PLO Bukan Momok Lagi

KONPERENSI Damai Timur Tengah boleh macet, tapi upaya membuka hubungan yang lebih baik antara orang Palestina dan Israel tampaknya terus berlangsung. Putaran ke-8 Konperensi Damai, yang dimulai di Madrid Oktober tahun lalu, dibuka di Washington Senin pekan ini. Tapi sejak awal sudah banyak pengamat pesimistis. Soalnya, pihak Palestina sudah mengimbau negara-negara Arab menangguhkan partisipasinya sampai presiden AS terpilih, Bill Clinton, benar-benar menjadi presiden 20 Januari nanti. Tak ada penjelasan untuk imbauan ini. Mungkin pihak Palestina ingin lebih jelas dulu bagaimana sikap presiden dari Partai Demokrat yang, menurut asumsi umumnya, dekat dengan Yahudi itu. Sementara itu Rabu pekan lalu parlemen Israel meloloskan amandemen yang akan mengubah undang-undang yang melarang warga Israel berhubungan dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Terlepas dari segala maksud tersembunyi -- kalau toh itu memang ada -- upaya Perdana Menteri Yitzhak Rabin merupakan langkah yang diharapkan membawa suasana baru hubungan Israel-Palestina. UU yang melarang kontak dengan PLO ini diterapkan tahun 1986 semasa pemerintahan garis keras Partai Likud. Sejumlah aktivis perdamaian Israel masuk bui karena dianggap melanggar UU tersebut. UU ini, menurut berbagai pihak, benar-benar menutup kemungkinan damai. Yitzhak Rabin mencabut UU itu konon karena ia ingin menegakkan pemerintahan yang lebih demokratis. Kata menteri kehakiman Israel David Libai, UU itu bertentangan dengan prinsip demokrasi, karena berusaha memaksakan pandangan politik pada individu. "Tak ada di mana pun di dunia ini hukum seperti itu: memenjarakan seseorang karena bertemu dengan anggota musuh, padahal ada alasan masuk akal, dan tidak membahayakan keamanan negara," katanya. Kubu garis keras Israel jelas mengecam langkah pemerintahan Partai Buruh itu. Anggota parlemen dari Partai Likud menuduh pencabutan UU pelarangan kontak dengan PLO sebagai langkah awal pemerintahan Rabin untuk pada akhirnya "mengakui Organisasi Pembebasan Palestina" yang selama ini oleh Likud (dan sebenarnya juga oleh Amerika) disebut sebagai organisasi teroris itu. Tampaknya Yitzhak Rabin memang tak punya pilihan. Setelah beberapa tahun lalu Yasser Arafat melakukan perubahan sikap yang sangat besar -- mengakui keberadaan negara Israel -- di pihak Israel belum ada imbangan perubahan sikap yang sebobot. Penghapusan UU pelarangan berhubungan dengan PLO itu tampaknya bisa dijadikan imbangan sebobot dengan perubahan sikap Arafat beberapa waktu lalu itu. Tapi itu kalau sikap Rabin memang konsekuen. Maksudnya, setelah UU tersebut dicabut, ia pun mestinya tak lagi keberatan bila dalam delegasi Palestina, dalam Konperensi Damai, ada juga anggota dari PLO. Sampai pekan lalu pemerintahan Rabin tetap menentang peran PLO dalam perundingan Timur Tengah yang sedang berlangsung. Meski ia pun tahu, sebagaimana siapa pun tahu, bahwa PLO berada di belakang layar menyetir delegasi Palestina. Maka kesungguhan sikap Rabin "menukar tanah untuk damai" akan terlihat beberapa hari mendatang. Adakah ia konsekuen dengan pencabutan UU itu, ataukah ia akan ganti bertumpu pada UU lain, yang bisa saja dipakai melarang orang Israel berhubungan dengan PLO: UU yang melarang berhubungan dengan agen asing yang berbahaya. FS