara tentang isu-isu HAM, sementara pada saat yang sama menjaga rasa hormat terhadap kedaulatan Indonesia di Papua Barat.
Foto 
