Komodo Vs Pembangunanisme Kolonial

Dari lima ora itu, dua ekor dikirim ke kebun binatang di London, sementara kebun binatang di Amsterdam dan Rotterdam serta Aquarium Berlin masing-masing mendapat satu ekor. Dalam waktu singkat, ora menjadi termasyhur di Eropa dan Amerika. Kebun binatang dan museum dibanjiri pengunjung. Di New York, misalnya, pada 26 September 1926, wahana ora dikunjungi 38 ribu orang. Sejak saat itu, semua kebun binatang dan museum sejarah alam di Eropa dan Amerika berlomba mendapatkan koleksi komodo, hidup atau mati.

Menanggapi tingginya permintaan pasar global, pemerintah kolonial Belanda di Batavia mengembangkan dua kebijakan. Pertama, komodo ditetapkan sebagai reptil yang dilindungi. Kedua, proses penjualan diatur oleh administrasi pemerintah kolonial.

Sebagaimana dicatat sejarawan lingkungan Robert Gribbs (2007) dan Timothy Barnard (2011), kebijakan pemerintah Belanda menjadikan komodo sebagai reptil yang dilindungi diilhami oleh paternalisme kolonial yang bercampur aduk dengan kepentingan ekonomi. Mereka menganggap penduduk asli Komodo sebagai ancaman kerusakan lingkungan melalui aktivitas-aktivitas tradisional mereka, seperti berburu serta mengumpulkan hasil hutan dan laut. Sedangkan mereka sendiri bekerja sama dengan elite pribumi mengembangkan aktivitas-aktivitas borjuis, seperti olahraga berburu. Bahkan flora dan fauna Komodo pun mereka jadikan komoditas perdagangan global.

Setelah pemerintah Indonesia menguasai rakyat dan negerinya sendiri, intervensi terhadap komodo dan habitatnya menjadi makin intensif. Pada 1965, Komodo ditetapkan sebagai cagar alam. Pada 1980, di bawah asuhan lembaga bantuan pembangunan Amerika (USAID), habitat komodo di Pulau Komodo menjadi taman nasional.

Nasib tragis kemudian menimpa masyarakat yang hidup di bentang alam Komodo. Atas nama konservasi, permukiman mereka dipusatkan dalam satu enklave seluas 17 hektare saja. Tanah mereka dikuasai dan sejak itu berkebun menjadi terlarang. Mengambil hasil laut pun hanya diizinkan di kawasan tertentu. Kebun adat (lodok) di Loh Liang dibongkar. Warga yang menolak dianiaya dan dipenjara.

Pemerintah mendorong masyarakat mengubah mata pencarian ke sektor pariwisata. Mereka dilatih menjadi penjual patung dan pedagang makanan di Loh Liang. Saat ini setidaknya 127 orang menjadi pedagang di sana. Sekitar 100 orang muda menjadi naturalist guides, instruktur selam, atau agen perjalanan independen.

Sementara itu, praktik penangkapan dan pengiriman komodo keluar dari habitatnya terus berlanjut. Selain dikirim ke berbagai kebun binatang dalam negeri, komodo terus dikirim ke luar negeri, sebagian sebagai cendera mata persahabatan diplomatik. Penelusuran kami pada 2012 menunjukkan bahwa setidaknya ada 500 komodo yang tersebar di luar negeri, termasuk di Amerika Serikat, yang 40 kebun binatangnya mengoleksi komodo. Di sana komodo dikembangbiakkan dan terus diperjualbelikan di antara kebun binatang, juga menjadi obyek studi ilmiah multidisiplin.

Di Kepulauan Flores, populasi komodo di luar taman nasional menurun tajam. Di dalam taman nasional, aktivitas utama Balai Taman Nasional Komodo adalah memungut tiket dan berpatroli. Tidak ada program konservasi sistematis dan penelitian yang signifikan.

Selepas penetapan kawasan ini sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional oleh pemerintah Joko Widodo, nasib ora dan habitatnya serta warga di dalam kawasan taman nasional makin tidak menentu. Selain pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, izin investasi resor eksklusif dan bisnis jasa wisata lain diberikan kepada orang-orang Jakarta yang dekat dengan pejabat.

Di Flores, istilah “orang-orang Jakarta” kini memiliki konotasi yang mirip dengan penguasa kolonial Eropa menjelang Indonesia merdeka. Orang-orang Jakarta adalah istilah untuk orang-orang yang memiliki kuasa dan uang, yang berlaku manis sambil mengincar tanah strategis, mengelola proyek-proyek kementerian, dan memanipulasi kepolosan warga lokal serta ketidakpahaman pemerintah daerah. Mereka adalah himpunan orang yang atas nama pembangunan merusak ekologi, menyingkirkan warga setempat, dan mengeksploitasi komodo demi keuntungan ekonomi mereka sendiri. Ketidakpuasan terhadap situasi itu, dan keinginan mempertahankan ekologi komodo yang lestari, mendorong masyarakat bangkit melawan.

Ketika pemerintah Nusa Tenggara Timur hendak merelokasi warga Komodo ke pulau lain pada 2019, ribuan warga Komodo menghadang tim terpadu yang terdiri atas pejabat berbagai kementerian dan Pemerintah Provinsi NTT di dermaga Komodo. Mereka menolak rencana pemindahan penduduk demi program pariwisata eksklusif super-premium di wilayah itu. Ketika melihat foto ora ikut menghadang truk proyek wisata Jurassic di Rinca, kita menjadi maklum bahwa baik ora maupun Ata Modo tidak akan membiarkan penguasaan ruang hidup mereka atas nama konservasi dan bisnis pariwisata.

Selama ribuan tahun, Ata Modo beserta komodo dan satwa lain hidup bersama dalam apa yang oleh para antropolog sebut sebagai kekerabatan antarspesies (interspecies companionship) (Haraway 2003; Tsing 2012; Dale dan Afioma 2020). 

Sebae dalam bahasa Modo berarti sebelah atau kembaran. Bagi Ata Modo, Varanus komodoensis dipercaya dan diperlakukan sebagai saudara kembar yang lahir dari rahim ibu yang sama. Tak hanya menjadi legenda adat, kepercayaan itu menandai praktik sehari-hari. Mereka berbagi ruang, tidak saling memusnahkan. Dalam berburu (sebelum dilarang), buruan selalu dibagi dua. Ata Modo mengambil daging isi, kaki, kepala, kulit, dan semua bagian dalam dipotong-potong dan diberikan kepada saudara kembarnya itu. Saat menemukan komodo mati di hutan, Ata Modo menguburkannya seperti manusia. Dan ketika berjumpa, Ata Modo berkomunikasi dengan sebae dalam bahasa Modo.

Pembangunan pariwisata super-premium dan konservasi yang dikembangkan pemerintah dewasa ini, sebagaimana environmentalisme kolonial pada zaman Belanda, tidak hanya mengabaikan sistem pengetahuan dan praktik arif Ata Modo serta suku-suku lain di Kepulauan Flores yang sudah berlangsung ribuan tahun. Malah ruang hidup komodo dirambah menjadi lahan bisnis pariwisata eksklusif super-premium, satwa dijadikan komoditas industrial, dan warga setempat disingkirkan.

Tidak mengherankan jika model pembangunan ala kolonial ini mendapat tentangan masyarakat lokal.