Parlemen Swiss Putusan Perubahan Iklim

material-symbols:fullscreenPerbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

KEMENANGAN Perempuan Senior untuk Perubahan Iklim (KlimaSeniorinnen) dalam gugatan mereka di Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR) di Strasbourg, Prancis, terancam menemui jalan buntu setelah parlemen Swiss menolak putusan pengadilan tersebut pada Rabu, 12 Juni 2024. Menurut BBC, parlemen menyatakan tidak “mengabaikan” putusan itu, tapi Swiss tidak perlu bereaksi karena sudah memiliki strategi perubahan iklim yang efektif. Politikus sayap kanan bahkan menilai putusan itu sebagai tindakan yang berlebihan oleh “hakim asing”.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Perempuan Senior untuk Perubahan Iklim, yang mewakili 2.500 perempuan lanjut usia Swiss, menggugat negaranya ke ECHR karena menilai tanggapan pemerintah Swiss terhadap perubahan iklim tidak memadai, khususnya mengenai cuaca panas ekstrem yang disebabkan oleh pemanasan global, yang telah merusak hak mereka atas kesehatan dan kehidupan. ECHR membuat putusan bersejarah dengan memenangkan mereka pada April 2024 dan menyatakan Swiss telah melanggar hak asasi manusia para perempuan itu karena gagal memenuhi kewajibannya dalam mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca dan tidak secara efektif memberlakukan undang-undang atau tindakan lain yang akan melindungi penggugat dari bahaya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Swiss saat ini memang belum berada dalam jalur untuk mencapai tujuan Perjanjian Paris, yang berupaya membatasi kenaikan suhu rata-rata global hingga 1,5 derajat Celsius pada 2030. Banyak warga Swiss yang khawatir akan hal ini. Iklim Pegunungan Alpen di Swiss sangat sensitif terhadap pemanasan global dan penelitian menunjukkan bahwa gletser di sana, yang sangat penting bagi pasokan air di Eropa, bisa hilang pada akhir abad ini jika suhu terus meningkat.

ECHR adalah pengadilan tertinggi hak asasi Uni Eropa dan putusannya mengikat negara anggota blok Eropa tersebut. Sesuai dengan prosedur, Swiss harus melapor ke Dewan Eropa pada Oktober nanti bagaimana negeri itu akan melaksanakan putusan tersebut. Menurut juru bicara Dewan Eropa, Andrew Cutting, sejauh ini tidak ada negara anggota yang pernah menolak menerapkan putusan pengadilan tersebut. Tapi ia menekankan bahwa kasus Swiss masih berada pada “tahap awal” penerapannya.

Hong Kong

Tiga Hakim Asing Mundur

Lord Sumption di Hong Kong, 16 Januari 2023. Reuters/Tyrone

BEVERLEY McLachlin, hakim dari Kanada, mundur dari Pengadilan Tinggi Hong Kong pada Senin, 10 Juni 2024. Dia mengikuti langkah dua hakim dari Inggris, Lord Sumption dan Lawrence Collin, yang mundur lebih dulu pekan lalu. “Masalah di Hong Kong telah bertambah empat tahun terakhir dan saya pikir semua hakim di pengadilan merasa prihatin atas hal ini,” ucap Lord Sumption kepada BBC mengenai alasan mundurnya.

Undang-Undang Dasar Hong Kong, konstitusi mini negeri itu, memang mengizinkan hakim asing bekerja di pengadilannya. Namun, sejak negeri itu menerapkan Undang-Undang Keamanan Nasional, aturan kontroversial yang ditetapkan Cina, pada 2020, sejumlah hakim asing mundur. Secara total, kini enam hakim senior telah mundur.

Sumption termasuk hakim yang mengkritik undang-undang tersebut, yang dia nilai mengesampingkan fungsi independen pengadilan dan hanya menekankan sistem peradilan. Dia menyatakan penguatan aturan keamanan itu hanya bertujuan “menghancurkan perbedaan pendapat politik secara damai, bukan hanya kerusuhan”. Amerika Serikat dan Uni Eropa mengkritik pengadilan atas 14 aktivis demokrasi pada 30 Mei 2024 yang dinilai “bermotivasi politis”. Para aktivis didakwa melakukan tindakan subversif dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara atau penjara seumur hidup.