Raja murka pelatih dijotos

INI baru jotosan. Dibicarakan rakyat di seantero Malaysia, dan telah mencorengkan aib di mahkota Sultan Iskandar Mahmood. Ceritanya, Senin pekan lalu, orang nomor satu Kesultanan Johor itu minta pelatih hoki Kerajaan, Douglas Gomez, agar datang ke Istana Bukit Serene. Setelah menunggu kira-kira satu jam, dalam pengaduan korban kepada polisi Johor Baru, Sultan Iskandar muncul diiringi enam orang pengawalnya. Begitu keduanya berhadapan, Sultan langsung melayangkan tinju bertubi-tubi ke muka Gomez sambil mencaci maki pelatih hoki itu dengan kata-kata kasar. Tak kurang dari empat jam, dalam pengakuan korban yang belum tentu seluruhnya benar, ia menjadi bulan-bulanan jotosan Sultan dan keenam tukang pukul Kerajaan, sehingga terpaksa dirawat tiga hari di rumah sakit. Selang dua hari kemudian, parlemen Malaysia mengeluarkan pernyataan keras yang mengecam tindakan Sultan Iskandar sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Esoknya, Jaksa Agung Abu Talib Othman minta polisi memanggil Sultan Iskandar untuk dimintai keterangan. "Saya harap pihak Istana bersedia bekerja sama demi hukum," ujarnya. Perdana Menteri Mahathir Mohamad juga tampak gemas dengan tindakan pemukulan yang dilakukan Sultan Iskandar dan pengawalnya. "Keluarga Kerajaan bukan berada di atas hukum. Mereka tak bisa seenaknya membunuh atau memukuli rakyat biasa," ujar Mahathir. Sampai akhir pekan silam, baru Nazrin Shah, putra Yang Dipertuan Agung Azlan Shah, yang mengecam perbuatan Sultan Iskandar. "Peristiwa ini menggambarkan betapa bahayanya institusi atau perorangan yang bertindak di luar batas undang-undang," ucapnya selepas meresmikan gedung Mahkamah Tinggi Taiping, Perak Utara, Jumat pekan lalu. Mengapa Sultan Iskandar, Yang Dipertuan Agung Malaysia pada periode 1984-1989 itu, naik pitam terhadap Gomez? Kabarnya, Sultan kesal karena keputusannya melarang tim hoki Maktab Sultan Abu Bakar (MSAB) ikut Kejuaraan Sekolah MHF-Milo, 25 November lalu, dikritik keras pelatih tersebut. Ada dugaan bahwa larangan yang dikeluarkan Sultan itu erat kaitannya dengan penskorsan putranya, Tunku Abdul Majid Idris, selama lima tahun oleh Federasi Hoki Malaysia. Abdul Majid diskors karena memukul penjaga gawang lawan, Jaafar Selvarajah, di kamar ganti Stadion Johor Baru pada Pesta Sukan Malaysia, Juli lalu. Peluang ini langsung dimanfaatkan kelompok oposisi untuk memaparkan borok-borok monarki Malaysia, terutama Kesultanan Johor, di depan parlemen. Salah satu borok yang dijadikan contoh adalah kasus pemukulan seorang caddy dengan tongkat golf, dan mengakibatkan korban meninggal dunia, oleh Sultan Iskandar sewaktu menjabat Yang Dipertuan Agung dulu. Inilah untuk pertama kalinya, tulis harian Asian Wall Street Journal, kasus pembunuhan yang selama ini dirahasiakan dipaparkan secara terbuka oleh media Malaysia. Selama ini memang tak satu kasus pun tindak pidana yang dilakukan anggota keluarga Kerajaan di Malaysia diungkapkan secara terbuka, apalagi sampai disidangkan di meja hijau. Ini tak lain karena undang-undang dasar Malaysia (tercantum pada Pasal 181 butir ke-2) yang menjamin bahwa raja, karena kedudukannya, tak dapat disidangkan di pengadilan mana pun. Sementara itu, di pasal lain UUD Malaysia disebutkan bahwa hak dan kedudukan serta kemuliaan para sultan tak dapat di- ganggu gugat oleh anggota parlemen tanpa persetujuan Dewan Raja -- yang beranggotakan penguasa tradisional sembilan negara bagian Malaysia. Maka, pemerintah federal, sekalipun setiap bulan mengeluarkan dana sebesar US$ 47,3 juta bagi kelangsungan hidup sembilan kesultanan itu, tak berdaya menghadapi ulah para raja tersebut. Banyak kasus manipulasi yang dilakukan oleh anggota Kerajaan terpaksa didiamkan begitu saja. Kasus yang mencolok pada tahun 1991 saja, antara lain penggelapan pajak impor sebuah mobil mewah Lamborghini buatan Italia sebesar M$ 2,1 juta oleh Sultan Kelantan, Juli lalu. Kemudian kasus penyulapan lahan pertanian seluas 760 hektare menjadi padang golf, juga penggunaan dana pembangunan sekolah agama dan masjid sebesar M$ 11 juta untuk perbaikan Istana oleh Sultan Selangor, serta penggelapan pajak impor 15 mobil mewah oleh sejumlah keluarga raja lainnya. Dewan Raja sebetulnya telah mencoba mengerem tingkah anggota keluarga Kerajaan dengan melahirkan dokumen Perisytiharan Raja-Raja, Juli lalu. Hanya saja, dokumen yang hanya diteken enam dari sembilan sultan Malaysia itu membuat batasan lunak, seperti raja agar tak ikut campur dalam politik dan bisnis. Dokumen itu belum mencantumkan sama sekali sanksi pidana bila keluarga Kerajaan bertindak sewenang-wenang, seperti dilakukan Sultan Iskandar terhadap Gomez. Mengingat kasus Sultan Iskandar sudah dibeberkan secara terbuka oleh media massa dan dikecam keras oleh parlemen, mungkinkah penguasa Johor tersebut dapat dijatuhi hukuman denda sebesar M$ 500 atau satu tahun penjara, seperti yang diancamkan pada rakyat biasa yang melakukan kasus pemukulan serupa? Belum diketahui pasti. Tapi, beberapa tahun sebelum wafat pada 1990, Bapak Malaysia, Tunku Abdul Rahman, yang juga anggota keluarga Kesultanan Kedah, berulang kali menyerukan, seorang sultan yang terlibat kasus pidana harus diadili. Bila sekarang seruan itu akan dicobakan pada kasus pemukulan yang dilakukan Sultan Iskandar, tugas berat tersebut terletak di pundak Sultan Azlan Shah, yang kini menjabat Yang Dipertuan Agung Malaysia. Akankah Sultan Azlan menempuh jalan pengadilan? Belum tentu. Tapi para pengamat politik di Kuala Lumpur yakin bahwa Sultan Azlan, yang pernah menjabat ketua mahkamah agung Malaysia, mampu menyelesaikan kasus yang mencemarkan monarki Malaysia ini. Dan kasus pemukulan seperti yang dilakukan Sultan Iskandar tak bakal terulang, setelah adanya rencana revisi konstitusi tentang monarki Malaysia, dalam sidang parlemen tahun depan. DP