Belum mencerminkan pemerataan

DARI laporan Bank Dunia (1991) disebutkan bahwa pendapat per kapita Indonesia US$ 570. Bila pertumbuhannya bisa bertahan antara 6 - 6,5 % per tahun, maka pendapatan Indonesia per kapita pada akhir pembangunan jangka panjang tahap II (1993-2018) nanti bisa mencapai US$ 2000. Angka pertumbuhan pendapatan rata-rata per kapita penduduk Indonesia itu, belum mencerminkan keberhasilan pertumbuhan perekonomian dari aspek pemerataan terhadap kehidupan masyarakat luas. Misalnya saja pendapatan per kapita rata-rata penduduk di Propinsi Nusa Tenggara Barat berkisar US$ 150 per tahun. Bahkan di Kecamatan Mataram, Kabupaten Lombok, pendapatan per kapita penduduk cuma US$ 80 per tahun. Di sini kelihatan gambaran penghasilan manusia di Indonesia terkesan bengkok. Di republik ini ada lapisan manusia yang disebut eksekutif dengan gaji jutaan rupiah per bulan, tapi sebaliknya, masih ada lapisan manusia yang berprofesi penjaga sapi dengan penghasilan cuma Rp 500 per hari -- seperti di Nusa Tenggara Barat. Menggunakan ukuran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dr Iwan Jaya Aziz, ahli ekonomi regional, menilai pemerataan pembangunan di Indonesia tidak memburuk dalam 20 tahun mendatang. Itu, menurutnya, disebabkan mulai banyaknya penanam modal swasta terjun ke daerah-daerah. Agaknya, memacu pemerataan pembangunan di luar Jawa, sudah menjadi perencanaan mendesak bagi pemerintah. Bila itu dilakukan dengan produktif dan terpadu akan meningkatkan produk domestik regional bruto setempat. Apakah dengan meningkatnya produk domestik regional bruto daerah-daerah akan memperbaiki kehidupan orang banyak secara merata ? Menurut saya, pendapatan per kapita belumlah mencerminkan pemerataan pendapat. Buktinya, masih ada sekitar 27 juta (15 %) penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Nasib mereka tak akan mengalami perbaikkan walau pendapatan per kapita setempat meningkat. SETIABUDI Jalan Panjalu 2 Kediri - Jawa Timur