Pemberantasan Korupsi Cara JK

WAKIL Presiden Jusuf Kalla terkenal pandai menyederhanakan persoalan dan memilih terobosan. Di balik carut-marut perang Aceh, ia jeli merangkum persoalan: tuntutan perbaikan ekonomi. Solusi ekonomi (dan politik) diluncurkan, perang pun berakhir. Lain kali ia jengkel. Kebakaran hutan terjadi setiap tahun, bencana alam berulang-ulang, tapi tak tersedia transportasi udara yang mencukupi. JK potong kompas, beli helikopter. Perkara dana negara tak tersedia, atau yang mendatangkan itu Bukaka, perusahaan milik keluarganya, atau heli tadi belum membayar bea masuk sehingga sempat disegel Bea Cukai, itu diurus belakangan. Ia menyatakan semua tindakannya dilandasi niat baik, tentu saja.

Dalam soal korupsi dan pembangunan ekonomi, pandangan jalan ringkas ini juga muncul. JK menilai pembangunan terhambat akibat banyak proyek berjalan lamban. Penyebabnya, pemimpin proyek takut bekerja karena ”terancam” Komisi Pemberantasan Korupsi. Solusi yang dipilih: ”kendalikan” KPK. Partai Golkar malah sudah terang menyatakan kewenangan KPK besar sekali dan karenanya perlu dievaluasi. Kali ini jalan pintas yang diambil JK dan partai yang dipimpinnya bisa dianggap tidak mendorong pemberantasan korupsi.

Meletakkan pembangunan ekonomi dan pemberantasan korupsi sebagai dua hal yang berhadap-hadapan saja sudah menimbulkan persoalan. Seperti ingin mengatakan, kalau mau pembangunan ekonomi berjalan cepat, pimpinan proyek perlu diberi keleluasaan dalam menggunakan anggaran. Jangan kelewat cerewet dengan detail bujet, meleset-meleset sedikit cincai sajalah, yang penting proyek selesai.

Pengusaha swasta barangkali ada yang suka memakai prinsip begini dalam membiayai proyek. Ini pun perlu dikritik karena menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan melanggar asas kepatutan. Apalagi bila anggaran negara yang dipakai. Anggaran yang dikumpulkan dari pajak dan utang yang ditanggung rakyat tidak boleh dipakai dengan prinsip asal proyek jadi. Sudah banyak pengalaman betapa prinsip pemakaian anggaran yang ”meleset-meleset sedikit cincai” tadi akhirnya melahirkan koruptor kelas kakap. Sudah banyak contoh proyek yang mutunya buruk, harganya jauh di atas kewajaran, dan rusak sebelum waktunya.

Pembangunan ekonomi dan pemberantasan korupsi justru harus diletakkan searah. Bila korupsi bisa dicegah, lebih banyak anggaran yang disediakan untuk proyek. Dengan anggaran tak ”tersunat” korupsi, mutu proyek pasti lebih baik. Dalih bahwa proyek terhambat oleh sistem pelaporan yang rigid, dan sedikit saja ”akrobat anggaran” sudah menjadi incaran KPK, mungkin dikemukakan untuk menghindari terpangkasnya ”rezeki” yang tak halal.

Karena begitu mengakarnya korupsi di Indonesia, KPK memang harus menjadi superbodi dengan kewenangan besar. Partai Golkar perlu ikut mendorong peningkatan wewenang itu, kalau mau konsisten dengan pernyataan JK, dua bulan setelah menjabat, bahwa Partai Golkar bukan bunker perlindungan bagi koruptor. Sikap ini seharusnya tidak berubah, walaupun sekarang setidak-tidaknya delapan kader Golkar sedang berurusan dengan KPK.

Salah satu program penting Kabinet Indonesia Bersatu, yang dimasukkan ke rencana 100 hari pertama, adalah penegakan hukum dalam memberantas korupsi. Presiden tidak bisa sendirian mendorong maju usaha memberantas korupsi. Wakil Presiden tidak dikecualikan dari tugas ini. Ia harus ikut mendorong, bukan menginjak rem atau memasang ganjal.