Parlemen Irak Setujui Undang-undang yang Izinkan Perempuan di Bawah 15 Tahun Menikah

TEMPO.CO, Jakarta - Parlemen Irak menyetujui tiga undang-undang kontroversial pada Selasa, 21 Januari 2025, termasuk undang-undang status pribadi yang akan mengizinkan perempuan menikah usia di bawah 15 tahun. Kantor berita Shafaq mewartakan oposisi Irak waswas dengan keputusan ini karena sama dengan melegalkan pernikahan anak dan mencabut hak-hak dasar perempuan dan anak perempuan.

Undang-undang baru ini juga akan mengizinkan ulama mengesahkan hubungan sosial berdasarkan yang termaktub dalam hukum Islam. Beberapa interpretasi dalam hukum itu diyakini oleh otoritas ulama syiah di Irak yang acap mengizinkan pernilahan diri pada anak perempuan, bahkan pada anak usia 9 tahun.

Saat ini hukum Irak memberlakukan usia minimal menikah untuk laki-laki dan perempuan 18 tahun. Namun laki-laki dan perempuan boleh menikah pada usia 15 tahun asalkan ada surat izin dari wali hakim dan orang tua atau keluarga.

Amandemen yang diusulkan itu adalah tuntutan lama dari kelompok Islam syiah yang saat ini mayoritas di parlemen Irak. Undang-undang ini memicu perdebatan di kalangan anggota parlemen dan LSM.

Mereka yang mendukung perubahan ini, khususnya anggota parlemen syiah, mengklaim amandemen ini menyelaraskan dengan nilai Islam dan untuk menangkal masuknya budaya negara-negara Barat di Iraq. Sedangkan aktivis HAM berpandangan aturan ini sama dengan merusak hukum status pribadi 1959, yang mengatur soal hukum keluarga dan menetapkan perlindungan perempuan.