Pangkal Suap Meikarta

Penahanan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk, Bartholomeus Toto, menjadi peluru baru bagi Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut suap pembangunan hunian terintegrasi Meikarta kepada sejumlah pejabat Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selama ini, meski sejumlah petinggi Lippo dan Bekasi sudah masuk penjara, sumber uang suap itu masih misterius.

Kepala Divisi Akuisisi dan Perizinan Tanah Lippo Cikarang Edi Dwi Soesianto menuduh Toto yang mencairkan uang Rp 10,5 miliar untuk Bupati Neneng Hasanah Yasin dan anak buahnya. Tak terima dengan tuduhan itu, Toto melaporkan Edi ke Kepolisian Resor Kota Besar Bandung pada 10 September lalu. Maka langkah KPK benar dengan menahan Toto ketimbang kedua pejabat kunci Lippo itu saling menjatuhkan di luar meja penyidikan, yang bisa mengganggu barang bukti.

Sebaliknya, Toto, yang mengundurkan diri dari Lippo karena skandal ini, harus terbuka kepada penyidik dan bersama membongkar suap tersebut hingga ke dalangnya. Jika merasa tak mengeluarkan uang untuk besel tersebut, Toto mesti membuktikan ia bersih dan menunjukkan jalan kepada penyidik tentang pejabat yang punya kewenangan mencairkan uang sebesar itu. Sebab, tak mungkin para pegawai Lippo bergerak sendiri menyuap bupati tanpa diketahui para atasannya.

Suap Lippo kepada Bupati Neneng adalah korupsi tipikal dalam pembangunan properti. Dengan sumber uang dari investor Cina, Lippo sedang memasarkan hunian terintegrasi—apartemen, blok, dan mal yang menyatu dengan stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung—di Cikarang dengan iklan dan promosi yang jorjoran. Mereka membutuhkan izin tata ruang dan izin mendirikan bangunan dari Bupati Neneng agar pembangunan properti senilai Rp 280 triliun di atas lahan 500 hektare itu segera digenjot.

Toto juga bisa membuka lebih jauh praktik suap pengurusan izin pembangunan properti yang selama ini terjadi. Dari pengakuan para saksi terungkap bahwa suap kali itu bukan yang pertama, melainkan rangkaian suap yang berlangsung lama dalam proyek lain. Karena itu, korupsi yang terstruktur, masif, dan terus-menerus ini harus diselesaikan secara tuntas hingga ke pucuk pimpinan Lippo agar praktik serupa tak terulang.

Pengusutan yang setengah-setengah hanya akan mengamplifikasi alasan pemerintah menghapus syarat analisis mengenai dampak lingkungan dalam izin pembangunan karena berbelit, mahal, dan menjadi alat pejabat daerah memeras pengusaha, sehingga menghambat investasi. KPK mesti menunjukkan bahwa korupsi perizinan bukan terletak pada kewajiban pemenuhan syarat pembangunan yang harus selaras dengan lingkungan, melainkan praktik culas para pejabat daerah karena tak ada sistem canggih untuk mencegah mereka berbuat lancung.

Sifat korup pejabat yang mendagangkan kewenangan memberikan izin seperti Bupati Neneng mesti dipagari dengan sistem yang canggih. Misalnya memakai digitalisasi izin sehingga pejabat dan pengusaha tidak harus bertemu ketika mereka meminta izin pembangunan. Sistem yang terbuka dan bisa diaudit publik akan mempersempit praktik lancung jual-beli kewenangan antara investor dan pejabat negara.

KPK mesti membantu merumuskan sistem perizinan yang mumpuni, sebagai lembaga yang memiliki peran pencegahan korupsi, karena menjadi pintu masuk perusakan pelbagai sektor. Kasus Lippo bisa menjadi pembelajaran untuk mengetahui cara mencegah korupsi perizinan sehingga penjarahan lingkungan terhindarkan akibat keserakahan pejabat negara.