![Logo Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di pintu di kantor pusatnya di New York, AS.[REUTERS]](https://statik.tempo.co/data/2019/01/22/id_813764/813764_720.jpg)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - PBB, organisasi hak asasi manusia terbesar di dunia, menemukan setidaknya sepertiga dari staf dan kontraktornya mengklaim mengalami pelecehan seksual.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut survei online yang baru dirilis yang dilakukan oleh perusahaan audit dan konsultan Deloitte, kata-kata menjurus seksual dan pernyataan ofensif tentang penampilan fisik adalah pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh pria dan perempuan yang berpartisipasi dalam survei, menurut laporan Fox News, 22 Januari 2019.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sekitar 40 persen perempuan dan 20 persen laki-laki melaporkan pelecehan, dengan 14,2 persen mengatakan bahwa mereka menjadi sasaran cerita seksual atau lelucon yang tidak sopan, dan 10 persen mengaku disentuh dengan cara yang membuat tidak nyaman. Dari hasil ivestigasi, dua dari tiga pelaku pelecehan adalah laki-laki.
Meskipun 30.000 lebih orang dari PBB dan lembaga-lembaganya berpartisipasi dalam survei, angka tersebut hanya mewakili 17 persen dari mereka yang memenuhi syarat, yang dengan sendirinya memprihatinkan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
"Ini memberitahu saya dua hal: pertama, bahwa kita masih harus menempuh jalan panjang sebelum kita dapat membahas pelecehan seksual secara penuh dan terbuka; dan kedua, bahwa mungkin juga ada rasa ketidakpercayaan, persepsi tidak adanya tindakan dan kurangnya akuntabilitas," katanya.
Sekjen PBB, Antonio Guterres. REUTERS
Guterres dalam beberapa bulan terakhir, telah mengedepankan kebijakan "nol toleransi" mengenai perilaku seksual yang salah dalam organisasi dan menjadikan akuntabilitas sebagai komponen utama.
Tahun lalu, sebuah kelompok kerja dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan investigasi dan mengembangkan basis data untuk melarang mempekerjakan kembali para pelaku pelecehan seksual.
"Hasilnya mengkonfirmasi bahwa masalah ini memiliki efek melemahkan moral staf dan kinerja kerja, dan ada hambatan yang berlanjut untuk pelaporan, termasuk ketakutan akan pembalasan dan persepsi bahwa pelaku, sebagian besar, mengakhiri impunitas," tambah Guterres.
"Sebagai organisasi yang didirikan atas dasar kesetaraan, martabat, dan hak asasi manusia, kita harus memimpin dengan memberi contoh dan menetapkan standar," papar sekjen PBB menanggapi hasil survei pelecehan seksual di organisasi yang dipimpinnya.
Foto 
