Jualan Lama Pemimpin Baru

SIAPA pun ketua umumnya, Partai Golkar sudah semakin kehilangan daya tariknya. Tanpa perubahan fundamental, Aburizal Bakrie—yang baru saja mengalahkan Surya Paloh dan terpilih sebagai ketua umum baru di Riau—agaknya tak akan sanggup membendung longsornya pamor partai berlambang beringin itu.

Ada sejumlah alasan untuk memprediksi kemerosotan Golkar. Partai yang dulu tanpa tandingan di era Orde Baru itu, sejak Soeharto lengser pada 1998, terus menurun persentase perolehan suaranya dalam tiga pemilu terakhir—walaupun sempat memenangi Pemilu 2004.

Tantangan utama bagi ketua umum yang baru tentulah memperbaiki mesin partai agar dapat dipacu berlari paling depan. Dalam ilmu pemasaran, Partai Golkar perlu positioning dan target baru supaya bisa menambang suara lebih banyak. Dengan begitu, Partai Golkar mesti mempunyai platform baru, ”jualan” baru yang berbeda dengan Partai Demokrat yang kini berkuasa.

Mendengar pernyataan Aburizal di Riau, bahwa partainya akan menyambut baik bila ditawari posisi menteri di kabinet Yudhoyono mendatang, ”jualan” baru itu rasanya tak akan muncul. Aburizal dkk agaknya akan membawa partainya berkoalisi. Untuk jangka pendek barangkali pilihan ini akan menguntungkan beberapa tokoh partai. Tapi, dalam jangka panjang, pilihan itu akan mengempiskan dukungan. Pilihan berkoalisi ini juga mengingkari suara 15 juta orang dalam pemilu lalu, yang menjatuhkan pilihan pada Partai Golkar dan bukan pada Demokrat atau yang lain.

Aburizal dan Partai Golkar mestinya belajar dari pengalaman pemerintahan Yudhoyono-Kalla, koalisi Demokrat-Golkar. Bahwa dalam sistem kabinet presidensial, pemimpin koalisi akan meraih semua kredit atas keberhasilan program pembangunan—yang sesungguhnya dikerjakan bersama-sama menteri dari partai lain.

Inilah salah satu jawaban atas sukses Partai Demokrat melambungkan suara dari 7,5 persen pada 2004 menjadi lebih dari 21 persen lima tahun kemudian. Semua sukses yang dinikmati rakyat dalam periode kepemimpinan pertama SBY-JK dianggap pemilih sebagai keberhasilan Yudhoyono dan Partai Demokrat. Jusuf Kalla, wakil presiden dari Partai Golkar, sudah membuktikan peran besarnya dalam perdamaian Aceh, tapi lebih dari 90 persen suara rakyat Aceh ternyata direbut oleh Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilihan presiden lalu. Artinya, the leader takes all, pemimpin koalisi menyabet semua kredit atas keberhasilan anggota koalisinya.

Partai Golkar mesti belajar berinvestasi dan tidak terjebak pada langkah serba pragmatis dan instan. Para pengelola partai itu mesti kembali menggalang dukungan. Kader yang tampil sebagai pemimpin seharusnya dia yang mempunyai gagasan terbaik untuk masa depan partai, bukan yang punya kemampuan terbaik membeli suara pendukung.

Justru meninggalkan budaya pragmatis itulah salah satu pekerjaan penting yang sulit dilakukan di Partai Golkar. Musyawarah nasional partai itu di Riau merupakan contoh betapa ramai politik uang itu. Yuddy Chrisnandi, calon ketua umum yang gagal merebut sebuah suara pun, sampai meminta Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa penyelenggara negara yang ikut musyawarah, karena ia menduga uang sudah bertebaran dari kantong para calon ketua umum.

Kalau Golkar ingin menjadi the party of ideas seperti bunyi iklannya, infrastruktur dan budaya pragmatis partai perlu dirombak. Sementara satu kaki Partai Golkar bersiap merangkul kubu Demokrat, rasanya gagasan menjadi partai ide yang tajam dan bernas saja tak akan sanggup melambungkan kembali partai itu.