Dinasti Politik (Kasus Joko Widodo)

Secara historis Dinasti Politik tumbuh dan berkembang pada era monarki absolut, seiring dengan era Dark Age (abad kegelapan) sampe kemudian hadir era Renaisans (abad pencerahan) yaitu era peralihan dari Abad Pertengahan Akhir ke Zaman Modern, sekitar abad ke-14 hingga abad ke-18. 

Upaya abad pencerahan itu  memunculkan perubahan sosial besar-besaran diantaranya karena menghendaki kekuasaan berjalan secara demokratis dan mengakhiri kekuasaan monarki absolut yang dinastik, otoriter, dan diktator. Peristiwa itu memuncak melalui Revolusi Perancis pada tahun 1789. 

Jadi, dinasti politik sesungguhnya sudah ditolak sejak abad ke-18 itu. Mereka yang masih memelihara politik dinasti sesungguhnya seperti hidup di abad kegelapan dan abad pertengahan.

Kasus Joko Widodo

Sebelum tahun 2012 Joko Widodo bukanlah tokoh yang dikenal luas di arena politik nasional, tetapi pemberitaan di media sosial tentang Joko Widodo saat itu yang dinilai sukses menjadi wali kota Solo membuatnya semakin populer hingga kemudian melenggang menjadi Gubernur DKI Jakarta, meskipun harus menyingkirkan calon Gubernur dari PDIP DKI Jakarta yang muncul saat itu.

Dalam proses pilkada DKI 2012 itulah Joko Widodo melalui kerja algoritma media sosial seperti menghipnotis publik nasional hingga mendorongnya meninggalkan jabatan Gubernur DKI Jakarta meski baru dua tahun menjabat demi menjadi Presiden RI 2014. Joko Widodo menyingkirkan calon Presiden yang sudah diputuskan dalam Kongres PDIP.

Dalam waktu tujuh tahun menjabat sebagai Presiden, disaat yang sama anak dan menantunya direstui jadi wali kota. Pada tahun kesembilan Joko Widodo berhasil menjadikan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai adik iparnya dan saat masih berkuasa itu juga ia berhasil menjadikan anak bungsunya sebagai ketua umum partai politik dengan mengabaikan aturan partai dan anak sulungnya sebagai calon wakil Presiden 2024 melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bermasalah.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan  tuntutan bahwa capres/cawapres boleh berusia dibawah 40 tahun jika ia seorang kepala daerah, ini mesti dilihatnya bukan semata- mata soal hak konstitusional tetapi penting untuk dicermati bahwa putusan itu mengandung conflict of interest karena memunculkan interpretasi memberikan karpet merah untuk Gibran maju sebagai Cawapres. Karena yang memutuskan dan yang mengetuk palu adalah pamannya Gibran dan akibat keputusan itu Gibran (anak Presiden) melenggang maju jadi cawapres Prabowo maka fenomena itu bisa disebut sebagai Politik Dinasti, sebab ada unsur keluarga dalam proses pengambilan keputusan penting tersebut.

Mirisnya putusan itu terjadi ditengah tingginya harapan agar demokrasi berkualitas. Sedangkan Politik Dinasti itu sesungguhnya sebagai praktek kekuasaan yang bertentangan dengan upaya membangun demokrasi yang berkualitas.

Joko Widodo saat ia berkuasa telah membuat anak-anak  dan menantunya menjadi bagian utama dari lingkaran kekuasaan, jadi wali kota, ketua umum partai hingga calon  wakil Presiden.

Dinasti Politik Jokowi ini sangat parah mengabaikan kepatutan publik. Sebab anak-anak dan menantunya mendapatkan kekuasaan saat Jokowi sedang berkuasa. 

Sementara di Amerika Serikat, George H. W. Bush dan anak tertuanya, George W. Bush, keduanya pernah menjadi presiden tetapi tidak berurutan. Mereka menjadi Presiden Amerika di waktu yang berbeda. George Bush senior menjadi Presiden tahun 1989-1993 sedangkan George Bush yunior menjadi Presiden tahun 2001-2009. Artinya ada jeda waktu dua periode Amerika Serikat dipimpin orang lain dulu, yaitu Bill Clinton, baru kemudian George Bush Yunior.

Jadi betul di negara Amerika Serikat itu ada dinasti dan dianggap boleh tetapi ada jeda, Amerika Serikat yang liberal itu masih mengindahkan kepatutan atau hal etis di dalam politik. Sementara kasus Joko Widodo ini tidak ada jeda, ia mengabaikan kepatutan publik.

Mengapa Dinasti Politik Ditolak?

Proses Politik Dinasti yang terjadi era Joko Widodo ini mendapatkan penolakan dari beragam segmen masyarakat karena pengabaian Joko Widodo kepada kepatutan publik atau mengabaikan hal etis di dalam politik.

Secara sistemik Dinasti Politik ini mendapatkan penolakan publik karena menghambat proses kualitatif konsolidasi demokrasi. Sebab proses konsolidasi yang seharusnya berjalan membuka pintu akses politik terbuka untuk setiap warga negara memiliki peluang mengalami mobilitas vertikal naik tetapi kehadiran Dinasti Politik dengan segala sumber dayanya menutup peluang itu secara bypass (jalan pintas). Proses penguatan demokrasi kembali mundur.

Selain itu Dinasti Politik juga melemahkan kaderisasi dalam tubuh partai politik, karena keluarga dinasti jauh lebih mudah menduduki jabatan politik dibanding kader partai yang merangkak dari bawah. Dengan Dinasti Politik itu siklus kekuasaan hanya berputar di lingkaran yang sama dan karenanya keluarga dinasti itu kemudian berkuasa lama. Dalam sejumlah riset terpercaya kekuasaan yang lama itu cenderung korup dan berpotensi kuat melakukan cara-cara baru otoritarianisme. Sejak akhir abad ke-19 seorang ilmuwan sosial terkemuka Lord Acton menemukan fakta empirik yang kemudian ia membuat adagium yang populer hingga saat ini. Power tend to corrupt, absolute power corrupts absolutely.