Presiden Portugal, Jorge Sampaio:”Jangan Terjebak Masa Lalu”

SEBUAH dokumen penting sedang menunggu jawaban dari Presiden Megawati Sukarnoputri. Itulah undangan resmi dari Presiden Portugal, Jorge Sampaio. Pria gagah berusia 63 tahun ini kelihatannya sangat mengharapkan kunjungan resmi Kepala Negara Republik Indonesia ke negerinya, sejak hubungan diplomatik kedua negara dibuka kembali pada 28 Desember 1999. Secara lisan, kepada utusan resmi Jorge Sampaio, Mega telah menyampaikan tanggapan positif atas permintaan itu tapi menyatakan masih menunggu jadwal yang pasti. Kepastian jadwal ini menjadi semakin penting menjelang rencana proklamasi kemerdekaan Timor Timur, 20 Mei mendatang. Pasalnya, pemerintah Portugal berkeyakinan penuh bahwa hubungan baik Timor Timur dengan Indonesia akan menjadi faktor penentu sukses-tidaknya negara baru tersebut. Dalam kaitan ini, kunjungan Megawati ke Portugal akan memberi sinyal kuat betul-betul pulihnya kembali hubungan Jakarta-Lisabon, yang sempat terputus selama 25 tahun akibat kasus Timor Timur. Selanjutnya, hal ini akan memberi indikasi kuatnya kesungguhan pemerintah Republik Indonesia dalam menyelesaikan persoalan Timor Loro Sa’e sesuai dengan perjanjian sebelumnya yang disepakati di masa pemerintahan B.J. Habibie. Kesuksesan Timor Loro Sa’e sebagai negara baru adalah soal penting bagi Jorge Sampaio. Pakar hukum yang diangkat menjadi presiden pada 1996 ini sempat menyaksikan bagaimana tiga perempat juta warganya melakukan aksi protes terhadap kekacauan di Timor Timur, September 1999—sebuah kegiatan unjuk rasa sangat besar di negara yang berpenduduk tak sampai 11 juta orang, dan karena itu mem-punyai bobot politik tinggi di negara yang menjadi demokratis sejak 1974 itu. Sebagai politisi kawakan yang sedang menjalani masa jabatan presiden yang kedua—dan terakhir—Jorge Sampaio tentu tak ingin mengecewakan aspirasi para pemilihnya itu. Aktivis prodemokrasi yang mulai dikenal setelah menjadi Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Lisabon periode 1960-1961 ini paham betul tentang problem demokratisasi yang dihadapi Indonesia. Mengawali karir hukumnya sebagai pembela para tahanan politik, pakar hak asasi manusia ini sangat terlibat dalam proses penggulingan pemerintahan otoriter Marcelo Caetano dan pembangunan sistem demokrasi Portugal, 1974. Ia kemudian meraih reputasi sebagai tokoh moderat karena menjadi pelopor upaya dialog dengan kalangan militer pendukung demokrasi, yang menjadi faktor penting suksesnya proses peralihan politik negerinya menjadi bersistem demokrasi liberal. Mungkin karena pengalamannya tersebut, mantan Wali Kota Lisabon ini terkesan sangat memaklumi berbagai persoalan yang sedang dihadapi Indonesia. Setidaknya hal ini mencuat saat ia menerima Bambang Harymurti dari TEMPO di kantornya, Istana Negara Belem, Kamis pekan lalu. Tampil akrab dengan setelan jas warna gelap yang rapi, Presiden Jorge Sampaio menjawab pertanyaan dengan tangkas dan ramah. Berikut adalah petikan wawancara yang berlangsung selama hampir satu jam itu. Anda dikabarkan akan menghadiri proklamasi kemerdekaan Timor Loro Sa’e, Mei mendatang. Apakah Anda akan sekaligus mampir di Indonesia?

Saya pikir saat ini kami justru sedang sangat mengharapkan Yang Mulia Presiden Megawati dapat berkunjung ke Portugal. Undangan resmi sudah dikirimkan dan permintaan lisan telah kami ajukan beberapa kali dan telah mendapatkan tanggapan yang hangat.

Tapi Anda dikabarkan akan berkunjung ke Australia setelah menghadiri acara di Dili?

Memang saya akan melanjutkan kunjungan ke Australia. Belum pernah ada kunjungan Presiden Portugal ke Australia sebelumnya, padahal cukup banyak warga keturunan Portugis di sana. Itu sebabnya saya akan ke Australia. Tentu akan ada masanya saya berkunjung ke Indonesia, sebuah negara besar yang penting di kawasan Asia Tenggara. Tapi saat ini kami sangat mengharapkan kunjungan Yang Mulia Presiden Megawati. Saya juga berharap dapat menemui beliau dalam acara di Dili dan dapat berdialog tentang masa depan.

Bagaimana, menurut Anda, prospek hubungan kedua negara di masa depan?

Telah terjadi perubahan besar dalam hubungan Portugal dengan Indonesia. Masalah Timor Timur memang menjadi halangan besar selama hampir 25 tahun dan menjadi penyebab langkanya dialog dan timbulnya berbagai kesalahpahaman. Namun, soal Timor Timur ini sekarang telah berada di jalur yang tepat. Karena itu, hubungan kedua negara langsung mengarah menjadi normal. Presiden (ketika itu) Habibie mempunyai jasa besar dalam perubahan penting ini.

Apa yang dapat diharapkan dari hubungan normal kedua negara?

Hubungan Portugal dan kawasan Anda mengalami masalah selama 25 tahun karena persoalan dengan Indonesia soal Timor Timur, padahal sebenarnya terdapat ikatan sejarah dan budaya yang panjang. Sekarang secara internal kami telah memutuskan untuk memperkuat hubungan dengan kawasan Asia-Pasifik ini. Misalnya, merencanakan membangun kedutaan di Filipina ataupun Malaysia dan memperkuat perwakilan kami di Indonesia, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Tantangan kami adalah bagaimana mentransformasi kekayaan hubungan sejarah menjadi jembatan untuk membangun saling pengertian dan perdamaian. Selain itu, aspek lain seperti perdagangan tentu diharapkan berkembang. Kami juga berharap ada pengusaha Indonesia yang berminat menanamkan modal di Portugal, selain ada pengusaha Portugal yang melakukan investasi di Indonesia. Indonesia juga dapat memanfaatkan Portugal sebagai pintu lain untuk masuk Uni Eropa.

Pada September 1999, sekitar 750 ribu rakyat Portugal berdemonstrasi mengecam Indonesia, sebuah aksi protes yang sangat besar dalam sejarah negeri Anda. Bagai-mana sikap publik Portugal terhadap Indonesia sekarang ini?

Saya kira telah mengalami perubahan besar.

Apakah perubahan ini terjadi karena rakyat Portugal sendiri pernah mengalami proses dekolonialisasi dan demokratisasi setelah lepas dari rezim otoriter, sehingga memahami proses yang terjadi di Indonesia?

Kami memang sangat familiar dengan proses itu. Mungkin banyak rakyat Indonesia yang tidak memahami bahwa terdapat jaringan luas pendukung Timor Timur di Portugal, dan mereka mendapatkan dukungan publik yang besar. Mereka berharap Timor Timur dapat tumbuh menjadi negara yang sukses, dan mereka sadar bahwa untuk hal ini Timor Timur harus mempunyai hubungan yang baik dengan negara tetangganya baik di utara maupun selatan. Artinya, dengan Indonesia dan Australia.

Apa yang akan dan telah dilakukan Portugal untuk membantu terciptanya hubungan baik Timor Timur dengan Indonesia ataupun Australia?

Membangun saling pengertian yang lebih baik antara semua negara yang terkait. Misalnya, meminta pihak universitas mengadakan ajang bertemunya para tokoh akademis, wartawan, politisi, ataupun anggota masyarakat lainnya untuk saling bertukar pendapat. Dengan membaiknya pemahaman masyarakat tentang semua negara tersebut, diharapkan pengertian tentang pentingnya hubungan baik antara Timor Timur, Indonesia, Australia, dan Portugal akan meningkat pesat. Saya pribadi berpendapat, Portugal harus betul-betul menjaga kesetaraan hubungannya dengan Indonesia dan Australia. Kita harus membuka babak baru, lebih memikirkan masa depan, dan jangan terjebak masa lalu. Tapi ada tuntutan dunia internasional agar para pelaku kejahatan di masa lalu diadili, sementara Xanana Gusmao justru mengampanyekan semangat rekonsiliasi?

Saya tidak ingin mencampuri urusan dalam negeri orang lain, tapi izinkan saya berbicara secara umum. Saya berpandangan, sebuah masyarakat demokratis selalu mendapatkan manfaat besar bila menggabungkan upaya penegakan hukum dengan kegiatan rekonsiliasi. Saya tidak setuju kejahatan masa lalu dilupakan, tapi adalah sebuah ilusi untuk berharap keadilan penuh akan diraih melalui penegakan hukum belaka. Pada akhirnya kebutuhan untuk mengutuhkan kembali masyarakat harus dipertimbangkan. Saya berpendapat, pihak asing tak punya wewenang turut campur dalam keputusan rekonsiliasi sebuah masyarakat. Saya pribadi lebih suka rekonsiliasi, tapi adalah hak rakyat Timor Timur untuk mengambil keputusan soal ini. Hanya, harus diingat bahwa proses rekonsiliasi itu dimulai dengan pengakuan kesalahan atau pertobatan oleh pelaku sebelum amnesti dapat diberikan.

Bagaimana dengan para pelaku kejahatan di Indonesia?

Saya kira saya tak berhak turut campur dalam urusan domestik negara lain. Tapi banyak negara telah melakukan hal ini, seperti Cile, Argentina, bahkan Portugal. Secara umum, yang dilakukan adalah melakukan proses pengadilan dan setelah itu kegiatan amnesti. Kasus Cile cukup menarik. Mula-mula adalah soal kontroversial dan membuat pemerintah sulit. Namun, dalam pengadilannya yang terbaru, ternyata sudah menjadi soal biasa saja. Ini betul-betul perkembangan yang menarik.

Bagaimana Portugal melakukannya setelah kejatuhan rezim otoriter 1974?

Saya kira ini bukan contoh yang baik, malah barangkali contoh buruk. Pada masa revolusi itu masyarakat sempat mengepung kantor PIDE, polisi rahasia yang dibenci rakyat. Mereka melawan dengan tembakan hingga beberapa korban jatuh. Beruntung pasukan marinir kemudian masuk dan menawan mereka. Semua anggota PIDE yang ada—jumlahnya ratusan—dipenjara lalu diadili. Memang ada juga yang melarikan diri ke negara lain dan diadili secara in-absentia. Umumnya mereka dihukum ringan, dua sampai dua setengah tahun penjara, karena membuktikan tuduhan penganiayaan itu sulit sekali. Sebagian besar dipensiun dini sebagai hukuman administratif, dan kadang kala saya masih bertemu mereka dalam kegiatan masyarakat. Belum lama ini saya menghadiri pemakaman ipar saya, dan seorang temannya, yang saya kenal sebagai anggota PIDE yang gemar menganiaya, hadir. Saya tidak bicara dengannya tapi tetap harus bersikap santun karena ia teman ipar saya. Apa boleh buat, ini adalah bagian dari kehidupan.