Ada Apa di BPPN

BADAN Penyehatan Perbankan Nasional kembali diguncang isu. Pekan ini yang menjadi topik hangat adalah gosip rencana pergantian pucuk pimpinan lembaga ini dari Cacuk Sudarijanto kepada Widigdo Sukarman. Sebuah kabar yang segera memicu kontroversi kendati kemudian dibantah oleh para pejabat pemerintah. Soalnya, skenario ini lantas dikaitkan pada kedekatan hubungan Presiden Abdurrahman Wahid dengan Marimutu Sinivasan, pemilik kelompok bisnis Texmaco.

Bagaimana tidak. Widigdo Sukarman adalah Direktur Utama BNI ketika bank pemerintah itu mengucurkan megakredit kepada Texmaco, pinjaman triliunan rupiah yang sekarang macet dan membuat BNI terkapar. Akibatnya, bersama dengan Prijadi Praptosuhardjo—yang juga turut bertanggung jawab dalam memberikan kredit bermasalah kepada konglomerat ketika masih di BRI—Widigdo dinyatakan tak lolos uji fit and proper sebagai bankir dan dilengserkan dari jabatannya. Adapun urusan semua kredit macet itu kemudian diambil alih oleh BPPN, yang secara struktural berada di bawah Menteri Keuangan, yang kini dijabat oleh Prijadi Praptosuhardjo.

Maka, jika pergantian Kepala BPPN dari Cacuk Sudarijanto kepada Widigdo Sukarman betul-betul terjadi, bukankah sebuah komedi tak lucu telah terjadi di republik yang sedang mengalami krisis ekonomi ini?

Tapi tunggu dulu. Naiknya tekanan darah mereka yang mendengar kabar ini jangan-jangan bukan salah pemerintah, tapi karena selera humor kita kurang tinggi. Maka, marilah mencoba berbaik sangka dan percaya pada teori yang menyatakan Presiden Abdurrahman sedang memainkan kembali jurus delapan dewa mabuknya yang tersohor itu—yang konon terbukti telah menyebabkan banyak jenderal bingung dan terlempar dari jabatannya—untuk memulihkan kembali ekonomi Indonesia.

Dalam skenario ini, anggaplah Gus Dur telah hakulyakin bahwa Prijadi dan Widigdo telah menyatakan tobat dan belajar banyak dari kesalahannya di masa lalu. Karena itu, mereka diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dengan bekerja keras memimpin Departemen Keuangan dan BPPN sehingga semua utang macet itu kembali cair. Katakanlah Gus Dur telah bersabda kepada mereka, "Kau yang memulai, kau yang mengakhiri." Lantas, mereka pun bekerja keras, tujuan tercapai, dan kita pun kembali berada di negara yang gemah ripah loh jinawi, yang semua penduduknya hidup bahagia hingga akhir zaman.

Barangkali memang hanya dengan berkhayal seperti ini kesehatan rohani kita masih dapat dipertahankan di tengah kebingungan akibat kesemrawutan pemerintah mengelola negara. Cuma, sekali lagi, tunggu dulu. Bagaimana kalau skenario ini kita lanjutkan lagi sedikit, misalnya dengan memberikan kesempatan yang sama tidak hanya kepada kedua orang itu, tapi kepada para mantan pejabat, baik sipil maupun militer, yang telah berdosa di masa lalu membawa bangsa ini ke jurang krisis moneter? Bukankah ujung-ujungnya kita harus memberikan kesempatan kembali kepada Jenderal Besar Soeharto untuk memimpin negeri ini?

Astagfirullah, ternyata berbaik sangka pun akhirnya bermuara ke buruk sangka. Karena itu, baiklah kita campakkan saja jauh-jauh cara mengkhayal dalam memecahkan persoalan bangsa. Terlepas akan didengar atau tidak, majalah ini menyarankan agar Presiden Abdurrahman bertindak lebih bijak dalam menyusun tim ekonominya. Juga harus ada ketegasan dalam bersikap: mereka yang tak lulus uji fit and proper tak boleh duduk di posisi strategis atau—jika berpendapat mekanisme uji profesi itulah yang tidak benar—kekeliruan tes itu harus dibongkar dan diperbaiki.

Jika hal ini tidak dilakukan, jangan kaget kalau semakin banyak saja orang ramai yang akan berpendapat bahwa justru sang Presiden yang tak fit dan tak proper.