Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Negara-negara Afrika yang menghadapi krisis pangan, membutuhkan dukungan likuiditas segera dan dalam beberapa kasus ada negara yang membutuhkan keringanan utang. Hal itu terungkap dalam konferensi Reuters NEXT pada Rabu, 30 November 2022, di mana panel yang hadir juga menyebut sebagian krisis pangan disebabkan pandemi Covid-19 dan perang Ukraina
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kerawanan pangan telah memburuk di sebagian besar negara-negara Afrika dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut didorong konflik bersenjata yang berkepanjangan dan dampak perubahan iklim hingga menyebabkan kekeringan berkepanjangan di beberapa daerah. Perubahan iklim juga menyebabkan banjir yang merusak tanaman di tempat lain.
Akan tetapi, situasinya diperparah oleh penurunan ekonomi yang dipicu oleh pandemi Covid-19, meningkatnya utang, dan baru-baru ini dampak perang Ukraina, yang membuat lonjakan pada harga pangan, bahan bakar, dan pupuk.
"Bukan hanya kejatuhan ekonomi makro, tetapi juga yang memilukan adalah masalah kerawanan pangan. "Ketidakamanan pangan melonjak tidak seperti sebelumnya," kata Abebe Aemro Selassie, Direktur Dana Moneter Internasional (IMF) kawasan Afrika.
Sejumlah wanita berebut memasuki dapur umum di kamp yang didirikan pemerintah di Mogadishu, Somalia, untuk mengatasi bencana kelaparan yang melanda dua daerah di negara tersebut (20/7). Reuters
Jumlah orang di Afrika Timur yang menghadapi kerawanan pangan akut telah melonjak 60 persen menjadi 82 juta orang pada tahun lalu. Sedangkan di Afrika Barat kerawanan pangan akut meningkat dari 31 juta orang menjadi 42 juta orang.
"Kami membutuhkan dengan segera investasi melalui sistem perlindungan sosial yang menangani kebutuhan kemanusiaan, makanan, dan penyediaan uang tunai untuk individu," kata Michael Dunford, Direktur Program Pangan Dunia PBB untuk wilayah Afrika Timur.
Selama pandemi Covid-19. IMF dan Bank Dunia mendukung inisiatif yang menangguhkan kewajiban membayar utang negara-negara miskin sehingga memungkinkan mereka untuk menyalurkan sumber daya tersebut untuk menopang sistem kesehatan dan ekonomi negara-negara tersebut. Namun program itu kini telah berakhir, bahkan ketika banyak negara sedang berjuang memberi makan rakyatnya.
Pada bulan lalu, IMF menyetujui program yang akan memberi negara-negara (miskin) akses mendapatkan dana darurat untuk memerangi kerawanan pangan akut dan mengimbangi kenaikan tajam tagihan impor pangan mereka. Tetapi Razia Khan, Kepala Ekonom wilayah Timur Tengah dan Afrika dari Standard Chartered Bank, mempertanyakan apakah cukup menyediakan lebih banyak likuiditas saja.
"Sebuah pertanyaan besar masih belum terjawab adalah apakah semakin banyak penguasa yang harus menjalani semacam restrukturisasi mendalam?," kata Khan.
Kelompok 20 atau G20 mendukung apa yang disebut kerangka bersama untuk merampingkan restrukturisasi dan pembuatan profil utang negara-negara miskin yang sedang terseok-seok.
Meringankan beban utang mereka akan memungkinkan pemerintah fokus pada masalah mendesak termasuk kerawanan pangan. Namun, hampir dua tahun hanya segelintir negara memilih untuk menggunakan kerangka kerja tersebut, sementara hanya satu - Chad - yang telah berhasil menegosiasikan bantuan. "Salah satu dari banyak masalah mendasar yang kami alami adalah kemajuan sangat lambat (dicapai)," kata Khan.
Reuters | Nugroho Catur Pamungkas
Baca juga: Jadwal Kosta Rika vs Jerman di Piala Dunia 2022 Malam Ini, Niclas Fullkrug: Mereka Punya 2 Wajah
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.
Foto 
