Baru 100 Hari Pertama

BANYAK hal telah dilakukan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam 100 hari pertama pemerintahan mereka. Ada yang kita puji, terutama kebijakan di sektor ekonomi, tapi beberapa perlu dikritik, khususnya menyangkut penyusunan kabinet dan penataan b-irokrasi.

Gebrakan Menteri Susi Pudjiastuti membongkar praktek korup perizinan dan pengelolaan perikanan tangkap patut diacungi jempol. Merujuk pada data Kementerian Kelautan dan Perikanan, setiap tahun negara kehilangan potensi pendapatan hingga Rp 100 triliun akibat penangkapan liar yang dilakukan kapal ikan asing. Kapal-kapal itu melaut di perairan Indonesia dengan izin yang diperoleh secara ilegal. Ketegasan Susi memverifikasi ulang semua perizinan dan memperbaiki pengawasan kita harapkan mengikis habis praktek pencurian ikan yang telah berlangsung puluhan tahun.

Keputusan memangkas subsidi bahan bakar minyak juga berdampak baik bagi kas pemerintah. Diperkirakan langkah pemerintah Jokowi-Kalla ini bisa menghemat anggaran hingga Rp 120 triliun sepanjang 2015. Dana hasil penghematan bisa dipakai untuk program yang lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat, seperti asuransi kesehatan dan tunjangan pendidikan.

Program apik lain adalah sistem pelayanan perizinan terpadu di Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang mulai diberlakukan pekan lalu. Ini amat penting, terutama berkaitan dengan tekad pemerintah menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen pada 2019. Mekanisme perizinan yang lebih sederhana, singkat, dan murah diharapkan mendatangkan lebih banyak investasi asing-faktor penting pendorong pertumbuhan selain simpanan dalam negeri. Kita masih menanti janji Jokowi-Kalla memberantas mafia migas dan menertibkan sistem perpajakan.

Tapi, di luar langkah-langkah bagus itu, cukup banyak sepak terjang pemerintah yang ternyata masih amburadul di beberapa bagian. Salah satu contohnya perselisihan Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam hal kewenangan mengawasi pemerintah desa. Jika dibiarkan, "konflik" semacam ini dapat melemahkan pemerintah.

Juga meresahkan keputusan Jokowi menggunakan banyak orang partai di dalam dan di luar kabinet, bertolak belakang dengan janjinya semasa kampanye. Puncaknya adalah penempatan politikus Partai NasDem, H.M. Prasetyo, sebagai Jaksa Agung serta penunjukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Yang terakhir mengundang banyak protes dan memicu friksi antara Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penempatan banyak orang partai di pemerintahan mengisyaratkan Jokowi tak bebas dari tekanan partai dan kepentingan orang-orang di sekelilingnya. Kenyataan ini cukup mencemaskan. Seharusnya Jokowi mengutamakan kepentingan rakyat dalam menyusun dan mengelola pemerintahan. Preferensi partai biarlah disalurkan lewat keputusan politik di parlemen.

Tentu saja Presiden perlu memperhitungkan dukungan partai, terutama yang berkaitan dengan politik anggaran. Tapi jangan pula, demi partai, pemerintah mengorbankan target yang bermanfaat bagi rakyat. Ini baru 100 hari pertama, belum terlambat bagi Jokowi-Kalla untuk berbenah.