Hutan Jawa yang Produktif, Adil, dan Berkelanjutan

Sebab, program pemberdayaan masyarakat di sekitar dan di dalam hutan oleh Perhutani mendorong kenaikan pendapatan masyarakat di sekitar hutan serta meredakan konflik lahan. Namun kinerja tersebut belum maksimal. Meski deforestasi turun di hutan produksi, terjadi kenaikan deforestasi di hutan lindung. Problem ini tentu saja harus kita perbaiki segera.

Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, terutama pasal 125 ayat 7, menyatakan hutan lindung dan hutan produksi yang tidak dilimpahkan pengelolaannya kepada BUMN kehutanan ditetapkan menjadi kawasan hutan dengan pengelolaan khusus (KHDPK). Ada beberapa jenis penggunaan dalam lingkup KHDPK, seperti perhutanan sosial serta penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan (konflik tenurial, konflik permukiman, pertanian, perkebunan, pertambangan, lahan pengganti, hutan cadangan, hutan pangonan, dan proses tukar-menukar kawasan hutan). Juga penggunaan kawasan hutan, seperti izin pinjam pakai kawasan hutan atau lahan kompensasi, rehabilitasi hutan, perlindungan, dan pemanfaatan jasa lingkungan.

Dengan memiliki instrumen rehabilitasi hutan dan lahan, KHDPK akan mengatasi 46 persen lahan kritis di Jawa. Dengan begitu, perlindungan ekologi hutan Jawa akan terukur dan terintegrasi. Sebab, prosesnya akan melibatkan masyarakat desa di sekitar hutan sebanyak mungkin. Ini adalah paradigma baru dalam melestarikan hutan secara berkelanjutan.

Sebagai implementasi kebijakan KHDPK, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 287 Tahun 2022 pada 5 April lalu yang menetapkan luas KHDPK 1,1 juta hektare atau 49 persen dari luas area Perhutani. SK ini segera diikuti oleh peraturan yang akan berisi pedoman tata laksana KHDPK, termasuk kebijakan perhutanan sosial. 

Pedoman tersebut mengacu pada masukan kelompok tani hutan, lembaga masyarakat desa hutan, dan kelompok usaha perhutanan sosial yang dijaring Asosiasi Pengelolaan Perhutanan Sosial Indonesia pada 24 Mei 2022. Aspirasi itu antara lain tentang status dan kedudukan pengelola perhutanan sosial yang telah menerima SK, perubahan skema perhutanan sosial, prioritas pemanfaatan atau pengelolaan hutan di KHDPK, proses, tata laksana, tata waktu, serta berbagai hal lain mengenai pengajuan permohonan perhutanan sosial, baik di KHDPK maupun area Perhutani. 

Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2021, perhutanan sosial yang masuk KHDPK akan bertransformasi dari izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial dan pengakuan perlindungan kemitraan kehutanan menjadi hutan kemasyarakatan, hutan desa, atau hutan tanaman rakyat. Permohonan perhutanan sosial yang belum disetujui setelah berlakunya kebijakan KHDPK akan diproses dalam masa transisi selama satu tahun.

Kebijakan KHDPK membuat resah sebagian besar karyawan Perhutani. Pemerintah telah memikirkan hal ini. Jika kelak ada karyawan yang terimbas oleh kebijakan ini, pemerintah akan mentransformasikannya sebagai pendamping perhutanan sosial. Dengan begitu, pengelolaan perhutanan sosial akan lebih intensif karena mereka bisa memperkuat unit perhutanan sosial (UPS) yang akan segera terbentuk di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten.

Bagaimana dengan aset Perhutani di area KHDPK? Perhutani bisa memanfaatkan, mengamankan, serta memelihara tanaman masak tebang. Bagi aset tanaman yang ada di area KHDPK, dan pemerintah telah menyetujuinya sebagai skema perhutanan sosial, pengelolanya berhak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Adapun aset Perhutani yang berupa bangunan akan menjadi sarana pendukung UPS di daerah.

UPS akan memfasilitasi masyarakat di tapak dengan mempercepat proses sekaligus memudahkan masyarakat dalam mendapatkan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dan mendampingi mereka mengembangkan komoditas di area mereka. Dalam satu UPS direncanakan ada 25 orang untuk keperluan tersebut. 

Beberapa KUPS yang sukses mengembangkan integrated area development (IAD) perhutanan sosial akan menjadi role model pengelolaan KHDPK. Ambil contoh KTH Wono Lestari di Lumajang, Jawa Timur, yang menghimpun 367 keluarga yang mengelola 564 hektare hutan. Lima jenis usaha—grosilvopastura, agroindustri, interkoneksi wisata, pemulihan danau berbasis agrikultur, dan redistribusi lahan—memberikan sumbangan ekonomi keluarga anggota KTH Wono Lestari secara signfikan, yakni Rp 3,7 juta per bulan. Bisnis perhutanan sosial di Wono Lestari begitu maju karena terintegrasi dengan off taker atau industri yang menyerap komoditas mereka.

Kesuksesan perhutanan sosial di Lumajang bisa diduplikasi ke wilayah lain di Pulau Jawa. KHDPK bercita-cita menyebarkan pengelolaan hutan oleh masyarakat secara terintegrasi. Pendampingan oleh profesional kehutanan kepada KUPS akan makin mengukuhkan tujuan tersebut. Dengan begitu, keberadaan hutan di Jawa akan lebih produktif, adil, dan berkelanjutan bagi tujuan sosial, ekonomi, dan ekologi.

Untuk menopang tujuan tersebut, saat ini pemerintah juga sedang menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial lintas kementerian dan lembaga negara. Rancangan perpres ini menyelaraskan pelbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 serta Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021.

Rancangan perpres ini akan mendorong percepatan pengelolaan perhutanan sosial, termasuk di area KHDPK. Percepatan itu meliputi distribusi akses, pendampingan, dan peningkatan kualitas KUPS agar selaras dan terintegrasi dengan program kementerian, dan lembaga negara, serta pemerintah daerah. Semua upaya itu, segala perbaikan kebijakan itu, semata-mata untuk mewujudkan visi “hutan lestari masyarakat sejahtera”.