Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyatakan bahwa pendahulunya, Scott Morrison, telah merusak demokrasi di negaranya. Pernyataan ini muncul setelah secara diam-diam Morrison menunjuk dirinya sendiri sebagai menteri dalam negeri dan bendahara selama pandemi Covid-19. Baru-baru ini, terungkap juga kalau mantan perdana menteri itu mencatut divisi keuangan dan kesehatan dalam portofolionya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Setelah peninjauan masalah oleh departemen Perdana Menteri, Albanese mengatakan kepada wartawan bahwa Morrison telah mengambil alih urusan kesehatan dan keuangan pada Maret 2020, sektor dalam negeri dan perbendaharaan pada Mei 2021, dan sumber daya pada April 2021.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Sungguh luar biasa bahwa penunjukan ini dirahasiakan oleh pemerintah Morrison dari rakyat Australia," kata Albanese, dilansir Reuters.
Albanese akan menerima nasihat hukum tentang masalah ini dari jaksa agung pada Senin, 15 Agustus 2022. Ia mengaku akan terus berupaya kritis terhadap pemerintah Morrison karena mengizinkan sentralisasi kekuasaan oleh perdana menteri.
Morrison sendiri mengundurkan diri sebagai pemimpin Partai Liberal setelah kalah dalam pemilihan umum dari Albanese pada Mei 2022. Ia mendapat kecaman dari anggota senior partainya sendiri dan mitra koalisinya, Partai Nasional, yang tidak mengetahui pengaturan sentralitas kekuasaan tersebut.
Mantan Menteri Dalam Negeri di pemerintahan Morrison, Karen Andrews, mengatakan dia tidak tahu bahwa Morrison juga memegang peran itu. Ia kemudian menyerukan Morrison untuk mengundurkan diri dari parlemen.
"Anda tidak dapat memerintah dalam selubung kerahasiaan," Andrews, seorang anggota parlemen Partai Liberal, mengatakan kepada radio ABC setelah konferensi pers Albanese.
Mantan Bendahara Josh Frydenberg, seperti dikutip The Australian, juga tidak menyadari Morrison bertanggung jawab atas perbendaharaan. Ia secara pribadi meninggalkan politik setelah kehilangan kursinya dalam pemilihan Mei.
Pemimpin Oposisi Liberal Peter Dutton mengatakan nasihat hukum dari jaksa agung diperlukan sebelum keputusan apa pun tentang langkah selanjutnya dibuat.
Dalam sebuah pernyataan panjang, Morrison mengaku menyesal bahwa tindakannya telah menimbulkan kekhawatiran. Namun dia mengklaim hanya bertindak dengan itikad baik di tengah krisis. Dia menegaskan kekuasaannya berfungsi sebagai bentuk perlindungan.
"Saya menggunakan kekuasaan itu hanya pada satu kesempatan. Saya tidak berusaha mengganggu para menteri dalam menjalankan portofolio mereka," katanya dalam pernyataan itu.
Scott Morrison menyatakan, peran menteri sumber daya yang dia ambil pada 2021 itu berbeda. Sebab dia telah menggunakan kekuasaan untuk menghentikan persetujuan proyek eksplorasi gas di lepas pantai Australia yang ditentang oleh masyarakat setempat. Saat ini keputusan tersebut sedang ditentang di pengadilan.
"Saya yakin saya membuat keputusan yang tepat untuk kepentingan nasional. Ini adalah satu-satunya hal, saya melibatkan diri saya secara langsung di departemen ini atau departemen lain mana pun," katanya dalam pernyataan itu.
Baca: Penembakan di Bandara Canberra: Tak Ada Korban, Pelaku Ditangkap
REUTERS
Foto 
