Sandera Boleh Pulang, Asal...

PRESIDEN Jimmy Carter mempersingkat perjalanan kampanyenya di Chicago. Ia bergegas terbang kembali ke Washington. Minggu pagi itu juga, Carter menye- lenggarakan sidang kilat dengan para anggota Dewan Keamanan Nasional (NSC) di Gedung Putih. Suatu berita penting dari Teheran harus dibicarakannya. Majelis (Parlemen) Iran -- dihadiri 187 dari 228 anggotanya -- akhirnya, 2 November, menyetujui suatu rumusan syarat bagi pembebasan 52 sandera AS. Keempat syaratnya yang harus dipenuhi AS itu bertolak dari usul Ayatullah Khomeini (12 September) AS berjanji tak akan melakukan campur tangan politik dalam negeri Iran, AS harus mencabut semua claim atas Iran AS harus mencairkan kekayaan Iran (US$ 8 milyar atau Rp 5 trilyun) di berbagai bank AS, dan AS harus mengembalikan kekayaan Syah Pahlavi ke Iran. Demikian cepat perkembangan terjadi di Teheran. Dua hari sebelumnya, sidang Majlis terhambat gara-gara sejumlah anggota berhaluan keras memboikot. Ayatullah Sadegh Khalkali, yang semula gemar menjatuhkan hukuman mati, melepaskan sorbannya di sidang itu karena terlalu marah, dan mengecam tindakan itu sebagai melawan kebijaksanaan Khomeini. Baru setelah Khomeini memberi pengarahan dari Qom, parlemen bisa mencapai quorum untuk bersidang. 52 Kartu Dan menyusul keputusan Majlis, para mahasiswa militan (dengan izin Khomeini) Senin pekan ini menyerahkan tanggung jawab atas para sandera ke tangan PM Mohammad Ali Rajaie. Pemerintahan Rajaie tampaknya segera akan menepati janji untuk mengakhiri krisis sandera yang berusia setahun itu. Langkah ke arah itu sudah muncul. Teheran, misalnya, telah meminta Aljazair yang mewakili kepentingan Iran di AS supaya kelak menampung urusan 52 sandera itu. Tapi Gedung Putih ternyata bersikap dingin dan hati-hati. Senin pagi Presiden Carter muncul di layar televisi ABC. "Keputusan Majlis itu sangat obyektif dan simpatik," katanya. "Untuk usaha pembebasan sandera itu, kami akan mengambil langkah berdasar hukum (AS) yang berlaku." Justru soal hukum AS itu akan menghambat penglepasan para sandera. Besar kemungkinan Teheran baru akan melepas para sandera sesudah pemilihan Presiden AS (4 November) secara bergelombang. Teheran tampaknya akan menguji lagi seberapa jauh keempat syarat tadi dipenuhi Washington. Publisitas mengenai keputusan Majlis itu sesungguhnya kurang membantu posisi Carter. Bahkan dalam berbagai poll pendapat umum terakhir, awal pekan ini, Ronald Reagan, calon Partai Republik, sedikit mengungguli Carter. Namun Washington rupanya optimistis, menurut laporan wartawan TEMPO Salim Said, hingga seorang pejabat AS diam-diam telah terbang ke Wiesbadan, Jerman Barat, membawa 52 kartu pemilih. Di sana, atau mungkin di suatu tempat di Iran, para sandera diharapkannya mendapat kesempatan menggunakan hak pilih mereka. Walaupun kelak terpilih kembali sebagai Presiden AS, Carter tampak akan sulit untuk memenuhi keempat tuntutan Iran. Untuk mencairkan kekayaan Iran di berbagai bank AS dan cabangnya di Eropa, misalnya, ia harus melampaui lebih dulu berbagai perlgadilan federal AS. Karena sejak Iran menyandera 52 warga AS, berbagai pengadilan federal telah menerima sekitar 250 pengaduan dan perintah penyitaan atas dana Iran yang dibekukan berbagai bank AS. Perintah penyitaan itu kini ditaksir bernilai US$ 8 milyar (Rp 5 trilyun), atau sama jumlahnya dengan yang dibekukan. Juga untuk mengembalikan kekayaan Syah Pahlavi--di berbagai perusahaan AS ditaksir sekitar US$ 11 milyar (Rp 6,9 trilyun) dan di bank Swiss sekitar US$ 20 milyar (Rp 12,6 trilyun) --tidaklah mudah bagi Carter. Ali Reza Nobari, Gubernur Bank Sentral Iran, memang menyadarinya. Bahkan menurut bekas PM Shahpour Bakhtiar yang mengasingkan diri di Paris, AS sulit memenuhi tuntutan pencairan kekayaan Iran dan pengembalian harta Syah Pahlavi. "Saya tidak bisa membayangkan soal sandera ini akan selesai dengan cepat," katanya. Futurolog Carter juga akan mengalami kesulitan dalam mengirimkan perlengkapan militer milik Iran yang dibeli ketika Syah Pahlavi berkuasa. Dari berbagai industri persenjataan AS, Syah Pahlavi ketika itu memesan perlengkapan militer bernilai US$ 550 juta (Rp 346 milyar). Kini Iran mengharapkan suplai militer itu yang diperlukannya untuk melawan Irak. Tapi dalam hal ini Irak pasti akan menarik perhatian Uni Soviet untuk campur tangan. Suatu langkah pengiriman perlengkapan senjata ke Iran, demikian Herman Kahn, Direktur Hudson Institute, AS, jelas akan menyulut Perang Dunia berikutnya. Kahn, dikenal juga sebagai futurolog, memberikan pendapatnya kepada sejumlah wartawan di Hongkong. "Soviet tentu tak akan membiarkan hidung AS berlumur darah di Teluk Persia. Suatu tindakan AS yang mencurigakan cukup menjadikan alasan Soviet untuk bertindak," katanya. Sementara itu di medan pertempuran terjadi perkembangan mengejutkan. Asghar Ebrahimi MSc, 27 tahun, Menteri Perminyakan Iran, bersama empat pembantunya telah disergap pasukan Irak di suatu jalan Abadan. Mereka lalu ditawan di Baghdad. Tapi di sekitar kota Abadan, Khorramshahr, Ahwaz dan Dezful, pasukan Iran dikabarkan masih mematahkan gerak maju Irak. Bahkan pasukan pengawal revolusi Iran, Pasdaran, telah menggagalkan suatu usaha penyeberangan pasukan Irak melintasi jembatan ponton di Sungai Karun.