Perlu pertimbangan yang matang

BEBERAPA waktu lalu, terbetik berita bahwa Markas Polda Metro Jaya yang sangat strategis di Senayan itu akan dijual ke pihak swasta. Lalu, di sebuah harian Ibu Kota edisi 14 Agustus 1992 lalu, diberitakan bahwa Mapolres Jakarta Timur akan dipindahkan ke Pulogebang, bersamaan dengan pindahnya kantor Wali Kota dan Kodim Jakarta Timur. Pindah kantor memang wajar-wajar saja, apalagi kalau itu sesuai dengan rencana induk tata kota seperti Jakarta. Namun, untuk memindahkan kantor polisi, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan masak-masak. Sebab, sifat tugasnya agak berbeda dengan aparat pemerintah lainnya. Sebagai penegak hukum, pembimbing, pelindung, dan pengayom masyarakat, seorang anggota polisi dituntut keberadaannya secara fisik di tengah masyarakat yang dia layani. Pelayanan polisi berbeda dengan pelayanan pemda, misalnya. Pada pemda, umumnya pelayanan bisa dilaksanakan di kantor masing-masing, dan masyarakat yang mendatangi kantor pemda tersebut. Kecuali untuk beberapa dinas, misalnya dinas kebersihan dan kamtib. Sedangkan anggota polisi harus senantiasa bergiat ditengah masyarakat melakukan -- penjagaan, pengawalan, dan patroli untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan. Juga melakukan pendetek- sian, pengawasan, pencarian, atau -- penangkapan terhadap pelaku kejahatan. Adalah tidak mungkin masyarakat yang akan dijaga, diamankan, diatur, atau ditangkap itu diminta datang ke kantor polisi. Jadi, kantor atau markas polisi agar bisa efektif harus berada di sekitar pusat dinamika masyarakatnya. Dalam hal ini, Markas Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Timur sudah sangat ideal pada lokasinya yang sekarang, yakni berada di tengah-tengah pusat dinamika masyarakat DKI Jakarta. Mengapa harus dipindah? Pemindahan Mapolres Jakarta Barat dari Glodok ke Slipi adalah contoh yang tak perlu diulangi. Bagaimana mungkin anggota Polres Jakarta Barat dari Slipi mengawasi dan mengamankan pusat bisnis Glodok, Kota, dan daerah sekitarnya? Kecenderungan semacam ini bukan hanya terjadi di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Surabaya, Bandung, dan Malang. Kalau pindah ke daerah yang lebih strategis atau ke pusat dinamika masyarakat tentu tidak ada masalah, tapi yang terjadi biasanya kantor polisi pindah ke wilayah pinggiran, sedangkan lokasi yang ditinggalkannya menjadi tempat pertokoan, hotel, bank, dan sebagainya. Dirgahayu, Bhayangkara. NORMAN M.S. Pengamat Kamtibmas Jakarta