Bagaimana Cara Mencegah Resesi

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

IMF dan Bank Dunia merilis peringatan tentang resesi global.
Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun.
Belanja negara sebaiknya diutamakan untuk mendorong daya beli.

PERINGATAN sejumlah lembaga internasional ihwal resesi dunia adalah ancaman nyata yang harus kita waspadai. Agar tak kian terjepit di masa sulit, pemerintah harus waspada dan mengontrol belanja. Bukan saatnya lagi menggelontorkan anggaran untuk proyek besar tapi minim faedah.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dalam pertemuan tahunan di Washington, DC, pekan lalu, Bank Dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2023, dari 3 persen menjadi 1,9 persen. Lembaga itu juga merevisi perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun depan, dari 5,3 persen menjadi 5,1 persen.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Hal serupa dilakukan oleh Dana Moneter Internasional (IMF), yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 3,2 persen pada 2022 menjadi 2,7 persen pada 2023. IMF bahkan menyebut 31 negara bakal masuk jurang resesi ekonomi. Kondisi ini dipicu oleh kian tingginya inflasi di semua negara, dampak dari kian mahalnya harga energi dan pangan setelah pecahnya konflik Rusia-Ukraina.

Tak cuma memberi outlook negatif, IMF juga memberi catatan penting: dorongan fiskal alias belanja negara harus diprioritaskan kepada rumah tangga dan sektor usaha yang rentan akan dampak resesi. Di tengah inflasi yang tinggi, bank sentral di mana pun akan menaikkan suku bunga. Pengetatan kebijakan moneter yang tak terhindarkan ini bakal berdampak pada melambatnya konsumsi dan ekspansi sektor usaha, sehingga pertumbuhan ekonomi juga melemah. Dalam kondisi inilah belanja negara disalurkan untuk menopang daya beli kelompok miskin dan warga yang rentan menjadi miskin.

Peringatan ini seharusnya didengarkan oleh Presiden Joko Widodo dan para menterinya. Pada masa sulit, sudah seharusnya belanja anggaran lebih terukur. Bukan saatnya lagi pemerintah memacu proyek-proyek mercusuar yang menghabiskan anggaran besar tapi manfaatnya bagi publik masih menjadi tanda tanya. Pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur, contohnya. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023, pemerintah menganggarkan Rp 23,6 triliun untuk proyek ini. Apakah masih pantas pemerintah mengucurkan belanja besar untuk membangun istana baru di sana, sementara ancaman krisis akibat inflasi sudah di depan mata.

Secara keseluruhan, pemerintah menganggarkan belanja infrastruktur Rp 392 triliun dalam RAPBN 2023. Angka itu naik 7,75 persen dibandingkan dengan tahun ini. Pembangunan infrastruktur jelas hal penting. Salah satunya demi menopang target perolehan investasi. Namun pemerintah lebih baik menyisir kembali mana saja proyek yang bisa diprioritaskan agar memiliki daya ungkit tinggi pada perekonomian. Memperlambat laju pembangunan infrastruktur di tengah kondisi yang tak menguntungkan seperti saat ini bukan pilihan keliru.

Solusi lain untuk mendorong pembangunan infrastruktur dasar sekaligus menjaga daya beli masyarakat adalah program padat karya. Lewat program ini, pemerintah bisa memberdayakan dan memberikan penghasilan kepada warga yang menggarap proyek jalan, jembatan, atau fasilitas lain di tingkat komunitas. Memang, proyek semacam ini kurang bonafide atau tak menarik bagi investor besar jika dibandingkan dengan pembangunan jalan tol atau rel kereta cepat. Tapi lagi-lagi, di tengah kondisi yang serba sulit dan ada ancaman resesi, lebih bijak untuk mengerem pembangunan dan mengutamakan keselamatan masyarakat yang rentan.