Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - PBB pada Kamis melaporkan bahwa lebih dari 100.000 siswa Palestina telah terdaftar di sekolah di Jalur Gaza sejak tahun ajaran baru dimulai pada 23 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Hingga kemarin, lebih dari 100.000 siswa telah mendaftar ke sekolah setelah dimulainya tahun ajaran baru pada 23 Februari,” kata juru bicara Stephane Dujarric dalam konferensi pers seperti dilansir Anadolu pada Jumat 28 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia menyatakan bahwa “hingga saat ini, 165 sekolah negeri telah dibuka kembali di Gaza. Bagi sebagian besar siswa, ini akan menjadi pertama kalinya mereka kembali melakukan pembelajaran tatap muka dalam 16 bulan.”
Angka-angka di Palestina menunjukkan bahwa 85 persen sekolah di Gaza tidak dapat dioperasikan karena pengeboman Israel.
Kantor Media Gaza mengatakan setidaknya 12.800 siswa, dan 800 guru serta staf administrasi, tewas. Sementara 1.166 lembaga pendidikan hancur dalam genosida Israel sejak Oktober 2023. Mereka memperkirakan kerugian di sektor pendidikan mencapai lebih dari US$2 miliar.
Dujarric lebih lanjut menggambarkan situasi di wilayah pendudukan Tepi Barat sebagai “sangat mengkhawatirkan,”. Ia mengatakan, “operasi pasukan Israel terus berlanjut di Jenin, Tulkarem dan Tubas, menyebabkan lebih banyak korban jiwa dan pengungsian, dan menghambat akses terhadap layanan kesehatan, air, listrik dan layanan penting lainnya.”
Mengutip Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), Dujarric menekankan bahwa “hukum internasional harus dihormati dan warga sipil harus dilindungi.”
Perjanjian gencatan senjata mulai berlaku di Gaza pada 19 Januari, menghentikan genosida Israel, yang telah menewaskan lebih dari 48.360 warga Palestina, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, dan meninggalkan wilayah kantong tersebut dalam kehancuran.
Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan pada bulan November untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) karena kampanye militernya di Gaza.