Rusia Minta Negara-negara Barat Jangan Ikut Campur Urusan Alexei Navalny

TEMPO.CO, Jakarta - Penangkapan kritkus Pemerintah Rusia, Alexei Navalny, memunculkan desakan dari negara-negara Barat. Mereka meminta Rusia untuk segera membebaskan kritikus yang sempat nyaris tewas diracun itu. Namun, Rusia bergeming dan meminta negara-negara barat untuk tidak ikut campur urusan mereka dengan Alexei Navalny.

"Jangan mencoba mencampuri urusan di negara lain dan urus lah masalah di negeri mu sendiri," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, dikutip dari Reuters, Senin, 18 Januari 2021.

Diberitakan sebelumnya, Alexei Navalny ditangkap tak lama setelah ia tiba di Moscow pada Ahad kemarin, 17 Januari. Ketika hendak melewati pagar pemeriksaan passport, empat aparat penegak hukum langsung menangkapnya untuk dibawa ke kantor polisi. Aparat penegak hukum menjelaskan, mereka menangkap Alexei Navalny atas dugaan pelanggaran aturan penangguhan penahanan terkait kasus penipuan yang pernah menjeratnya. 

Sekarang, Alexei Navalny tengah berada di kantor Kepolisian Moscow. Di sana, ia diperiksa atas dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepadanya. Alexei Navalny mengklaim dirinya tidak lagi memiliki urusan dengan kasus tersebut, namun aparat penegak hukum berkeyakinan sebaliknya. Menurut mereka, Alexei Navalny tetap harus menjalani penahanan yang durasinya 3,5 tahun.

"Jaksa pengacara negara menginginkan dia untuk ditahan dulu selama 30 hari," ujar Ivan Zhdanov, kepala lembaga anti-korupsi bentukan Alexei Navalny. Alexei Navalny menyebut proses hukum yang ia jalani sekarang adalah bentuk kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan hukum.

Di negara-negara lain, muncul desakan agar Uni Eropa kembali menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Beberapa di antaranya datang dari Lithuania, Latvia, Estonia, Jerman, Prancis, dan Italia.

Uni Eropa belum menentukan kira-kira sanksi seperti apa yang akan dijatuhkan ke Rusia. Namun, proyek pipa gas Rusia-Jerman, Nord Stream 2, berpotensi menjadi target. Proyek senilai US$11,6 miliar itu bisa dihentikan sebagai sanksi terhadap Rusia.

"Kami merasa terganggu dengan penangkapannya dan kami minta kasusnya diproses secara adil berdasarkan hukum yang berlaku," ujar Kantor Hak Asasi Manusia PBB menambahkan desakan ke Rusia.