Taruhan Terakhir Sarkozy

Lapangan Place de la Republique atau Medan Republik, Kamis pekan lalu, menjadi lautan manusia. Ribuan orang berkumpul lepas tengah hari. Mereka melanjutkan protes kebijakan pemerintah Prancis mengesahkan Undang-Undang Pensiun usulan pemerintah Presiden Nicolas Sarkozy. Ini adalah demonstrasi ketujuh sejak September.

Medan Republik, di timur Paris, dipilih aktivis kiri Prancis karena dari sinilah Republik Prancis dibentuk. Bastille, benteng Kerajaan Prancis yang hancur pada Revolusi Prancis 1789, dimulai dari lapangan ini. Tua-muda dan lelaki-perempuan ada di lapangan itu sejak September lalu.

Xavier, bersama rekan-rekannya sesama murid sekolah menengah atas, bergegas ketika jam menunjukkan pukul 13.00. Inilah saat massa bergerak ke jalan memprotes undang-undang tersebut. ”Pembaruan ini menutup lowongan kerja untuk anak muda,” ujar murid kelas tiga SMA jurusan sosial di Cergy-Pontoise itu kepada Tempo.

Pentolan Federasi Independen Demokrasi SMA itu risau akan masa depan dia dan rekan-rekannya yang kini membeludak sebagai penganggur yang mencapai 25 persen. ”Ini tugas kami, supaya ada perbaikan,” kata remaja dari Val d’ Oise, kota kecil sebelah utara Paris, itu.

Gerard, yang sudah 70 tahun, juga ikut dalam demonstrasi ini. Bekas inspektur pajak di Paris itu menilai, meski sudah pensiun, dia wajib menyokong protes ini, demi masa depan Prancis. Apalagi dialah pendiri Solidaires, serikat buruh bergengsi yang beranggota lebih dari 50 ribu orang. ”Salahnya Sarkozy, dia ingin masyarakat kelas bawah juga membayar kejatuhan finansial Eropa,” ujar bekas sekretaris jenderal organisasi itu ketika ditemui Tempo di tengah massa.

Setelah krisis pada 2007-2008, yang dimulai dari Amerika dan menjalar ke Eropa, benua biru itu kelabakan. Meski lebih baik dalam reformasi keuangan, krisis yang menghantam bank membuat utang publik membengkak. Kala bank dan lembaga keuangan disuntik miliaran euro, orang miskin dan kelas menengah megap-megap. ”Di Prancis tak ada uang lagi, untuk sekolah, orang tua, bahkan penitipan anak,” ujar Gerard. Ironisnya, ”Kini rakyat miskin dan kelas menengah bawah juga mesti membayar akibatnya.”

Akibat krisis keuangan, Sarkozy membuat Undang-Undang Pensiun yang merugikan kelas miskin dan menengah ke bawah yang mayoritas bekerja di sektor formal. Selain usia pensiun dimundurkan dari 60 tahun menjadi 62 tahun, buruh yang pensiun baru bisa mendapat hak pensiun penuh lima tahun kemudian, yaitu di usia 67 tahun. Kebijakan ini diperkirakan Sarkozy akan menghemat duit negara sampai 70 miliar euro sampai 2030.

”Bila usia pensiun jadi 62 tahun, bagaimana nasib para pemuda sekarang?” Sebab, kesempatan kerja diambil sang kakek yang perlu bekerja untuk mendapat hak pensiun penuh. Perkiraan Gerard, pengangguran akan meningkat 42 persen sejak undang-undang itu berlaku. Inilah pangkal protes yang akan berlanjut hingga 6 November.

Di gedung parlemen, siang itu mestinya pemungutan suara mengesahkan Undang-Undang Pensiun sudah selesai. Tapi paket kebijakan Sarkozy untuk reformasi ketenagakerjaan itu masih menunggu banding Partai Sosialis. Ketika palu hampir diketuk di parlemen dua pekan lalu, partai oposisi ini sudah mengancam akan mengajukan judicial review undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Sarkozy perlu menunggu putusan mahkamah pada pertengahan November.

Sejak diajukan pada Maret lalu, rancangan undang-undang ini sudah diprotes partai oposisi dan serikat buruh. Tapi tak ada lobi antara serikat buruh dan partai penguasa, Union for a Popular Movement atau Perserikatan Gerakan Populer, yang bersama koalisinya menguasai 80 persen kursi parlemen dan Senat. Partai yang pernah dikomandani Sarkozy ini, sejak krisis keuangan di Eropa sudah menunjukkan berpihak pada pebisnis dan lembaga keuangan.

Maklum, inilah konstituen politik partai itu. Apalagi Sarkozy berniat maju lagi dalam pemilihan umum 2012. Tanda-tanda kemenangan Sarkozy sudah muncul. Setelah parlemen menyetujui ratifikasi undang-undang, massa demonstrasi juga menyurut. Hari pemogokan Kamis pekan lalu berkurang separuhnya, dari 4 juta pada demonstrasi dua pekan lalu.

Lobi rahasia sudah dilakukannya kepada beberapa pengusaha agar tak membiarkan mogok di tempat mereka. Apalagi beberapa serikat buruh kehilangan massa karena menganggap tak ada gunanya lagi protes lantaran dewan sudah menyetujui undang-undang tersebut.

Sarkozy juga punya legitimasi. Dia memaksa pompa bensin buka, juga kilang minyaknya. Tempat umum mesti memberikan pelayanan. ”Kita ini pelopor demokrasi, tak boleh satu pihak pun memaksakan kehendaknya kepada masyarakat,” ujarnya melalui televisi.

Dan 80 persen pompa bensin tetap buka. Pompa bensin menjadi penting buat Sarkozy karena akhir pekan lalu adalah liburan Hari Orang Suci, saat warga bepergian. Yang mampu bepergian dalam situasi seperti ini adalah konstituen partainya, kaum kelas menengah atas dan borjuis. Inilah cara Sarkozy bertahan, dan berharap peluangnya tetap ada untuk pemilu 2012.

Meski begitu, rencana Sarkozy mengegolkan undang-undang ini tetap bisa gagal. Sebab, meski disetujui mayoritas anggota Senat Prancis—setelah lolos di dewan—masih ada penyelidikan atas hal-hal kontroversial yang ada dalam undang-undang tersebut. Pekan ini Senat dan dewan membentuk Komisi Independen untuk menyelidiki beberapa pasal undang-undang itu. Pada saat yang sama, Mahkamah Konstitusi mulai bersidang.

Ketua Partai Sosialis Martine Aubry mengajak rakyat yang dirugikan dengan sistem itu memprotes. Apalagi muncul skandal pebisnis yang dekat dengan petinggi pemerintahan. ”Ini kebobrokan yang terang-benderang,” kata calon penantang Sarkozy untuk pemilu 2012 itu.

Marie-Segolene Royal, lawan Sarkozy pada pemilu 2007, mengkritik ratifikasi undang-undang itu oleh dewan dan Senat. Jagoan dari Partai Sosialis itu menilai inilah saatnya buruh dan serikat buruh kembali memimpin Prancis. Dan itu bisa dilakukan pada pemilu 2012.

Selama ini gerakan rakyat Prancis mayoritas berhasil mengubah keadaan. Sejak 1789, saat Revolusi Prancis, hingga 2009, dengan rangkaian pemogokan massal di sejumlah obyek vital, seperti kereta api, pesawat, dan bandar udara, sampai kilang minyak serta pompa bensin.

Pemogokan dan demonstrasi telah menyebabkan Perdana Menteri Alain Juppe mundur pada 2006. Presidennya, Jacques Rene Chirac, akhirnya menggelar pemilu yang membuat Partai Sosialis memegang kunci koalisi.

Yophiandi, Anda Joehana Wiradikarta (Paris)