Qatar Berharap Otoritas Palestina Kembali Memerintah Gaza

Perbesar

Warga Palestina di lokasi serangan Israel di sebuah rumah di Kota Gaza, 4 Januari 2025. Otoritas kesehatan Palestina melaporkan militer Israel pada 3 Januari telah malancarkan sejumlah serangan udara selama 24 jam yang menargetkan anggota Hamas di Gaza. Serangan udara itu total telah menewaskan lebih dari 110 orang dalam tempo dua hari. REUTERS/Dawoud Abu

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, berharap Otoritas Palestina (PA) kembali berperan dalam pemerintahan Gaza setelah serangan Israel berakhir. Al Thani berkata masih ada jalan panjang untuk memperbaiki kehancuran di wilayah kantong itu.

Menurut perdana menteri tersebut, warga Gaza sendiri yang harus menentukan cara memerintah wilayah mereka, dan bukan pihak dari negara lain. Al Thani berbicara pada pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Swiss, dua hari setelah dimulainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Palestina. Qatar membantu negosiasi di balik kesepakatan tersebut.

“Kami berharap melihat PA kembali ke Gaza. Kami berharap melihat pemerintah yang benar-benar akan menangani masalah-masalah rakyat di sana. Dan masih ada jalan panjang yang harus ditempuh di Gaza dan kehancuran di sana,” kata dia pada Selasa, 21 Januari 2025 waktu Swiss, seperti dikutip oleh Reuters.

Al Thani memimpin delegasi Qatar pada pertemuan tahunan ke-55 WEF bertema “Davos 2025”, yang berlangsung di Davos, Swiss, dari 20 hingga 24 Januari.

Di sela-sela forum internasional tersebut, Al Thani mengadakan pertemuan dengan Presiden Israel Isaac Herzog, Selasa, 21 Januari 2025. Selama pertemuan mereka, menurut Kementerian Luar Negeri Israel, Herzog mengucapkan terima kasih kepada Al Thani atas upaya signifikannya dalam memajukan kesepakatan Israel dengan Hamas.

Israel dan Hamas tidak membahas secara langsung ihwal pemerintahan Gaza setelah serangan Israel berakhir. Kedua pihak tersebut hanya menyetujui gencatan senjata dan pembebasan sandera, setelah negosiasi alot yang berlangsung selama hampir 15 bulan dengan bantuan mediasi Qatar, Mesir, serta Amerika Serikat.

Israel sejauh ini telah menolak adanya peran Hamas dalam pemerintahan Gaza. Namun, Israel juga menentang keras pemerintahan Otoritas Palestina, meski PA selama ini telah memerintah wilayah Tepi Barat yang diduduki. PA sendiri lahir sebagai hasil Perjanjian Oslo pada 1993-1995, ketika Israel mengakui Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebagai perwakilan rakyat Palestina.

PA, yang didominasi oleh faksi Fatah yang dibentuk oleh mantan pemimpin PLO Palestina Yasser Arafat, memiliki perbedaan ideologi dengan faksi saingannya yaitu Hamas. Pada 2007, Hamas mengusir PA dari Gaza setelah kedua faksi bertentangan.

Sumber: Reuters

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pilihan editor: Presiden Yoon Suk Yeol Muncul di Sidang Pemakzulan