Sebuah Tabula Rasa di Mindanao

Lebih dari seribu orang memenuhi Istana Kepresidenan Malacanang, Manila, Kamis dua pekan lalu. Hari itu, pemerintah Filipina dan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) resmi menandatangani perjanjian damai menyeluruh atau Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, yang telah diupayakan sejak 17 tahun lalu. Perjanjian ini diharapkan dapat mengakhiri konflik 40 tahun antara pemerintah dan bangsa muslim Moro, yang telah menelan korban lebih dari 120 ribu jiwa.

Penandatanganan dilakukan juru runding utama pemerintah, Marvic Leonen, dan juru runding MILF, Mohagher Iqbal. Upacara disaksikan Presiden Benigno Aquino III dan Ketua MILF Al-Haj Murad Ebrahim. Saksi lain adalah Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, mediator utama dalam perundingan.

"Perjanjian menyeluruh tentang Bangsamoro adalah mahkota kemuliaan perjuangan kami," kata Ebrahim dalam upacara penandatanganan, seperti dilansir Al-Jazeera. Menurut dia, perjanjian itu memulihkan identitas, kekuasaan, dan sumber daya masyarakat yang disebut Bangsamoro.

Kesepakatan itu membuat MILF dan pemerintah Filipina bekerja sama membentuk sebuah kawasan otonomi minoritas muslim yang akan memilih sendiri pemimpinnya pada pertengahan 2016. Nantinya wilayah otonomi itu akan memiliki polisi sendiri, parlemen sendiri, dan wewenang menarik pajak. Pendapatan dari hasil bumi wilayah ini akan dibagi dengan pemerintah pusat.

"Apa yang sedang terjadi di hadapan kita adalah sebuah jalan yang akan membawa kita ke perubahan permanen terhadap muslim Mindanao," ujar Presiden Aquino di tengah upacara. Dia menyebutnya tonggak sejarah.

Moro adalah masyarakat Islam di wilayah selatan Filipina yang menentang penjajahan dari wilayah utara. Mereka menempati wilayah Mindanao hingga Kepulauan Sulu di selatan. Pemberontakan kelompok muslim sudah berlangsung sejak 1970 untuk memperjuangkan kemerdekaan dan otonomi di wilayah selatan Filipina. Kawasan ini dianggap sebagai tanah leluhur warga muslim Mindanao, merujuk pada kedatangan para pedagang Arab di abad ke-13.

Berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani itu, MILF akan menyerahkan senjata dengan imbalan otonomi politik yang lebih besar di Mindanao selatan, yang mayoritas penduduknya muslim. Perjanjian itu menciptakan wilayah otonomi yang disebut Bangsamoro dengan kemampuan mendapatkan penghasilan secara mandiri dan membentuk sistem penegakan hukum sendiri. "Ketiga hal yang telah kami miliki sejak zaman dulu, yang direnggut secara tidak adil melalui kolonisasi dan pendudukan, kini dikembalikan kepada kami," kata Ebrahim.

Perjanjian menyeluruh itu merupakan hasil dari beberapa kali perundingan antara wakil pemerintah Filipina dan para pemimpin MILF yang diperantarai Malaysia. Kerangka pertama dari terciptanya perdamaian telah disepakati pada 15 Oktober 2012 dalam pertemuan antara pemerintah dan MILF. Pertemuan ini meyakinkan MILF untuk melepaskan tuntutannya atas negara merdeka, dan sebagai gantinya dibentuklah wilayah dengan otonomi lebih luas.

Namun kesepakatan itu jauh-jauh hari ditentang keras kelompok Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF), yang tak dilibatkan dalam penyusunan kerangka perjanjian. MNLF memang menolak proposal kerja sama MILF untuk duduk bersama dalam pembicaraan damai dengan pemerintah Filipina. Alasannya, MNLF terikat dengan perjanjian yang telah ditandatangani bersama pemerintah Filipina pada 1996, yang melibatkan Organisasi Kerja Sama Islam sebagai pihak ketiga.

MILF memisahkan diri dari MNLF setelah pemimpinnya, Nur Misuari, menandatangani pakta damai itu, 2 September 1996. Perdamaian ini menciptakan Daerah Otonomi di Mindanao Muslim (Autonomous Region in Muslim Mindanao/ARMM). Selain mengatur soal ARMM, perjanjian dengan MNLF berisi amendemen Undang-Undang Republik Nomor 9054 di bidang pendidikan, pembangunan sosial-ekonomi, keamanan kawasan, serta representasi dan partisipasi politik. MILF sendiri berkeras ingin mendirikan negara muslim merdeka di bagian selatan Filipina, sampai perjanjian damai dua pekan lalu itu.

MNLF menilai kerangka perjanjian menyeluruh secara efektif akan membatalkan perjanjian damai yang lebih dulu ditandatanganinya dengan pemerintah Filipina-kini dikenal sebagai Perjanjian Damai 1996. Ketika kerangka perjanjian MILF dengan pemerintah disepakati, juru bicara MNLF, Absalom Cerveza, mengatakan kelompoknya tak pernah bisa menerima kerangka kerja perdamaian Bangsamoro itu. "Perjanjian Damai 1996 harus menang dan tidak bisa diganti dengan perjanjian apa pun dari MILF," ujar Cerveza kepada Philippines Star.

Pemimpin Dewan Komando Islam MNLF, Muhajab Hashim, mengatakan perjanjian dengan MILF menunjukkan pemerintah terus melanggar Perjanjian Damai 1996 dan perjanjian Tripoli pada 1976 dengan MNLF. Dia juga menegaskan tak akan berpartisipasi apa pun di luar kedua perjanjian itu karena menilai pemerintah masih berutang soal perluasan wilayah ARMM dan pengaturan keberadaan pemerintah sementara di daerah-daerah otonomi.

Menurut dia, perjanjian baru antara pemerintah dan MILF tak akan mempengaruhi fraksi dalam MNLF. Mereka akan tetap menyerukan kemerdekaan tidak hanya di daerah yang dicakup ARMM, tapi juga di seluruh Mindanao, Sulu, dan Palawan.

Namun pemerintah melihat dari sudut yang berlawanan. Presiden Aquino menyebutkan pembentukan ARMM melalui Undang-Undang Republik 6734 adalah sebuah "eksperimen gagal" karena seperti "mengasingkan" warga dan memaksa mereka melakukan kekerasan. Dia mengatakan pemerintahnya ingin mengubah apa yang terjadi di masa lalu dengan perjanjian baru: memulai dari awal-semacam tabula rasa.

Meski MNLF masih menolak mengakui perjanjian menyeluruh itu, MILF meyakinkan perjanjian itu tak akan mengabaikan Perjanjian Damai 1996. Juru runding MILF, Mohagher Iqbal, mengatakan MILF akan menyatukan pasal-pasalnya yang baik ke dalam Hukum Dasar Bangsamoro yang akan diusulkan. "Apa pun yang telah dicapai MNLF melalui Perjanjian Damai 1996, MILF akan mulai membangun dari sana," ujar Iqbal kepada The Inquirer.

Melihat respons itu, MNLF kemudian meminta pemerintah memasukkan semua ketentuan Perjanjian Damai 1996 ke perjanjian menyeluruh Bangsamoro yang ditandatangani MILF. Konsultan hukum MNLF, Randolph Parcasio, menyebutkan dalam pernyataannya melalui surat elektronik bahwa permintaan ini telah dibicarakan pemimpin MNLF, antara faksi-faksi Misuari dan Sema Muslimin, dewan eksekutif, dan dewan Islam, saat pertemuan di Arab Saudi baru-baru ini. "Semua ketentuan yang melengkapi Comprehensive Agreement on the Bangsamoro atas penentuan nasib sendiri harus dimasukkan ke Undang-Undang Dasar Bangsamoro," tuturnya, mengacu pada Perjanjian Damai 1996, seperti dilansir The Inquirer.

Ia melanjutkan, konsensus umum dari para pemimpin MNLF senior itu sebaiknya dipelajari lebih lanjut oleh pemerintah dan MILF. MNLF, kata dia, siap dilibatkan dalam proses itu.

Isi Perjanjian Damai 1996 setebal 32 halaman yang ditandatangani MNLF dan pemerintah Filipina meliputi Hak Dasar Manusia, Hak untuk Berbagi Pendapatan dari Mineral, Keamanan, Pemerintahan, Perempuan, dan Masyarakat Adat. "(Pemimpin) MNLF sudah sepakat bahwa ketentuan ini tidak boleh berkurang," ujar Parcasio.

Sebagian pengamat politik Filipina menilai serangan MNLF bertujuan membatalkan perundingan damai MILF dengan pemerintah Filipina. "Sepertinya pemimpin MNLF, Nur Misuari, ingin menyampaikan pesan bahwa perjanjian damai antara pemerintah dan MILF tidak akan menjamin berakhirnya perang," kata pengamat politik Rommel Banlaoi, seperti dilansir Philippines News Agency.

Selain dari MNLF, penentangan terhadap isi perjanjian menyeluruh MILF datang dari Wali Kota Zamboanga. Wali Kota Maria Isabelle Climaco Salazar (Beng) menyatakan dukungan kota itu terhadap inisiatif perdamaian, tapi menekankan Zamboanga tak masuk atau tak menjadi bagian dari ARMM berdasarkan dua pemungutan suara dan tak akan menjadi bagian dari wilayah inti Bangsamoro. Para pemimpin politik di kota mayoritas Kristen ini telah berulang kali bersumpah menentang setiap upaya memasukkan Kota Zamboanga ke entitas politik yang akan dibentuk sebagai bagian dari kesepakatan antara pemerintah dan MILF.

Namun penolakan itu direspons keras oleh Sekretaris Komite Politik MILF Taha Daranda, yang meminta Wali Kota Zamboanga menghormati perjanjian perdamaian bersejarah untuk mengakhiri konflik di Filipina selama beberapa dekade. "Pesan kami kepada Wali Kota Beng, tolong hormati kehendak rakyat dan pemerintah Bangsamoro," ujar Daranda dalam wawancara eksklusif dengan Zamboanga Today.

Rosalina

Poin-poin Perdamaian
1. MILF secara bertahap menyerahkan senjata yang biasa dipakai oleh lebih dari 10 ribu anggotanya. Kepolisian lokal akan mengambil alih fungsi penegakan hukum dari kepolisian dan militer Filipina. Namun pemerintah Filipina akan mempertahankan kekuasaan eksklusifnya di bidang pertahanan, kebijakan luar negeri, mata uang, dan kewarganegaraan.
2. Pemerintah otonomi akan menerima 75 persen dari seluruh pajak daerah, memperoleh 75 persen pendapatan dari mineral logam, dan memiliki daerah penangkapan ikan hingga 12 mil dari garis pantai.
3. Wilayah otonomi Bangsamoro tidak akan menjadi negara Islam, tapi menjadi pemerintah sekuler. Hukum syariah hanya akan berlaku untuk orang muslim dan cuma buat kasus perdata, bukan tindak pidana.
4. Semua warga dijamin hak-hak dasarnya, seperti hak untuk hidup, hak memiliki privasi, bebas beragama, dan hak berpendapat.
5. Wilayah otonomi akan mencakup 5 provinsi, ditambah 2 kota, 6 kabupaten, dan 39 desa di wilayah selatan, yang mencakup 10 persen dari total luas Filipina.
6. Pada akhir tahun ini, Hukum Dasar Bangsamoro harus sudah diloloskan Kongres.
7. Masyarakat yang tinggal di wilayah otonomi perlu meratifikasi hukum dalam plebisit yang akan diselenggarakan pada 2015.
8. Setelah Hukum Dasar Bangsamoro disetujui dan diratifikasi, Komite Peralihan akan mengatur wilayah tersebut sampai anggota DPRD terpilih. Presiden akan menunjuk anggota Komite Peralihan, tapi MILF akan memiliki porsi mayoritas dan posisi ketua.
9. Sebanyak 50 anggota DPRD yang telah terpilih akan diikutsertakan dalam rangkaian pemilihan umum nasional pada Mei 2016.

Sumber: Manila Times