Globalisasi Ekonomi Berwawasan Lingkungan

DUNIA sedang dilanda tiga proses globalisasi ekonomi yang penting. Pertama adalah globalisasi produksi yang didorong oleh globalisasi investasi. Barang industri tak lagi diproduksi hanya di satu negara atau satu tempat, tapi dihasilkan di tempat dengan ongkos yang bersaing, produktivitas yang tinggi, keadaan ekonomi yang stabil, aparatur negara yang tak korup, dan penerapan peraturan perundang-undangan yang konsisten. Komponen produksi bisa dihasilkan tersebar di banyak negara, seperti halnya dengan pesawat terbang, komputer, industri mobil dan elektronik. Lokasi industri juga dipengaruhi oleh tingkat suku bunga yang mengacu pada London Interbank Offered Rate (LIBOR). Keadaan sosial, politik, dan ekonomi suatu negara bisa mengakibatkan negara itu masuk kelompok negara dengan risiko tinggi sebagaimana tercermin pada besarnya suku bunga di atas LIBOR yang berlaku. Dan modal uang tak mengenal wawasan kebangsaan. Modal ini pergi ke tempat yang memberi keuntungan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kedua adalah globalisasi perdagangan yang semakin diperkuat oleh hasil Kesepakatan Putaran Uruguay di Marrakesh, Maroko, April 1994, yang memuat pembebasan arus perdagangan internasional dari berbagai hambatan menuju ke pasar global yang tunggal. Berbagai tarif bea masuk perlu diturunkan dan proteksi melalui hambatan perdagangan harus disingkirkan. Begitu pula berbagai hambatan non-tarif harus dihapus, seperti quota system dan yang serupa. Berbagai tarif yang menghambat masuknya jasa dan yang berhubungan dengan "hak properti internasional" atau "trade related intellectual property rights" perlu diturunkan. Harus pula dihapuskan diskriminasi perdagangan yang berkaitan dengan ketentuan investasi atau "trade related investment measures". Arus perdagangan tidak saja harus dibebaskan dari hambatan tarif dan nontarif di bidang internasional, tapi juga di bidang nasional. Maka, salah satu gagasan penting yang lahir dalam pertemuan puncak Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) di Seattle, Amerika, tahun lalu adalah dikembangkannya kebijaksanaan persaingan di dalam negeri. Sehingga, berbagai hak monopoli atau perlakuan khusus pada perusahaan tertentu dalam perdagangan perlu dihilangkan. Ketiga adalah globalisasi konsumsi. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi begitu pesat, sehingga konsumen dapat memperoleh informasi dari mana dan kapan saja. Konsumen diperkaya negara maju, tak lagi terpaku pada keperluan memenuhi kebutuhan pokok. Inilah sebabnya mengapa akhir-akhir ini konsumen menuntut kualitas produk sesuai dengan standar yang diterima secara internasional melalui International Standard Organization (ISO), yang dikenal dengan ISO-9000. Selama syarat ISO-9000 terpenuhi, akan terjamin pula kualitasnya. Tiga proses globalisasi ekonomi tersebut berlangsung di tengah dunia yang sudah lama bergelut dengan masalah lingkungan hidup. Sudah sejak Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup di Stockholm, Juni 1972, 22 tahun lalu, masalah lingkungan terangkat di forum global. Namun masalahnya belum memperoleh skala prioritas tinggi dan menjadi keprihatinan kalangan terbatas seperti para ilmuwan dan lembaga swadaya masyarakat. Baru setelah penghuni bumi dientakkan oleh penemuan menipis bahkan berlubangnya lapisan ozon di angkasa, naiknya suhu bumi akhir-akhir ini dibandingkan dengan 50 tahun lalu, naiknya permukaan laut sehingga mengurangi luas pulau, berkurangnya jenis hewan dan tumbuhan sehingga mengurangi keluasan aneka ragam sumber alam hayati -- ketika semua ini sungguh-sungguh terjadi dalam lingkup global -- maka orang mulai prihatin terhadap keadaan lingkungan global. Semangat keprihatinan inilah yang mendorong para pemimpin dunia menyelenggarakan KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brasil, Juni 1992 lalu. Keputusan penting KTT Bumi ini adalah untuk mengembangkan pola pembangunan baru: pola pembangunan berkelanjutan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan generasi demi generasi -- yang perlu memuat pertimbangan lingkungan. Kelanjutan dari keputusan politik yang disepakati para pemimpin negara anggota PBB adalah bahwa lingkungan kini terlarutkan dalam proses produksi, perdagangan, dan konsumsi. Berbagai kesepakatan internasional ditandatangani bersama, seperti konvensi mengenai perubahan iklim dan konvensi mengenai keanekaragaman hayati. Karena kerusakan lingkungan umumnya disebabkan oleh pencemaran industri, energi, dan transportasi, maka pembangunan sektor ini perlu dikoreksi oleh pertimbangan lingkungan hidup. Ini berarti, segi lingkungan masuk dalam produksi, perdagangan, dan konsumsi dari sektor-sektor ini. Karena sektor industri, energi, dan transportasi berkaitan dengan banyak sektor lainnya, segi lingkungan pun berkembang ke semua sektor pembangunan. Kekuatan membangun dengan wawasan lingkungan juga dilahirkan oleh keprihatinan konsumen yang menggunakan tenaga-belinya mendesak produsen supaya berwawasan lingkungan. Perkembangan inilah menjelaskan mengapa "ecolabel" akhir-akhir ini mencuat ke atas permukaan. Kalangan konsumen menuntut agar produsen dan pedagang tak merusak dan mencemarkan lingkungan. Untuk itu konsumen meminta jaminan dalam bentuk "ecolabel" yang dipasang pada produk dan memuat ketentuan-ketentuan lingkungan itu. Tuntutan konsumen seperti ini biasanya dipelopori oleh kalangan berpendapatan menengah ke atas. Karena kalangan konsumen kebanyakan terdapat di negara maju dan di kota-kota negara berkembang, dari sinilah mencuat tuntutan konsumsi berwawasan lingkungan. Dan sebagai penentu arah konsumsi (trendsetter), tuntutan kelompok konsumen menengah ke atas ini tak bisa diabaikan oleh produsen dan pedagang. Dalam arah perkembangan globalisasi ekonomi seperti ini, sudah selayaknya bila Indonesia meraih kesempatan ini dan memelopori ikhtiar produksi, perdagangan, dan konsumsi dengan menonjolkan ciri-ciri lingkungan. Tidak saja untuk mengembangkan keunggulan kompetisi di luar negeri, tapi terutama untuk menunjukkan tanggung jawab moral generasi masa kini pada keberlanjutan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat generasi mendatang.