Apa Isi Surat Perintah ICC terhadap Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte?

Mantan presiden Filipina Rodrigo Duterte telah diterbangkan ke Den Haag, markas Mahkamah Pidana Internasional, Selasa, 11 Maret 2025, beberapa jam setelah ia ditangkap Interpol. ICC telah bertahun-tahun menyelidiki Duterte karena kampanye "perang melawan narkoba" yang mendefinisikan masa kepresidenannya, Reuters melaporkan.

Penangkapan Duterte, mantan wali kota dan mantan jaksa yang memimpin Filipina dari 2016 hingga 2022, menandai langkah terbesar dalam penyelidikan ICC atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan selama tindakan keras anti-narkoba yang menewaskan ribuan orang dan menuai kecaman di seluruh dunia.

Selama bertahun-tahun Duterte mengejek ICC dalam pidato-pidatonya yang sarat dengan kata-kata kotor sejak ia secara sepihak menarik Filipina dari perjanjian pendirian mahkamah tersebut pada tahun 2019. Saat itu mahkamah tersebut mulai menyelidiki tuduhan pembunuhan sistematis terhadap para pengedar narkoba yang berada di bawah pengawasannya. Duterte telah lama berkeras bahwa ia menginstruksikan polisi untuk membunuh hanya untuk membela diri dan membela tindakan keras tersebut.

Kini, ICC telah mengeluarkan sebuah surat perintah penangkapan setebal 15 halaman untuk Rodrigo Duterte, yang diumumkan oleh pengadilan/ Surat tersebut, menurut Reuters, menguraikan tuduhan terhadap mantan presiden Filipina tersebut atas pembunuhan yang dilakukannya dalam perang melawan narkoba.

Berikut adalah beberapa elemen kunci dalam surat perintah tersebut:

• Surat perintah tersebut dikeluarkan pada 7 Maret. Surat perintah tersebut menuduh Duterte melakukan pembunuhan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
• Dokumen tersebut mengatakan para hakim puas bahwa ada alasan yang masuk akal untuk menyimpulkan mantan presiden tersebut adalah pemimpin dari apa yang disebut Pasukan Kematian Davao (DDS) dan kemudian mengawasi penegakan hukum Filipina selama menjabat sebagai presiden.
• Dokumen itu menyebutkan bahwa badan-badan tersebut melancarkan serangan yang meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil Filipina, dengan sasaran para tersangka kriminal terutama mereka yang dianggap terlibat dalam perdagangan narkoba.
• Surat perintah itu mengatakan: "Serangan itu terjadi selama beberapa tahun, dan ribuan orang tampaknya telah terbunuh."
• Para hakim mengatakan bahwa pembunuhan-pembunuhan tersebut memiliki ciri-ciri yang sama, termasuk lokasi, metode pembunuhan, serta profil korban dan pelaku.
• Menurut para hakim, ada alasan yang masuk akal untuk menyimpulkan bahwa Duterte dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas pembunuhan sedikitnya 19 orang yang diduga sebagai pengedar narkoba atau pencuri oleh DDS di kota Davao dan sedikitnya 24 orang yang diduga sebagai penjahat lainnya yang dibunuh oleh atau di bawah pengawasan penegak hukum Filipina.
• Surat perintah tersebut mengatakan bahwa Duterte berkontribusi terhadap kejahatan tersebut dengan merancang keseluruhan proyek untuk menargetkan para tersangka penjahat, mengawasi DDS dan menyediakan senjata serta amunisi bagi mereka.
• Duterte juga diduga telah menawarkan insentif keuangan dan promosi kepada petugas polisi dan "pembunuh bayaran" untuk membunuh para tersangka, menjanjikan kekebalan hukum bagi para pelaku dan melindungi mereka dari penyelidikan dan penuntutan, kata surat perintah tersebu.
• Para hakim juga menyimpulkan bahwa meskipun Filipina secara resmi menarik diri dari ICC pada tahun 2019, kejahatan yang dituduhkan dalam surat perintah tersebut terjadi ketika Manila masih menjadi anggota, sehingga pengadilan memiliki yurisdiksi atas kejahatan tersebut.

Pilihan Editor: Kronologi Penangkapan Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte oleh ICC