Vietnam-as rujuk

VIETNAM-AS, naga-naganya, mau "rujuk". "Vietnam siap menghapuskan kendala apa pun yang menghambat normalisasi hubungan dengan AS meskipun ganjalan itu seharusnya dihapuskan oleh AS sendiri," ujar Nguyen Van Linh, Sekjen Partai Komunis, dalam wawancaranya dengan TV Jepang NHK. Itu berarti pintu telah terbuka bagi Bush ke pangkalan militer strategis di Cam Ranh Bay. Penawaran yang sama diberikan juga kepada Jepang. Menurut Van Linh, sampai kini Washington tetap bersikeras dengan embargo perdagangannya terhadap Hanoi kendati sikap ini telah mendapat tekanan keras dari kalangan bisnis dan kongres. Linh tahu Jepang sebenarnya ingin menjalin hubungan dagang dengan Vietnam. "Sayangnya, Jepang terikat dengan embargo Washington. Meskipun begitu, saya percaya Jepang dapat memecahkan soal itu dan melakukan bisnis dengan Vietnam," ujar Linh lebih lanjut. Pihak Washington, menurut Linh, sudah mendesak Vietnam untuk membereskan dua hal, sebelum hubungan Washington-Hanoi bisa dinormalisasikan. Kedua hal itu adalah keterlibatan negeri itu pada konflik Kamboja dan penjernihan isu MIA (Missing in Action) -- raibnya tentara Amerika pada perang Vietnam. Padahal, menurut Linh, kedua hal itu sudah tuntas diselesaikan. Pada September tahun lalu, pemerintah Vietnam menarik 26.000 tentaranya dari Kamboja. Hanoi juga telah mengulurkan tangan dalam mencari berita hilangnya hampir 1.700 tentara Amerika. Cam Ranh Bay -- pangkalan angkatan laut dan udara yang terletak 320 km arah barat laut Kota Ho Chi Minh -- dibangun AS untuk mendukung operasi militernya saat perang Vietnam marak. Setelah perang berakhir, 1975, Cam Ranh beralih menjadi pangkalan militer Uni Soviet, yang kini dilengkapi dengan fasilitas komunikasi yang canggih plus "garasi" kapal selam yang tahan bom. Namun, Uni Soviet sudah menyatakan akan keluar dari pangkalan itu. Menurut Menlu Vietnam Nguyen Co Thach, penarikan itu usai pada 1992. "Kalau mau melakukan bisnis dengan kami, tidak hanya Cam Ranh terbuka, tapi juga pelabuhan lainnya," kata Linh. Ucapan ini menandakan belum beresnya perekonomian di dalam negeri. Juni dan Juli tahun lalu, umpamanya, ekonom Vietnam mengatakan inflasi mendekati nol. Namun, pengamat luar meyakini angka itu mendekati 50 persen. Ini lebih baik daripada tahun sebelumnya yang menggila sampai 700 persen. Vietnam, yang berpenduduk 64,4 juta jiwa, dikucilkan dari ekonomi internasional sejak "turun tangan" dalam konflik Kamboja, 1979. Saat itu Vietnam mengirim puluhan ribu tentaranya pendukung rezim Phnom Penh untuk menggulingkan Khmer Merah Pol Pot. Campur tangan Vietnam ini membuat banyak negara Barat dan Asia Tenggara memberikan sanksi ekonomi sampai ada penyelesaian menyeluruh dari Hanoi kepada konflik Kamboja. Sedang AS menyetop hubungan dagang dengan Vietnam Utara semenjak tahun 1964. Embargo ini diperluas lagi ke seluruh Vietnam setelah Vietnam Selatan yang didukung AS jatuh ke tangan komunis. Kini, pemerintah Vietnam mengambil langkah ekonomi yang baru. Umpamanya mengurangi subsidi untuk pegawai negeri dan perusahaan negara yang tidak efisien, memperbaiki sistem pajak, dan meningkatkan pajak barang mewah. Sebagian besar kebijaksanaan ini atas anjuran IMF (Dana Moneter Internasional), badan PBB di bidang keuangan. Melalui lembaga ini Vietnam ingin memperbaiki hubungan untuk menarik modal, dana, dan teknologi dari Barat. Di samping itu, tentu saja, Vietnam harus rujuk dengan dua kekuatan ekonomi dunia: AS dan Jepang. BSU