Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM, Sebby Sambom mengklaim adanya upaya operasi militer yang dilakukan oleh TNI untuk membebaskan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens yang disandera kelompok pimpinan Egianus Kogeya. Ia mengatakan, operasi militer itu terjadi pada Kamis, 19 September 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Militer Indonesia telah melakukan pendropan pasukan dan penambahan alutsista perang berupa tank dan senjata," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat, 20 September 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia mengungkapkan, operasi militer dan distribusi pasukan itu dilakukan melalui jalur udara. Sebby menyebut, pihaknya melihat helikopter militer memasuki wilayah Distrik Mbua, Nduga, Papua.
"Sejak pagi hingga sore, militer Indonesia telah meningkatkan operasi udara di wilayah perkampungan warga sipil dari Mbua ke Alguru," ujarnya.
Menurut dia, operasi militer Indonesia ini dilakukan untuk misi pembebasan pilot asal Selandia Baru tersebut. Padahal, katanya, kelompok kriminal bersenjata itu telah meminta pemerintah Indonesia untuk menghentikan operasi militer melalui udara.
"Pemerintah Indonesia segera hentikan operasi militer di Nduga dan seluruh wilayah Papua," ucap Sebby.
Dia mengatakan, bahwa keselamatan Philip Mark yang disandera kelompoknya itu akan menjadi taruhan jika permintaannya tak digubris oleh pemerintah Indonesia. Sebab, klaim Sebby, kelompoknya ingin membebaskan pilot Susi Air yang mereka sandera atas dasar kemanusiaan.
"Kapten Philip Mark akan dibebaskan demi kemanusiaan, dan hal tersebut harus didukung oleh pemerintah Indonesia tanpa protes," katanya.
Adapun TPNPB-OPM telah mengumumkan proposal pembebasan pilot Susi Air tersebut. Proposal pembebasan Philip Mark Mehrtens diumumkan pada Selasa, 17 September 2024.
Namun, dalam proposal itu belum ada kepastian waktu dan lokasi untuk membebaskan pilot Susi Air. Dia mengklaim, bahwa proposal itu sudah dikirimkan ke pemerintah Indonesia dan Selandia Baru melalui tim fasilitator.
Sebby mengatakan, pemerintah Selandia Baru sudah menerima dan menyetujui proposal pembebasan warga negaranya yang disandera tersebut. Sementara, katanya, belum ada jawaban dari pemerintah Indonesia perihal proposal pembebasan itu.
TNI bantah penyataan Sebby
Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia atau Kapuspen TNI, Mayor Jenderal Hariyanto membantah klaim Organisasi Papua Merdeka (OPM) ihwal operasi militer TNI-Polri untuk bebaskan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens. Dia mengatakan, tidak ada pengerahan pasukan dan operasi khusus dalam misi membebaskan pilot asal Selandia Baru itu.
"Sampai saat ini tidak ada operasi militer khusus yang dikerahkan," katanya saat dihubungi, Jumat, 20 September 2024.
Ia mengungkapkan, keberadaan aparat keamanan TNI-Polri di wilayah Papua, khususnya Nduga merupakan tugas lain yang tak berkaitan dengan misi pembebasan pilot. Menurut dia, keberadaan TNI-Polri di wilayah Papua dalam rangka membantu pemerintah untuk meningkatkan pembangunan, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat setempat.
"Serta menjaga kondusifitas wilayah dan menjamin keamanan masyarakatnya di dalam melaksanakan kehidupan sosial," ujarnya.
TNI-Polri, kata Hariyanto, ingin memastikan tak ada gangguan ataupun intimidasi ke warga sipil oleh OPM. Sebab, ujarnya, gangguan OPM yang tak sejalan dengan pemerintahan Indonesia itu telah membuat aktivitas kehidupan tidak normal di beberapa wilayah Papua.
"Termasuk Kabupaten Nduga, yang masyarakatnya selalu hidup dalam gangguan, intimidasi, dan diputar balik fakta oleh OPM agar aparat pergi," ucapnya.
Dia menyatakan, aparat keamanan TNI-Polri tetap mengedepankan upaya damai dalam bernegosiasi dengan kelompok kriminal bersenjata itu. Hariyanto mengatakan, upaya damai itu dilakukan untuk membebaskan Philip Mark yang sudah disandera sejak Februari 2023.
Pilihan Editor: TNI Ragukan Alasan Kemanusiaan TPNPB-OPM di Balik Rencana Pembebasan Pilot Susi Air
Foto 
