Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
PEMERINTAH mulai mewaspadai ancaman krisis ekonomi global. Presiden Joko Widodo pada Rabu, 12 Oktober lalu, mengingatkan bahwa krisis ekonomi yang terjadi akibat konflik geopolitik hingga pandemi Covid-19 telah membuat 28 negara menjadi “pasien” Dana Moneter Internasional atau IMF.
“Badai itu sudah datang, persiapan kita harus matang,” kata Jokowi seusai rapat kabinet terbatas. Presiden meminta para menteri bersiap menghadapi risiko krisis tersebut.
Baca: Sejauh Mana Indonesia Terancam Krisis Moneter?
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah berupaya memitigasi risiko krisis ekonomi. Salah satunya dengan membuat bantalan agar Indonesia tak ikut terperosok ke jurang resesi. “Anggaran negara difokuskan sebagai shock absorber untuk menahan tekanan ekonomi, membantu masyarakat dengan jaring pengaman sosial,” ujarnya.
Ihwal ancaman resesi di seluruh dunia akibat gejolak inflasi juga disampaikan sejumlah lembaga internasional. Presiden Bank Dunia David Malpass mengatakan ekonomi global terpukul karena inflasi tinggi, kenaikan suku bunga, dan beban utang di negara-negara berkembang.
Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia pada 2023 menurun dari 3 menjadi 1,9 persen. “Itu sangat dekat dengan resesi dunia,” katanya di Washington, DC, Amerika Serikat, Kamis, 13 Oktober lalu.
IMF dalam laporan World Economic Outlook edisi Oktober 2022 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia turun dari 6 persen pada 2021 menjadi 3,2 persen pada 2022 dan 2,7 persen tahun depan. Kepala Ekonom IMF Pierre-Olivier Gourinchas menilai risiko resesi—penurunan pertumbuhan ekonomi dua kuartal berturut-turut—meningkat karena inflasi di negara maju.
Amerika salah satunya. Tingginya inflasi akan mendorong bank sentral atau The Federal Reserve menaikkan suku bunga. “Kondisi yang terburuk belum datang,” ucapnya, Selasa, 11 Oktober lalu.
IMF juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 dari 5,2 persen (proyeksi Juli 2022) menjadi 5 persen (proyeksi Oktober 2022). Ini adalah revisi ketiga kali. Pada April lalu, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,9 persen pada 2023.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Widjaja Kamdani mengatakan pelaku usaha mulai menyiapkan kebijakan-kebijakan antisipatif untuk menangkal resesi. “Termasuk melakukan manajemen arus kas dan arus modal yang adaptif terhadap berbagai skenario krisis,” kata Shinta pada Rabu, 12 Oktober lalu.
Menurut dia, sektor usaha yang paling rentan terkena dampak resesi adalah yang berhubungan langsung dengan aktivitas ekspor dan impor. Misalnya, batu bara dan minyak bumi, industri tekstil, serta otomotif. “Booming harga komoditas sempat menjadi nilai positif perekonomian. Tapi kita perlu mengantisipasi apabila tren ini berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan,” ujarnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
131 Anak Terkena Gagal Ginjal
IKATAN Dokter Anak Indonesia (IDAI) melaporkan ada 131 anak dari 14 provinsi terkena gagal ginjal akut. Mereka berasal, antara lain, dari Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bali, dan Sulawesi Selatan. “Rata-rata pasien di bawah umur lima tahun,” ujar Sekretaris Unit Kerja Koordinasi Nefrologi IDAI Eka Laksmi Hidayati, Selasa, 11 Oktober lalu.
Awalnya anak-anak itu mengalami batuk, pilek, diare, dan muntah, tapi tak mengalami sakit perut. Tiga hingga lima hari kemudian mereka tak bisa buang air kecil karena ginjal tak memproduksi air seni. Eka menuturkan, setelah dilakukan ultrasonografi, banyak organ dalam, termasuk hati, mengalami peradangan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat, telah meneliti kasus gagal ginjal akut tersebut. Hasil penelitian itu akan segera dirilis ke publik.
Penggugat Ijazah Palsu Jokowi Ditangkap
Tangkapan layar dari channel youtube Sugu Nur 13, Sugik Nur Rahardja (kiri) dan Bambang Tri Mulyono. Youtube Gus Nur 13 Official
PENGGUGAT ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Bambang Tri Mulyono, ditangkap oleh petugas Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI. Bambang dicokok di salah satu hotel di Jakarta Selatan, Kamis,13 Oktober lalu. “Terkait dengan ujaran kebencian dan penistaan agama,” ujar juru bicara Polri, Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo.
Bambang menganggap Jokowi telah menggunakan ijazah palsu untuk memenuhi persyaratan sebagai calon presiden dalam Pemilihan Umum 2019. Pada 2016, ia divonis tiga tahun penjara karena menulis buku Jokowi Undercover.
Polisi juga menangkap Sugik Nur Rahardja. Dia ditangkap polisi dengan barang bukti berupa konten di kanal YouTube milik Sugik. Rektor Universitas Gadjah Mada Ova Emilia mengatakan Jokowi adalah lulusan Fakultas Kehutanan pada 1985. “Kami meyakini keaslian ijazah sarjana insinyur Joko Widodo,” ucapnya.
Jenderal Polisi Jual Sabu
Irjen Pol Teddy Minahasa. Dok. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo
DIVISI Profesi dan Pengamanan Kepolisian RI menangkap Inspektur Jenderal Teddy Minahasa pada Jumat, 14 Oktober lalu. Bekas Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat itu dicokok karena diduga menjual 5 kilogram dari 41,4 kilogram sabu yang menjadi barang bukti operasi peredaran narkotik di wilayahnya.
“Ancaman hukuman pemberhentian tidak hormat dan pidana,” tutur Kepala Polri Listyo Sigit Prabowo. Teddy direncanakan menggantikan Kepala Polda Jawa Timur Inspektur Jenderal Nico Afinta.
Baca: Peran Satgas Merah Putih Menutupi Pembunuhan Brigadir Yosua
Direktur Narkoba Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Komisaris Besar Mukti Juharsa menjelaskan, Teddy disinyalir mengganti 5 kilogram sabu dengan tawas. Jaringan Teddy diduga menjual 1,7 kilogram sabu dan diedarkan ke Kampung Bahari, Jakarta Utara. Sisanya menjadi barang bukti di Polda Metro Jaya. Polisi juga menetapkan sepuluh tersangka lain dalam kasus ini.
Ide Pilkada Tak Langsung Bergulir
Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lingkungan RW 06 Cipayung, Depok, 9 Desember 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis
GAGASAN mengganti pemilihan kepala daerah atau pilkada langsung menjadi dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kembali muncul. Ide itu disebut muncul dalam pertemuan antara Majelis Permusyawaratan rakyat dan Dewan Pertimbangan Presiden. “Pemilihan melalui DPRD juga demokratis,” ujar Ketua MPR Bambang Soesatyo Senin, 10 Oktober lalu.
Menurut Bambang, pimpinan MPR dan Wantimpres menyoroti peningkatan jumlah kasus korupsi yang banyak dilakukan oleh kepala daerah. Bambang menyatakan pilkada langsung juga dikeluhkan oleh pengusaha karena mereka tak hanya menyumbang kepada satu pasangan calon.
“Kalau di beberapa daerah yang sama, serentak, ini pusing,” kata Bambang. Ketua Wantimpres Wiranto menolak membahas masalah ini ketika bertemu dengan pimpinan MPR.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo