Zia dan caranya

MAKSUD Benazir Bhutto, 27 tahun, untuk tampil ke gelanggang politik secara 'sah' kali ini rupanya belum tercapai. Putri bekas Perdana Menteri Zulfikar Ali Bhutto ini sebenarnya sudah terdaftar sebagai calon Partai Rakyat Pakistan (PPP) pada pemilu 17 Nopember mendatang. Dia merupakan calon dari 5 vilayah pemilu termasuk Larnaka, tempat almarhum Bhutto menang dalam pemilu '77. Komisi Pemilu Pakistan pekan lalu mengumumkan bahwa PPP dan Partai Persekutuan Nasional Pakistan (PNA) dilarang untuk ikut dalam pemilu mendatang. Keduanya dianggap tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Isi persyaratan itu antara lain, harus memberikan laporan keuangan secara terperinci, dan tidak menerima dana dari luar negeri. Satu lagi yang membingungkan, yaitu tidak melakukan hal yang merugikan ideologi Pakistan. Tidak jelas mana yang tidak dipenuhi kedua partai tadi. Jenderal Zia-ul-Haq, penguasa militer Pakistan, mengumumkan persyaratan itu sebelum menuju Havana untuk menghadiri KTT Non Blok Agustus lalu. Dia rupanya tak siap untuk menghadapi kalangan sipil terutama dari PPP yang sejak Bhutto dihukum gantung--semakin populer. Namun sebelum itu Zia berulang kali mengatakan bahwa buat dia rela menyerahkan kembali kekuasaan pada sipil. Asal, kata Zia, pada pemerintahan sipil yang bertanggung jawab. Tak salah kalau alasan 'bertanggung jawab' itu membuat Zia meninjau kembali persyaratannya. Dari 100 partai yang ada di Pakistan hanya 55 yang mendaftar, dan itupun akhirnya cuma 16 yang diizinkan turut pemilu. Dengan larangan bagi PPP dan PNA kalangan politisi menilai pemilu nanti suatu 'sandiwara' belaka. Memang satu di antara partai yang sudah dapat izin adalah Tehrik Istiglal yang dipimpin oleh Marsekal (Pensiun) Asghar Khan. Zia diduga akan menunjuk Khan untuk menjabat perdana menteri setelah pemilu. Namun Nona Bhutto sudah menduga pemerintah akan bertindak terhadap PPP. Karena 12 jam setelah Zia berangkat ke Havana, polisi menuduh Benazir telah mempengaruhi kalangan angkatan bersenjata. Tuduhan lain yaitu mengadakan rapat tanpa izin yang berwenang. Menurut UU Darurat, Benazir bahkan bisa dihukum penjara 5 tahun dan dicambuk 15 kali. Cukup hebat cara rezim Zia mendiskredit lawan politiknya.