Siapa Pengganti Hun Sen di Kamboja

Dinna Prapto Raharjo, pengajar hubungan internasional di Universitas Bina Nusantara yang turut memantau pelaksanaan pemilu di Kamboja, melihat pemilihan kali ini berlangsung sesuai dengan aturan negeri itu. “Pada saat kampanye dan pemungutan suara (berlangsung) damai. Ada saksi partai dan organisasi masyarakat. Hasilnya juga diumumkan apa adanya. Jadi secara prosedur terpenuhi,” ucap pendiri wadah pemikiran independen Synergy Policies itu pada Rabu, 26 Juli lalu.

Sebagai anggota pengurus Centrist Asia Pacific Democrats International (CAPDI), Dinna turut memantau pemilu Kamboja. Ada 22 anggota CAPDI yang berangkat ke sana atas undangan NEC.

Menurut Dinna, spektrum demokrasi itu luas, dari yang kuat dalam pemenuhan prosedur hingga yang kuat dalam program pembangunan atau yang menekankan pelembagaan hak asasi manusia atau keteraturan tata kelola pemerintahan. “Kamboja ada di spektrum yang mengutamakan penguatan prosedur pemilu, seperti Thailand, Singapura, dan Cina,” ujarnya. “Negara-negara jenis ini punya kondisi internal dan geopolitik yang khas, yang membuat mereka merasa sangat rentan jika tidak mengendalikan prosedur kontestasi politik.”

Dalam perspektif tersebut, Dinna menilai pemilu Kamboja berjalan baik. “Ini relatif lebih baik daripada pemilu Thailand, yang sudah jelas pemenangnya siapa tapi sampai hari ini tidak bisa disahkan; atau Myanmar, yang ada pemenangnya tapi rusuh berkepanjangan.”

Beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, menilai pemilu ini tidak bebas dan tidak adil. Amerika menghentikan beberapa program bantuan di Kamboja dan memberlakukan larangan visa kepada sejumlah individu yang dinilai merusak demokrasi di sana. Dalam pernyataannya, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Matthew Miller, meminta Kamboja memulihkan demokrasi multipartai yang sejati, mengakhiri pengadilan bermotif politik, mencabut hukuman terhadap para pengkritik pemerintah, dan mengizinkan media independen beroperasi tanpa campur tangan negara.

Uni Eropa menilai pemilu ini membatasi ruang politik dan sipil serta oposisi, masyarakat sipil, dan media tidak dapat berfungsi secara efektif. “Kami menyesalkan bahwa pemilihan ini mengecualikan sektor-sektor penting oposisi, karena hukuman pidana terhadap para pemimpin politik dan diskualifikasi partai oposisi utama, Partai Cahaya Lilin, yang tidak diizinkan mendaftar untuk ikut serta dalam pemungutan suara,” kata Nabila Massrali, Juru Bicara Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, dalam pernyataannya.

Hun Sen, yang pada 5 Agustus nanti berusia 71 tahun, telah menyatakan akan mundur dan menyerahkan kekuasaannya kepada Hun Manet sejak setahun lalu. Phay Siphan, juru bicara pemerintah, mengatakan belum ada jadwal pasti untuk suksesi dan pemerintahan baru memerlukan persetujuan Raja Kamboja dulu. Namun, “Saya memperkirakan transisi ini berjalan lancar,” tuturnya kepada Bloomberg News.

Kemenangan besar dalam pemilu akan memuluskan suksesi Hun Sen, yang menghadapi berbagai tuduhan korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Dinna Prapto Raharjo tak melihat motif tuduhan pelanggaran hak asasi sebagai alasan transisi kekuasaan melalui pemilu. “Dia lebih peduli terhadap masalah stabilitas pembangunan di Kamboja, jangan sampai Kamboja jatuh ke tangan asing. Dia bermanuver macam-macam untuk menyeimbangkan kehadiran investasi dan bantuan Cina, Rusia, dan Jepang di negerinya,” ujarnya.

Letnan Jenderal Hun Manet sudah lama disiapkan Hun Sen untuk menjadi penggantinya. Manet lahir pada 1977 dan mengalami masa kekuasaan Khmer Merah yang berdarah. Pada usia 18 tahun, dia dikirim ke West Point—sebutan bagi Akademi Militer Amerika Serikat—dan lulus pada 1999. Dia kemudian meraih gelar master dan doktor filsafat di bidang ekonomi di New York University, Amerika, dan University of Bristol, Inggris. Manet sempat menjalani magang di Bank Dunia, kesempatan baginya untuk mempelajari cara meningkatkan kesejahteraan rakyat Kamboja.

Hun Manet menyapa pendukungnya di Phnom Penh, Kamboja, 21 Juli 2023. Reuters/Cindy Liu

Pada mulanya Hun Sen melarang anak-anaknya terjun ke politik. Namun sikapnya berubah setelah mereka menamatkan perguruan tinggi. Pada pemilu 2008, CPP menang besar. Hun Sen mulai mendorong anak-anaknya masuk ke lingkaran kekuasaan. Manet diangkat sebagai wakil komando pasukan khusus pengawal Hun Sen pada September 2010, yang digambarkan Bangkok Post sebagai langkah pertama sebagai penerus ayahnya. Putra bungsunya, Hun Mani, maju sebagai kandidat CPP pada pemilu 2013 dan hingga kini menjadi anggota parlemen.

Hun Sen juga menunjuk putrinya, Hun Mana, sebagai asistennya pada September 2008. Penunjukan ini menuai kritik. Namun Khieu Kanharith, juru bicara pemerintah saat itu, beralasan bahwa Mana adalah pemimpin stasiun televisi lokal Bayon TV dan akan membantu Hun Sen dalam menulis “berita yang benar”.

Anak kedua Hun Sen, Letnan Jenderal Hun Manith, pada mulanya menjadi wakil deputi di kabinet. Kini Manith menjabat Kepala Departemen Intelijen Kementerian Pertahanan.

Namun, di antara anak-anak Hun Sen yang lain, Hun Manet-lah yang dianggap paling cemerlang. Hun Sen juga beberapa kali menyebut Manet sebagai penggantinya. Dalam pemilu kali ini, Manet untuk pertama kalinya terjun ke politik dengan maju sebagai calon anggota parlemen dari CPP untuk Phnom Penh, ibu kota negeri itu. Dia terpilih dan akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat selama lima tahun.

Dinna Prapto Raharjo menilai Hun Manet punya posisi kuat untuk memimpin Kamboja, tapi ia tetap akan berada di bawah bayang-bayang Hun Sen. “Hun Manet sejauh ini didukung kuat oleh CPP. Dia juga figur yang dihormati para petinggi militer dan dipuji keluwesannya dalam berpolitik oleh kolega-koleganya,” katanya. “Namun belum tahu seberapa lama ini akan bertahan. Tapi, selama Hun Sen masih hidup, (keadaan) masih baik-baik saja.”