Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan pada Senin Partai AK yang berkuasa dan rekan koalisi nasionalisnya akan menyusun konstitusi baru, kurang dari empat tahun setelah Turki merombak konstitusi sebelumnya untuk memberikan kekuasaan besar kepada Erdogan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Turki telah memberikan suara untuk mendukung perubahan konstitusional pada tahun 2017, memimpin negara tersebut untuk beralih dari demokrasi parlementer ke sistem presidensial eksekutif meskipun mendapat reaksi keras dari partai oposisi dan kritikus.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Erdogan terpilih sebagai presiden di bawah sistem baru pada tahun 2018, dengan kekuatan eksekutif luas yang digambarkan oleh partai-partai oposisi sebagai "rezim satu orang".
AKP dan rekan koalisinya, Partai Gerakan Nasionalis (MHP), membela sistem tersebut dengan mengatakan itu menciptakan aparatur negara yang lebih ramping.
"Mungkin, sudah waktunya Turki untuk sekali lagi membahas konstitusi baru," kata Erdogan usai rapat kabinet di Ankara, dikutip dari Reuters, 2 Februari 2021. "Jika kami mencapai kesepakatan dengan mitra koalisi kami, kami dapat memobilisasi untuk konstitusi baru di masa mendatang," katanya, menambahkan bahwa upaya itu harus transparan dan dibagikan dengan publik.
Pendukung Presiden Tayyip Erdogan melambaikan bendera nasional Turki dan berteriak slogan saat berdiri di sekitar Monumen Republik di Taksim Square di Istanbul, Turki, 16 Juli 2016. Warga sipil merayakan kegagalan kudeta yang dilakukan pasukan militer Turki. REUTERS
"Tidak peduli seberapa banyak kita berubah, tidak mungkin menghapus tanda-tanda kudeta dan pengawasan yang telah dimasukkan ke dalam semangat konstitusi," kata Erdogan.
Erdogan mengaku kesal karena upaya sebelumnya untuk konstitusi baru telah gagal karena oposisi utama bersikap tanpa kompromi.
Pernyataan Erdogan muncul beberapa minggu setelah pemimpin MHP Devlet Bahceli menyarankan perubahan konstitusional untuk melarang Partai Demokratik Rakyat (HDP) pro-Kurdi karena separatisme, sebuah langkah yang dikutuk HDP sebagai upaya untuk membungkam enam juta suara.
Bahceli telah lama menjadi pengkritik sengit HDP dan seperti Erdogan, menuduhnya terkait dengan militan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang telah memerangi pemberontakan berusia 36 tahun di Turki tenggara. HDP membantahnya.
"Menyusun konstitusi bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan di bawah bayang-bayang kelompok yang terkait dengan organisasi teroris (PKK) dengan orang-orang yang ikatan mental dan emosionalnya terputus dengan negara mereka," kata Erdogan pada Senin, tanpa menyebutkan secara spesifik partai HDP.
Kelompok hak asasi manusia dan sekutu Barat Turki telah mengkritik apa yang mereka lihat sebagai peningkatan otoritarianisme dan ancaman terhadap supremasi hukum di bawah Erdogan, terutama sejak upaya kudeta 2016 yang mendorong tindakan keras terhadap oposisinya di lembaga publik, militer, dan di tempat lain.
Otoritas Turki telah menolak tuduhan tersebut, dengan mengatakan tindakan represif Erdogan diperlukan untuk keamanan nasional.
REUTERS
Sumber:
https://www.reuters.com/article/us-turkey-politics-erdogan/turkeys-erdogan-says-may-begin-working-on-new-constitution-idUSKBN2A13EQ
Foto 
