Pj Presiden Choi Sang Angkat 2 Hakim Mahkamah Konstitusi Korea Selatan

TEMPO.CO, Jakarta - Pj Presiden Korea Selatan Choi Sang Mok segera mengisi kekosongan di Mahkamah Konstitusi untuk mencegah kekacauan politik yang lebih besar setelah pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol pada 14 Desember 2024 lalu.

Keputusan tersebut dinilai sebagai tindakan di luar kewenangan pemimpin pengganti sementara oleh kantor kepresidenan Korea Selatan.

Menunjuk Dua Hakim Untuk Mengisi Tiga yang Kosong

Pada Selasa, 31 Desember 2024, Choi menunjuk dua hakim agung untuk mengisi lowongan kosong di Mahkamah Konstitusi.

Dilansir dalam Yonhap News Agency, Choi saat rapat Kabinet berlangsung memutuskan menunjuk Jeong Gye Seon, seorang hakim yang direkomendasikan oleh oposisi utama Partai Demokrat dan Cho Han Chang, yakni hakim yang direkomendasikan oleh Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa. Sementara itu, hakim lain yang direkomendasikan oposisi, Ma Eun Hyuk masih akan ditunda untuk diputuskan hingga partai-partai yang bersaing berhasil mencapai kesepakatan bersama.

Choi menyatakan, “Saya memutuskan menunjuk hakim Mahkamah Konstitusi karena kebutuhan untuk mengakhiri ketidakpastian politik dan konflik sosial secepat mungkin dan menghentikan kemungkinan krisis dalam ekonomi dan kehidupan rakyat.”

Awalnya, perintah penunjukan hakim untuk Mahkamah Konstitusi telah ditujukan kepada Pj Presiden Han Duck Soo setelah dirinya dipilih untuk menggantikan Yoon atas perintah Partai Demokrat Korea Selatan. Setelah Han menolak minggu lalu, Partai Demokrat mengajukan mosi dan memakzulkan Han.

Dikutip dari Reuters, Han digantikan di tengah ketidaksepakatan dengan pihak oposisi terkait penunjukan hakim yang akan berperan penting di persidangan pemakzulan Presiden Yoon karena deklarasi darurat militernya yang berumur pendek pada 3 Desember 2024 lalu. Deklarasi mengenai darurat militer tersebut berhasil menghebohkan masyarakat Korea Selatan sehingga menimbulkan gejolak aksi demonstrasi.

Posisi Choi saat ini menjadi penentu keberlangsungan politik Korea Selatan di tengah krisis. Sebelum menduduki posisinya pada 27 Desember 2024 sebagai Pj Presiden, Choi mengemukakan bahwa pemakzulan Han akan menjadi alasan rusaknya kredibilitas ekonomi negara dan meminta partai politik untuk membatalkan rencana tersebut. Beberapa menit setelah Han dimakzulkan, Choi berjanji melakukan upaya maksimal untuk menstabilkan urusan negara dalam teks pidato yang dikeluarkan kementerian.

Akan tetapi, penunjukkan dua hakim masih dirasa sebagai tindakan lambat oleh pemimpin Partai Demokrat Korea Selatan Park Chan Dae. “Bahkan, Presiden tidak memiliki kewenangan untuk menolak pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi,” ungkap Park kepada wartawan Yonhap News Agency.

Respon Kantor Kepresidenan Korea Selatan

Berbeda dengan tuntutan yang diinginkan pihak oposisi, pihak kantor kepresidenan Korea Selatan masih menyayangkan tindakan Choi untuk menunjuk dua hakim agung ke Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut dinilai sebagai tindakan yang melampaui kewenangannya sebagai pemimpin sementara. Selama rapat Kabinet, Choi bersikeras untuk melaksanakan perintah penunjukan hakim yang telah direkomendasikan Partai Demokratik dan Partai Kekuatan Rakyat.

Menyusul respon kantor kepresidenan Korea Selatan, sejumlah pembantu senior yang bekerja dalam kepemimpinan Yoon ingin mengundurkan diri atas polemik politik yang terjadi. Seluruh pejabat yang merupakan penasehat dan sekretaris penting di tingkat pusat secara massal tidak ingin terlibat lebih jauh dengan krisis politik negara.

Tanggapan kantor kepresidenan tersebut disusul pula oleh kekhawatiran atas keluarnya surat perintah penahanan Presiden Yoon. Badan anti korupsi Korea Selatan kemungkinan besar akan mengeluarkan surat perintah penahanan paling cepat Kamis setelah pengadilan Seoul mengabulkan surat perintah tersebut atas diumumkannya darurat militer oleh Yoon.

Dilansir dari Yonhap, sejak surat tersebut dikeluarkan, Badan Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi Korea Selatan telah berkoordinasi dengan polisi terkait waktu dan metode yang tepat untuk melaksanakan perintah penahanan tersebut.

Pilihan editor: Yoon Suk Yeol, Presiden Korea Selatan yang Dimakzulkan Melawan Perintah Penangkapan