Pertimbangan ekonomis ...

DALAM analisa pertama, desakan untuk menaikkan harga BBM berlandaskan perhitungan dan pertimbangan ekonomis bahwa subsidi BBM menjadi terlalu berat untuk anggaran belanja. Tapi penentuan seberapa jauh harga BBM akan dinaikkan, apalagi perincian tentang kenaikan harga yang akan dikenakan terhadap masing-masing jenis BBM, dalam analisa terakhir merupakan suatu keputusan yang pertama-tama bersifat politis. Perincian itu menentukan berapa beban yang hendak dipikulkan kepada masyarakat, dan golongan masyarakat mana yang akan diharuskan memikul beban paling berat, kurang berat ataupun ringan. Pola kenaikan harga BBM yang mulai berlaku tanggal 7 Januari pukul 00.00 itu memperlihatkan, nampaknya pertimbangan ekonomis -- misalnya tentang berapa subsidi yang dapat dihemat, bagaimana mengoreksi distorsi alokasi dana, dan selanjutnya -- lebih mempengaruhi keputusan itu daripada pertimbangan politis tentang pemerataan, keadilan sosial, dan lain-lain. Karena itulah misalnya bisa terjadi, bahwa persentase kenaikan harga yang terkecil (11,1%) diberlakukan terhadap bensin Super-98, yaitu jenis BBM yang hanya dipakai oleh mobil-mobil baru super-mewah. Juga dalam hitungan rupiah, kenaikan harga untuk Super itu paling kecil, yaitu Rp 40 per liter, sama dengan kenaikan harga minyak tanah. Tetapi bagi minyak tanah kenaikan sebesar itu secara persentase berjumlah 66,7% dari harga lama Rp 60 per liter. Kenaikan terbesar dalam hitungan rupiah diberlakukan terhadap bensin Premium, yaitu Rp 80 atau 33,3% dari harga lama Rp 240 per liter. Persentase kenaikan yang tertinggi (670,6%) tercatat untuk minyak Solar, yang terutama dipakai oleh truk dan bis, begitu pula oleh beberapa jenis jeep dan sedan. Berdasarkan pertimbangan minyak Solar itu merupakan sumber energi utama untuk pengangkutan barang lan rakyat golongan rendahan, orang dapat berargumentasi bahwa jenis BBM ini seharusnya tidak dibebani kenaikan harga yang begitu tinggi. Argumen yang serupa dapat dikemukakan untuk minyak tanah. Tapi pertimbangan politis semacam itu ternyata dikalahkan terhadap perhitungan, bahwa berdasarkan volume konsumsinya maka setiap rupiah kenaikan harga minyak tanah menghasilkan penghematan subsidi BBM kurang lebih Rp 8,8 milyar, 220 kali yang didapat dari kenaikan harga Super 98 dengan jumlah yang sama. Untuk jelasnya, kenaikan harga dengan Rp 40 per liter untuk minyak tanah berarti pengurangan subsidi dengan Rp 352 milyar dengan kenaikan harga Rp 40 untuk penjualan Super-98, kemampuan untuk memberikan subsidi kepada minyak tanah, solar, diesel dan minyak bakar hanya bertambah dengan Rp 1,6 milyar. Angka konsumsi jenis-jenis BBM lainnya memperlihatkan, bahwa setiap rupiah kenaikan harga mengurangi subsidi total BBM dengan Rp 8,1 milyar untuk Solar, Rp 4,4 milyar untuk Premium, Rp 2,9 milyar untuk Minyak Bakar, Rp 1,5 milyar untuk Diesel, Rp 700 juta untuk Avtur dan Rp 20 juta utltuk Avigas. Pola konsumsi yang demikian itu memperlihatkan, betapa besar godaan untuk menaikkan harga Solar setinggi-tingginya, begitu juga harga Premium. Kenaikan harga Solar dengan Rp 60 per liter berarti pengurangan subsidi dengan Rp 48 milyar. Argumen lain untuk menaikkan harga minyak tanah dan Solar dengan begitu banyak ialah: subsidi untuk kedua jenis BB itu sudah kelewat besar. Berdasarkan biaya produksi rata-rata BBM sebesar Rp 152 per liter yang berlaku sekarang subsidi untuk minyak tanah misalnya sudah Rp 92 per liter. Dan untuk Solar Rp 67. Biaya produksi rata-rata itu dapat dipastikan naik terus dalam tahun anggaran 1983/84 sebagai akibat inflasi, depresiasi rupiah terhadap US$ dan penurunan volume minyak pro-rata yang murah sebagai akibat peralihan dari Kontrak Karya yang masih tersisa menjadi Kontrak Bagi-Hasil dalam Semester II 1983/84. Maka subsidi untuk minyak tanah dan solar jadinya akan bertambah besar lagi. Kesenjangan antara dan harga kedua jenis BBM itu jadi akan semakin bertambah menyolok. Mengingat pentingnya pertimbangan-pertimbangan politis pemerataan, keadilan sosial dan lain-lain maka sesungguhnya kesenjangan yang diakibatkan oleh subsidi yang berlebihan itu pun dapat dikatakan masih belum merupakan untuk menaikkan harga minyak tanah dan Solar begitu banyak kalau dananya ada. Tapi apa daya, fulus tidak ada. Maka dominasi pertimbangan perhitungan ekonomi dalam pola kenaikan harga ini merupakan pertanda akan beratnya keadaan. Sedang suasana latar belakangnya memang jauh berbeda yang berlaku ketika harga BBM dinaikkan 1 tahun 3 yang lalu. Justru karena itu sesungguhnya tidak ada salahnya, jika harga Super dinaikkan lebih banyak, katakanlah menjadi Rp 450 atau Rp 500 per liter. Penerimaan akan bertambah dengan Rp 2 atau Rp 4 milyar karenanya. Bahkan pemerintah akan mendapat keuntungan tambahan: citra pemerataan dan keadilan sosial akan bertambah baik. Kenaikan harga BBM mau tidak mau harus disusul dengan kenaikan harga dan tarif di bidang-bidang yang mempergunakan berbagai jenis BBM itu. Kali ini pemerintah rupanya telah belajar dari pengalaman tahun yang lalu dan ketentuan-ketentuan baru mengenai berbagai macam tarif angkutan, pos dan lain-lain segera diumumkan dengan selisih hanya 1-3 hari. Kecekatan yang sama sekarang diharapkan untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat dan terutama rakyat kecil sebagai imbalan terhadap tambahan beban yang harus dipikulnya. Kompensasi itu terutama harus dicari ke arah pembelian pelayanan yang lebih baik dan perhatian yang lebih besar kepada keperluan rakyat banyak. Pergeseran-pergeseran yang mau tak mau akan terjadi di dalam pola konsumsi sebagai akibat perubahan perimbangan harga berbagai jenis BBM itu memberikan peluang untuk itu. . Ini hendaknya tidak disia-siakan.