Reformasi atau korupsi

Demonstrasi marak di Lahore menyusul pemecatan PM Nawaz Sharif oleh Presiden Ghulam Ishaq Khan, Ahad lalu. Di kota kelahiran Sharif itu, 1500 pendukung Sharif turun ke jalan dan membakari ban-ban. Walaupun berhasil diredakan, tak ada jaminan pendukung Sharif lain akan diam saja. Mereka berang karena Sharif dituduh melakukan korupsi. Pemecatan itu diumumkan setelah Khan bertemu dengan Benazir Bhutto. Bekas PM Pakistan ini sengaja pulang dari London setelah konflik antara Khan dan Sharif memuncak. Kartu Benazir Bhutto memang dibutuhkan Khan untuk meredam kekuatan Sharif. Paling tidak, Benazir Bhutto, yang tiba di Islamabad pekan lalu, masih dielu-elukan beberapa ribu pendukung. Sedangkan bagi Benazir Bhutto dipecat Khan dua setengah tahun lalu, juga dengan tuduhan korupsi terjungkalnya Sharif memberinya peluang untuk kembali menduduki kursi PM, lewat pemilu, 14 Juli mendatang. Banyak pengamat asing berpendapat, tuduhan korupsi itu berbau politis. Soal ini bermula dari reformasi ekonomi yang dijalankan Sharif, untuk mengangkat ekonomi negeri berpenduduk 112 juta jiwa dengan perdapatan per kapita yang cuma US$ 380 itu. Reformasi itu sendiri sebenarnya cukup menjanjikan perbaikan, dan mendapatkan dukungan dari Bank Dunia dan IMF. Sharif, misalnya, segera melancarkan deregulasi perdagangan luar negeri dan penanaman modal asing. Pada awal 1991, sekitar 100 perusahaan negara, termasuk beberapa perusahan besar seperti Pakistan Telecomunications Corporation, dilepas ke pasaran, dan investor asing dizinkan membeli saham. Namun reformasi itu ditentang kelompok tuan tanah dan pengusaha Pakistan, yang selama ini diuntungkan oleh sistem ekonomi yang mengandalkan pertanian. Reformasi Sharif yang membuka kompetisi bebas rupanya mengancam kedudukan mereka. Maka muncullah isu, reformasi hanya kedok Sharif untuk memperkaya diri, keluarga, dan orang partainya, Liga Muslim Pakistan. Isu ini cepat marak karena Sharif datang dari keluarga konglomerat yang menguasai kelompok Ittefaq, yang bergerak dalam sektor tekstil, gula, dan farmasi. Selain itu, Partai Rakyat Pakistan-nya Benazir Bhutto memang mengintip kesempatan untuk menghancurkan Sharif. Kabarnya, Benazir Bhutto dan pendukungnya siap dengan tuduhan bahwa Sharif terlibat manipulasi senilai US$ 4,3 juta. Sharif juga dituduh menyogok sejumlah anggota parlemen untuk mosi tak percaya yang menjatuhkan Benazir Bhutto, 1989. Isu korupsi itu membuka konflik Sharif dengan Khan, yang makin memanas ketika Khan menunjuk Jenderal Abdul Waheed sebagai kepala staf angkatan bersenjata. Penunjukan itu membuat Sharif jengkel karena calonnya kabarnya, seorang militer moderat tersisih. Padahal Sharif berkepentingan dengan militer, yang berpengaruh kuat di negeri itu, untuk mengamankan reformasinya. Maka ia coba mengubah Amandemen Kedelapan dibuat pada zaman Presiden Zia ul-Haq yang memberi kekuasaan besar pada presiden. Dengan amandemen itu, presiden berhak memecat PM, membubarkan kabinet, dan melaksanakan pemilu. Upaya Sharif belum berhasil, Khan memecatnya. Bekas PM itu kini mengajak pendukungnya turun ke jalan. ''Kami akan berjuang atas nama rakyat,'' kata Sharif. Namun pemimpin yang punya tradisi Islam kuat ini tak mudah bergerak bebas. Soalnya, militer ada di bawah komando Abdul Waheed, pendukung Presiden Ghulam Ishaq Khan. LPS