Kwik Kian Gie dan Keberpihakannya

Dua "bom" telah dijatuhkan oleh Kwik Kian Gie, bekas Menko Ekuin dan tokoh penting PDI-P. Akhir Juli lalu, Kwik mengejutkan banyak orang ketika dia, sebagai ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), memutuskan agar masalah Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) dan penjualan aset debitor yang dikuasai BPPN harus lebih dulu mendapat persetujuan DPR. Debat publik seputar MSAA tak terhindarkan lagi, sementara Kwik menegaskan bahwa ia sama sekali tidak ingin mempolitisir isu tersebut. Ia cuma mengingatkan masyarakat pembayar pajak bahwa kalau butir-butir MSAA—yang lebih banyak menguntungkan debitor (konglomerat) ketimbang pemerintah (BPPN)—dipatuhi, risikonya harus ditanggung oleh rakyat banyak melalui APBN.

Sejak dulu Kwik sudah dikenal keberpihakannya kepada rakyat. Ia seorang lone ranger. Namun, kali ini ia merasa goyah sehingga berpaling ke para wakil rakyat di DPR. Mujur, ia tidak bertepuk sebelah tangan. Kasus penjualan perusahaan induk Grup Salim—yang direncanakan BPPN berdasarkan MSAA—memang tidak eksplisit ditanggapi DPR, tapi dasar hukumnya, yakni MSAA itu sendiri, oleh DPR disarankan agar ditinjau kembali. Akhirnya, Kwik menang, dan ini berarti kemenangan masyarakat pembayar pajak.

Ketika Kamis pekan silam Kwik Kian Gie memutuskan untuk mundur dari jabatan Menko Ekuin, tak syak lagi, sang lone ranger sudah menjatuhkan bom yang kedua. Alasan pengunduran dirinya, yakni agar Gus Dur bebas membentuk kabinet baru, juga cukup masuk akal. Tapi motivasinya sukar ditebak. Ada yang melihat tindakan Kwik semata-mata sebagai isyarat bahwa tokoh PDI-P ini siap untuk tidak lagi menjadi partisipan, pada saat tokoh nomor satu PDI-P, Megawati Sukarnoputri, diundang Abdurrahman Wahid untuk menjadi partisipan. Masalahnya, bagaimana menafsirkan isyarat itu. Apakah Kwik meragukan ketulusan Gus Dur pada Megawati? Ataukah ia sangat berhati-hati menyikapi rencana duet Gus Dur-Megawati, yang mungkin bisa menjadi doomsday scenario? Ataupun ia memang mencoba agar menteri-menteri lain ikut mundur, sehingga move itu bisa memperlemah posisi tawar Gus Dur? Wallahualam.

Setelah Kwik mundur, banyak hal bisa terjadi. Kepergian Kwik mungkin sangat dinanti-nantikan oleh para konglomerat—yang selama ini melihatnya sebagai musuh besar mereka. Kepergian Kwik juga agaknya sangat disyukuri oleh sejumlah teknokrat, yang tak bosan-bosan menyesali kelemahan manajerial Kwik dan tiadanya strategi pemulihan ekonomi Indonesia. Padahal, mereka sendiri bukan tidak mengetahui, strategi itu tak mungkin disusun sebelum Indonesia terbebas dari ikatan utang dengan IMF. Dan mereka juga cukup menyadari bahwa ikatan dengan IMF itu sedemikian "mencekik", hingga kalaupun muncul lone ranger yang lain, ia pasti takluk juga kelak, ditebas "pedang" IMF.

Di sisi lain, kelalaian Kwik dan timnya telah menyebabkan penandatanganan LoI dengan IMF ditunda April lalu. Sejak itu Kwik dinilai tidak terlalu mampu mengoptimalkan kerja tim yang ada di bawah koordinasinya. Perannya hampir tidak diperhitungkan, kendati indikator ekonomi sedikit membaik pada semester I tahun 2000.

Pokoknya, Kwik belum sempat berbuat banyak dan ia meninggalkan masalah pemulihan ekonomi yang berat itu kepada calon penggantinya. Ini tugas raksasa, kunci bagi keberhasilan pemerintahan Gus Dur. Untuk itu, diperlukan orang yang punya integritas dan siap melakukan the dirty works—seperti yang diperlihatkan Kwik—tapi dengan kelicinan seorang politisi piawai, ketegaran pembunuh berdarah dingin, dan kecerdikan pengusaha. Dan tiga kelebihan itu, kebetulan, tidak dipunyai Kwik Kian Gie.