Puluhan Negara Mengecam Cina dalam Masalah Uighur di Sidang PBB

Perbesar

Demonstran etnis Uighur melakukan aksi protes terhadap Cina di Istanbul, Turki, 1 Oktober 2020. REUTERS/Murad Sezer

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Sebanyak 39 negara mengecam Cina dalam kasus Uighur.
Filipina meneguhkan klaimnya atas Sabah.
Jurnalis terkenal Vietnam ditahan dan didakwa melawan negara.

Amerika Serikat

Puluhan Negara Mengecam Masalah Uighur

Pemuda etnis Uighur menghadiri kelas di Institut Islam Xinjiang, Cina, Juni 2019. Reuters/Ben Blanchard

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

SEBANYAK 39 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengkritik Cina karena kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok etnis muslim Uighur dan tindakan kerasnya atas otonomi Hong Kong. “Kami berseru kepada Cina agar menghormati hak asasi manusia, terutama hak orang-orang untuk beragama dan etnis minoritas, terutama di Xinjiang dan Tibet,” kata Duta Besar Jerman, Christoph Heusgen, atas nama negara-negara tersebut dalam sidang komite PBB mengenai hak asasi manusia di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, pada Selasa, 6 Oktober lalu, seperti dikutip VOA.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Xinjiang adalah provinsi di barat laut Cina yang banyak dihuni kaum Uighur. Pemerintah provinsi itu dilaporkan telah menahan 1 juta orang Uighur di kamp-kamp “pendidikan ulang” dalam beberapa tahun terakhir. Heusgen meminta Cina menutup kamp-kamp kontroversial tersebut. Dia juga mendesak Cina mengabulkan permintaan Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet mengunjungi Xinjiang dan melihat situasi Uighur.

Duta Besar Cina, Zhang Jun, menanggapi pernyataan itu dengan mengkritik Amerika Serikat. Tanpa membahas masalah Uighur, dia mengklaim soal capaian hak asasi manusia Cina dan mendesak Amerika menghapus diskriminasi rasial di masyarakat sendiri sebelum mengkritik negara lain.

Filipina

Klaim atas Sabah

MENTERI Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin Jr. meneguhkan kembali klaim negeri itu atas Sabah, daerah yang kini masuk wilayah Malaysia, dalam sidang Senat pada Kamis, 8 Oktober lalu. Dia mengatakan ada gerakan politik yang sedang berlangsung di Sabah dan daerah sekitarnya. “Kami mungkin harus menyesuaikan dengan itu, tapi untuk saat ini (kawasan) tersebut milik kita dan kita menginginkannya,” katanya seperti dikutip GMA.

Sengketa lama klaim atas Sabah oleh kedua negara muncul lagi ketika pada Juli lalu Locsin mencuit tentang kepemilikan negaranya atas wilayah tersebut. Hal ini mendorong Kementerian Luar Negeri Malaysia memanggil Duta Besar Filipina untuk Malaysia. Sebaliknya, Locsin juga memanggil Duta Besar Malaysia di negaranya.

Sabah, yang terletak di Pulau Kalimantan di selatan Mindanao, telah lama menjadi subyek sengketa wilayah kedua negara. Ahli waris Sultan Sulu mengklaim Sultan Filipina adalah penguasa asli wilayah itu selama berabad-abad. Namun, pada 1963, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui Sabah sebagai bagian dari Malaysia.

Vietnam

Jurnalis Didakwa Melawan Negara

Pham Doan Trang. Dokumentasi Pribadi

PEMERINTAH Vietnam menahan Pham Doan Trang, jurnalis dan blogger terkenal yang banyak menulis di situs berita independen, di Ho Chi Minh pada Selasa malam, 6 Oktober lalu. Dia didakwa menggunakan pasal dalam Undang-Undang Hukum Pidana mengenai propaganda melawan negara dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara.

Menurut VnExpress, Mayor Jenderal To An Xo, juru bicara Kementerian Keamanan Umum, menyatakan perempuan 42 tahun itu ditahan di Distrik 3 dan dibawa ke Ibu Kota Hanoi untuk penyelidikan lebih lanjut. Committee to Protect Journalists (CJP) di Asia Tenggara menyatakan pemerintah negeri itu telah menahan sejumlah wartawan beberapa waktu belakangan.

“Pemerintah harus segera membebaskan jurnalis Pham Doan Trang, mencabut tuntutan terhadapnya, dan menghentikan kampanye selama satu dekade untuk menekannya,” ujar Shawn Crispin, perwakilan senior CJP. “Vietnam harus berhenti memperlakukan jurnalis independen seperti penjahat.”

Swedia

Nobel Perdamaian untuk Program Pangan Dunia

HADIAH Nobel Perdamaian tahun ini diberikan kepada Program Pangan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (WFP). Badan tersebut dinilai telah memerangi kelaparan dan meningkatkan kondisi perdamaian. WFP menyingkirkan 107 organisasi dan 211 individu yang dinominasikan menerima penghargaan tersebut tahun ini.

Kepala WFP David Beasley mengaku terkejut atas pengumuman tersebut. “Menerima penghargaan ini adalah pengakuan kepada lelaki dan perempuan di Program Pangan Dunia yang mempertaruhkan nyawa mereka setiap hari untuk orang-orang yang berjuang dan menderita di seluruh dunia,” tuturnya kepada BBC, Jumat, 9 Oktober lalu.

Komite Nobel Norwegia mengatakan WFP mendapat penghargaan atas upayanya memerangi kelaparan dan memperbaiki kondisi perdamaian di daerah konflik. “Program Pangan Dunia memainkan peran kunci dalam kerja sama multilateral dalam menjadikan ketahanan pangan sebagai instrumen perdamaian,” ucap Ketua Komite Berit Reiss-Andersen.