Washington patah arang

RUPANYA AS sudah patah arang dengan urusan pengaturan laut yang baru. Presiden Reagan pekan lalu menegaskan, AS tak akan menandatangani konvensi hukum laut yang akan diadakan di Caracas tahun ini. Sebuah rapat Dewan Keamanan Nasional AS telah khusus membahas hal itu dengan Presiden yang berhaluan keras ini. Padahal banyak negara, terutama sekutunya, masih mengharapkan peran serta AS dalam kerangka permainan baru ini, yang menampung banyak kebutuhan umat manusia. Toh AS sendiri dari permulaan perundingan sejak 1974 sudah ikut aktif. Pendekatan-pendekatan telah diadakan dengan harapan akan ada perbaikan suasana sehingga negara besar itu akan mau tetap ikut bersama menata samudra. Dengan pengumuman sikap baru tersebut, kemungkinan itu akan sirna. Dan menjadi negara ganjil di antara sekitar 150 negara yang turut dalam perjanjian itu, seperti kata Washington Post, AS akan kelihatan seperti seorang yang dungu. Sikap AS ini memang kontroversial. Begitu ia pegang kekuasaan, di tengah-tengah perjalanan Konperensi Hukum Laut PBB III itu, Presiden Reagan meminta untuk mempelajari selama setahun hasil-hasil yang telah dicapai Konperensi. Rupanya hasil studi tetap tak menggembirakan hatinya. Itulah sebabnya di akhir Sidang ke-11 Konperensi 30 April yang lalu, AS menyatakan con terhadap rancangan konvensi yang baru. Yang fatal bagi AS dari hasil yang telah dicapai adalah perumusan tentang penambangan dasar samudra dalam (deep seabed mining). Di dalamnya termasuk perkara alih teknologi, pembatasan produksi, sistem satu-negara-satu-suara dalam keanggotaan Council dari International Seabed Authority, peninjauan kembali perjanjian setelah masa 20 tahun dan duduknya organisasi pergerakan sebagai peninjau dalam Assembly (TEMPO, 12 Juni, Kolom). Di dalam negeri sendiri, tak semua warga Amerika sealiran dengan Reagan. Pengkritik menyayangkan, Reagan kurang pragmatis. Ia menolak pendirian yang menyebut kekayaan alam di luar batas hukum nasional sebagai "warisan bersama umat manusia." Baginya, pendirian itu merupakan semangat sosialis. Terhadap itu ia tak ingin berkompromi. Padahal ada kepentingan AS sendiri, terutama dalam hal penyediaan bahan mineral bernilai dari dasar laut dalam itu. Dan bagi investor Amerika yang sudah menanamkan modal, mau bikin apa? Jalan terus di luar kerangka hukum internasional, dan hanya dilindungi oleh hukum domestik serta, bila mungkin plus perjanjian mini? Atau mereka akan memakai bendera negeri lain? Pertanyaan bagi Amerika itu masih ditambah lebih jauh lagi: penambangan dasar samudra dalam hanya satu bagian saja dari perjanjian hukum laut yang direncanakan dalam satu paket itu. Maka AS, dalam cara di atas, juga akan kehilangan kesempatan berpartisipasi dalam masalah hukum laut lain: masalah pelayaran, perlindungan lingkungan laut, penelitian ilmiah dan sebagainya.