Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Korea Selatan pada Selasa, 17 Desember 2024, meminta Presiden Yoon Suk Yeol untuk hadir di akhir pekan guna diinterogasi terkait kegagalan penerapan darurat militer. Jika tak hadir, maka dia akan menghadapi kemungkinan ditangkap, menurut kantor berita Yonhap yang dilansir dari Channel News Asia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Yoon, yang diskors dari jabatannya oleh parlemen pada hari Sabtu , sedang diselidiki atas dugaan pemberontakan oleh jaksa penuntut Korea Selatan dan tim gabungan dari polisi, kementerian pertahanan, dan penyidik antikorupsi. Presiden dan beberapa orang terdekatnya terancam hukuman penjara seumur hidup, atau bahkan hukuman mati, jika terbukti bersalah. Ia masih dilarang bepergian.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pada hari Selasa, jaksa memperingatkan Yoon hadir untuk diinterogasi perihal penerapan darurat militer pada Sabtu. Jika tidak, dia menghadapi surat perintah penangkapan, kata Yonhap mengutip jaksa penuntut.
Unit investigasi gabungan juga menggerebek dinas keamanan untuk mendapatkan catatan telepon. Unit tersebut sebelumnya telah meminta agar presiden yang diskors itu hadir untuk menjawab pertanyaan pada hari Rabu. Yoon menolak untuk hadir.
Penyidik meminta Yoon Suk Yeol hadir di kantor pada pukul 10 pagi untuk diinterogasi atas tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan. Namun panggilan tersebut dikembalikan oleh kantor kepresidenan, kata para penyidik. "Identitas orang yang menolak menerimanya tidak diketahui," ujar mereka.
Mahkamah Konstitusi Korea Selatan pada hari Senin memulai proses hukum terhadap Yoon Suk Yeol. MK memiliki waktu sekitar enam bulan untuk menentukan apakah akan memakzulkan Yoon.
Seorang juru bicara pengadilan mengatakan para hakim telah menjadwalkan sidang pendahuluan pada 27 Desember 2024. Yoon tidak diharuskan hadir.
Yoon diberhentikan oleh parlemen Korea Selatan pada hari Sabtu atas penerapan darurat militer yang hanya berlangsung selama 6 jam. Penerapan darurat militer menyebabkan kekacauan politik terburuk dalam beberapa tahun di Korea Selatan. Yoon Suk Yeol digantikan oleh Perdana Menteri Han Duck-soo yang menjabat sebagai pemimpin sementara.
Foto 
