Mudik tanpa Covid-19

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Pemerintah mengizinkan kembali mudik Lebaran.
Masyarakat tetap harus waspada dengan menaati aturan dan protokol kesehatan.
Keamanan berkendara juga mesti diutamakan.

PEMERINTAH akhirnya membolehkan masyarakat pulang kampung untuk merayakan Lebaran—setelah dua tahun melarangnya demi mengendalikan penyebaran Covid-19. Pelonggaran ini mengisyaratkan pemerintah menilai wabah Covid-19 tidak akan lagi berdampak serius. Meski demikian, sebaiknya tetap waspada.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Melonggarkan pembatasan bukan kebijakan yang buruk. Turunnya angka penularan dan kematian harian memberikan kesan bahwa ancaman Covid-19 telah berlalu. Di lain pihak, dampak varian Omicron terhadap kesehatan makin ringan. Sejumlah negara, seperti Inggris, Denmark, Irlandia, dan Norwegia, sudah membebaskan aktivitas masyarakat. Tetangga kita, Singapura, membuat keputusan serupa.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Tapi, perlu diingat, ancaman Covid-19 belum hilang. Badan Kesehatan Dunia (WHO) pun belum mencabut status pandemi. Hingga pekan lalu, masih ada lebih dari 500 ribu orang tertular Covid setiap hari di dunia dengan angka kematian sekitar 2.500. Sejumlah negara yang tadinya sudah bersih dari Covid, seperti Cina, kini malah mengalami lonjakan jumlah kasus baru.

Karena itu, kebijakan melonggarkan pembatasan seyogianya dibarengi persiapan yang sungguh-sungguh, terutama menyelesaikan target vaksinasi dan menyiapkan sistem layanan kesehatan. Hingga pekan lalu, angka vaksinasi kita sekitar 60 persen dari target minimal 70 persen populasi. Meski sudah cukup tinggi, tingkat vaksinasi Indonesia masih di bawah negara-negara lain yang sudah melepaskan pembatasan sosial. Norwegia, Denmark, dan Singapura, misalnya, berturut-turut memiliki angka vaksinasi 75 persen dari populasi, 82 persen, dan 87,5 persen.

Pemerintah perlu segera mengatasi ketertinggalan tersebut. Hal lain yang penting: menyiapkan sistem revaksinasi berkala dengan biaya yang terjangkau. Soalnya antibodi yang terbentuk oleh vaksinasi Covid-19 ternyata tidak bertahan lama sehingga perlu diulang setiap tahun.

Harus dipastikan fasilitas kesehatan siap merespons ledakan jumlah kasus setiap saat. Jangan sampai terjadi lagi masalah dalam layanan darurat seperti kekurangan tabung oksigen dan tempat tidur di rumah sakit. Fasilitas kesehatan ini harus cukup murah bagi semua lapisan masyarakat.

Partisipasi masyarakat tak kalah penting terutama di saat pemerintah melonggarkan kendali. Pertama-tama, masyarakat harus bersedia divaksin lengkap dan mengulangnya secara berkala. Sudah terbukti vaksin dapat menekan penularan dan meringankan gejala pada yang tertular.

Aktivitas dan interaksi sosial yang rentan wabah juga butuh penyesuaian. Paling tidak, seperti yang juga disarankan oleh para epidemiolog, protokol kesehatan seperti mencuci tangan dengan sabun, mengenakan masker, dan menjaga jarak semestinya terus dijalankan dan menjadi norma baru.

Hendaknya disadari: masyarakat kita dikenal guyub—terbiasa berkumpul dalam pelbagai kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan seperti mudik. Kementerian Perhubungan memperkirakan tahun ini jumlah pemudik bisa mencapai 85 juta orang. Tidak ada jaminan perpindahan jutaan orang tidak menjadi rantai penularan Covid-19.

Sinyalemen pemerintah yang mempertimbangkan akan mengubah status pandemi menjadi endemi jangan diartikan sebagai lampu hijau untuk kembali beraktivitas tanpa batasan. WHO sudah mengingatkan, masih banyak hal yang belum diketahui mengenai Covid-19.