Patten ingin jaminan paten

UPAYA reformasi yang dilakukan Deng Xiaoping di Cina tampak masih diragukan rakyat Hong Kong. Empat tahun sebelum Hong Kong diserahkan kembali ke Republik Rakyat Cina (RRC), penduduk di koloni Inggris itu belum yakin betul bahwa reformasi Deng juga akan menjamin demokrasi. Agaknya, kecemasan rakyat itu yang membuat Gubernur Hong Kong, Chris Patten, ngotot meminta Cina bersedia membahas proposal demokratisasi Hong Kong. Setelah Patten melakukan lobi lewat Partai Konservatif Inggris, akhirnya, Kamis pekan ini, berlangsung juga pertemuan untuk membicarakan demokratisasi Hong Kong di Beijing. Ini, walau pembicaraan masih pada tingkat pejabat senior, merupakan langkah maju bagi Patten. Sebab, sejak Patten mengumumkan proposalnya Oktober lalu, Cina selalu menolak pertemuan apa pun yang mengungkit proposal itu. Soalnya, bagi pemerintah Cina, nasib Hong Kong sudah jelas. Pada 1990 lalu, Cina bahkan sudah mengeluarkan Undang-Undang Pokok Wilayah Administrasi Hong Kong, yang akan mengatur pengelolaan setelah Inggris menyerahkan koloni itu pada 1997. Dalam undang- undang itu disebutkan, kedudukan Hong Kong tak beda dengan wilayah khusus ekonomi lainnya di Cina. Ada kebebasan menentukan kebijaksanaan sendiri, tapi tetap ada instruksi dari pemerintah pusat di Beijing. Ini artinya, urusan ekonomi boleh ditangani sendiri, tapi urusan politik diatur Beijing. Agar aturan main itu terjamin, Cina akan menempatkan Tentara Pembebasan Rakyat di Hong Kong sebagai pengawas. Patten memang tak akan mengubah kesepakatan pengembalian Hong Kong. Tapi ia menginginkan komposisi lebih besar bagi anggota dewan legislatif yang langsung dipilih rakyat. Menurut Undang- Undang Pokok Hong Kong, dari 60 orang anggota dewan legislatif, hanya 20 orang (hasil pemilu 1991 bahkan baru mendudukkan 18 wakil rakyat) yang dipilih langsung oleh rakyat. Sisanya, sebanyak 10 anggota, ditunjuk komite pemilihan, dan 30 orang lainnya merupakan wakil dari kelompok profesional dan ditunjuk oleh gubernur Hong Kong. Komposisi ini yang dianggap rakyat Hong Kong tak menjamin aspirasi mereka jika nanti kembali berada di bawah payung Cina. Maka, Patten maju dengan proposal yang membuka peluang lebih besar bagi warga Hong Kong memilih sendiri wakil mereka. Ada dua hal penting dari proposal Patten yang sangat mengusik pemerintah Cina. Pertama, Patten ingin 600 anggota komite pemilihan, yang nantinya akan menunjuk 10 anggota dewan legislatif, tidak lagi ditunjuk seperti sekarang. Semua anggota komite pemilihan harus dipilih langsung dalam pemilihan tingkat pertama. Kedua, Patten mengusulkan tambahan sembilan wakil kelompok profesional yang dipilih langsung, sehingga anggota Dewan Legislatif menjadi 69 orang. Bila usul itu gol, dengan 39 wakil yang dipilih langsung oleh rakyat, mereka akan jadi mayoritas di dewan legislatif. Patten ingin sistem itu sudah bisa diterapkan pada pemilihan anggota dewan legislatif tahun 1995 mendatang. Usul ini buru- buru ingin digolkan karena rakyat Hong Kong tak percaya bahwa kebijaksanaan reformasi Deng akan tetap bergulir sepeninggalnya kelak. Kesediaan Cina membahas proposal Patten jelas tak dengan sendirinya menjamin demokrasi ala gubernur Hong Kong itu akan segera terwujud. Keputusan akhir mengenai proposal itu kabarnya ada di tangan Deng. LPS