Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
Realitas menunjukkan bahwa pilkada di Indonesia makin didominasi jaringan oligarki yang terorganisasi.
Oligark menggunakan kekuasaan ekonomi mereka untuk mengontrol proses politik, termasuk pilkada.
Apatisme terhadap politik pada gilirannya memperkuat dominasi oligarki karena makin sedikit masyarakat yang terlibat secara kritis dalam proses politik.
DEMOKRASI dalam konteks pemilihan umum secara umum dipahami sebagai mekanisme paling sah dalam menyalurkan kehendak rakyat, dengan janji keterwakilan yang menyeluruh dan legitimasi yang kuat.
Pemilihan kepala daerah atau pilkada sebagai manifestasi lokal dari demokrasi sering diklaim sebagai pesta rakyat yang mengembalikan hak politik kepada publik. Pilkada memungkinkan rakyat memilih pemimpin yang diyakini dapat membawa perubahan.Â
Namun apakah pilkada benar-benar merefleksikan aspirasi rakyat ataukah hanya menjadi alat bagi elite untuk mempertahankan kekuasaan? Pertanyaan ini bukanlah sekadar retorika, melainkan gugatan mendasar terhadap pemahaman kita tentang demokrasi di Indonesia.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Redaksi menerima tulisan opini dari luar dengan syarat: panjang sekitar 5.000 karakter (termasuk spasi) atau 600 kata dan tidak sedang dikirim ke media lain. Sumber rujukan disebutkan lengkap pada tubuh tulisan. Kirim tulisan ke e-mail: [email protected] disertai dengan foto profil, nomor kontak, dan CV ringkas.
Foto 
