Presiden Baru Masih di Jalan Buntu

Baru dimulai beberapa hari, audit surat suara dalam pemilihan presiden baru Afganistan menghadapi tantangan. Kedua kubu kandidat presiden, mantan menteri keuangan dan pejabat Bank Dunia, Abdullah Abdullah, dan mantan menteri luar negeri serta pejuang mujahidin, Ashraf Ghani Ahmadzai, berselisih tentang surat suara yang diduga dicurangi.

Audit lebih dari delapan juta surat suara itu dimulai pada Kamis tiga pekan lalu, setelah ada mediasi oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry. Ratusan pengamat domestik dan internasional yang kebanyakan diplomat negara Barat ikut serta dalam kegiatan ini. Prosesnya diperkirakan makan waktu tiga-empat minggu.

Krisis politik seusai pemilihan presiden itu dimulai ketika dugaan adanya kecurangan tersebar pada 14 Juni. Abdullah menolak hasil awal yang dirilis komisi pemilihan umum setempat, yang menyebut rivalnya unggul satu juta suara. Abdullah, yang unggul dalam pemilu putaran pertama, menuding ada dua juta suara diselewengkan untuk kemenangan Ghani.

Pejabat komisi pemilihan, yang mundur setelah muncul rekaman yang menunjukkan dirinya berencana mencurangi surat suara, ikut memperkeruh keadaan. Kubu Ghani sendiri berkukuh menyebut keunggulannya karena mobilisasi rakyat dan pemimpin agama. Ia menyatakan tak tahu-menahu soal kecurangan surat suara.

Berdasarkan hasil mediasi Kerry, kedua kubu setuju penghitungan suara dipantau oleh masing-masing perwakilan mereka dan pengawas independen di Kabul, dalam pantauan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun audit ditunda pada Sabtu sore tiga pekan lalu, ketika tim Ghani keluar dari tempat audit setelah cekcok dengan tim Abdullah.

Perselisihan terjadi karena kriteria audit yang mereka sepakati tak mendetailkan cara mendiskualifikasi surat suara. Mereka berbeda pendapat terkait dengan definisi surat suara tidak sah. Pengawas dan tim kampanye kedua kandidat pun menyebut proses audit tak benar-benar kuat. Ghani ingin diskualifikasi dilakukan hati-hati karena tak mau mencabut hak pemilih. Sedangkan Abdullah ingin surat suara curang yang menurut dia berjumlah dua juta dibasmi secara lebih agresif.

Debat semakin rumit karena kurangnya data demografi yang kredibel. Apalagi peraturan registrasi peserta pemilu membolehkan warga mencoblos di tempat pemungutan suara mana pun. Ini membuat fakta banyaknya surat suara dalam pencoblosan jadi ambigu, karena rakyat memang antusias memilih atau justru menandakan ada penggelembungan jumlah surat suara.

Kedua kubu juga berdebat tentang pihak yang berhak mengambil keputusan atas keluhan kecurangan. Ghani ingin komisi pemilihan umum yang memutuskan. Namun kubu Abdullah ingin pengawas internasional berperan dalam hal ini. Audit berlanjut lagi Minggu sorenya meski tetap belum jelas kriteria kecurangan surat suara.

Ghani, 65 tahun, termasuk etnis Pashtun, keturunan suku berpengaruh Ahmadzai. Ia terkenal terbuka, mau berbicara dengan kelompok keras Taliban. Dalam barisan pendukung Ghani ada Rashid Dostum, mantan penjahat perang Uzbek yang dituduh melanggar hak asasi manusia, serta Qayyum Karzai, saudara Hamid Karzai, presiden saat ini.

Adapun Abdullah adalah etnis Tajik. Pria 53 tahun ini terkenal menolak berbicara dengan Taliban. Di antara pendukungnya adalah Gubernur Balkh yang kaya raya sekaligus pesaing Dostum, Atta Mohammad, dan Mohamed Mohaqiq, pemimpin utama etnis Hazaras.

Hingga menjelang pekan terakhir bulan lalu, para pekerja pemilu, pengawas internasional, dan tim masing-masing kandidat baru menyelesaikan audit 435 kotak surat suara. Padahal ada lebih dari 22 ribu kotak yang harus diaudit. Mereka harus bekerja lebih cepat jika ingin Afganistan punya presiden baru sebelum 2015. Namun, lebih dari itu, legitimasi pemilu Afganistan sekaligus demokrasi yang baru lahir di negara itu bergantung pada audit surat suara.

Atmi Pertiwi (BBC, The Guardian)