Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - YouTube telah menghapus lima kanal jaringan televisi Myanmar yang dikelola militer setelah protes kudeta militer Myanmar semakin memakan korban sipil.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kami telah menghentikan sejumlah saluran dan menghapus beberapa video dari YouTube sesuai dengan pedoman komunitas kami dan hukum yang berlaku," kata seorang juru bicara YouTube, dikutip dari Reuters, 5 Maret 2021.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kanal yang dihapus termasuk jaringan negara, MRTV, (Myanma Radio and Television) serta Myawaddy Media milik militer, MWD Variety dan MWD Myanmar, kata YouTube.
Penghapusan kanal media militer Myanmar terjadi setelah 38 orang tewas selama protes berdarah menentang kudeta pada Rabu, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, ketika pasukan keamanan mencoba untuk menghancurkan demonstrasi dengan menggunakan peluru tajam di beberapa daerah.
Tentara merebut kekuasaan pada 1 Februari, dengan tuduhan kecurangan pemilu 8 November yang dimenangkan oleh pemerintah Aung San Suu Kyi. Komisi pemilihan mengatakan pemungutan suara itu adil, tetapi junta militer telah menggunakan media untuk mengangkat kasusnya dan membenarkan kudeta militer.
Angel atau yang dikenal Kyal Sin (kedua kiri), berlindung sebelum ditembak di kepalanya saat pasukan Myanmar melepaskan tembakan untuk membubarkan demonstrasi anti-kudeta di Mandalay, Myanmar, 3 Maret 2021. Dari enam korban tewas itu, empat orang ditembak mati selama protes di sebuah kota di Myanmar. REUTERS/Stringer
Halaman MRTV dilarang oleh Facebook pada Februari. Sebelumnya Facebook telah melarang Myawaddy pada 2018, bersamaan dengan pemblokiran akun panglima militer Min Aung Hlaing dan puluhan perwira beserta organisasi militer lainnya.
Facebook sekarang telah melarang semua halaman yang terkait dengan tentara Myanmar. Sementara junta militer juga melarang Facebook pada Februari.
Reuters melaporkan tentara dan polisi Myanmar juga menggunakan TikTok untuk mengancam membunuh pengunjuk rasa.
Para peneliti mengatakan bahwa setelah larangan Facebook, militer mencoba membangun kehadirannya di media sosial lain.
YouTube telah menghadapi kritik dari peneliti dan kelompok masyarakat sipil karena pendekatan yang relatif lepas tangan selama pemungutan suara Myanmar 8 November.
Puluhan kanal yang di-hosting di YouTube telah mempromosikan informasi yang salah tentang pemilu.
Google mengatakan pada bulan Desember pihaknya telah menghentikan 34 saluran YouTube setelah penyelidikan terhadap operasi penyebaran pengaruh terkoordinasi yang terkait dengan militer Myanmar.
REUTERS
Foto 
