Setelah Gerakan Perlindungan HAM Dibajak Kepentingan Politik

Kondisi ini menjadi salah satu penyebab terjadinya echo chamber pada gerakan sosial mutakhir. Dalam konsep legalistik yang berlaku secara internasional, terdapat distingsi yang cukup besar mengenai kepentingan pemajuan hak asasi manusia. Negara-negara dunia utara (global north), misalnya, lebih sering mengedepankan isu hak sipil dan politik seperti kebebasan fundamental dan demokrasi. Sementara itu, negara-negara dunia selatan (global south) banyak mengedepankan pemajuan isu hak ekonomi, sosial, dan budaya karena ancaman krisis iklim.

Kondisi tersebut merupakan salah satu fakta pahit dari sistem terbaik yang ditawarkan oleh neo-liberalisme. Sebagai salah satu contoh, upaya keras negara dunia selatan mendorong Dewan HAM PBB mengesahkan Legally-Binding Treaty on Transnational Corporations and State Enterprises, untuk menjamin kewajiban aktor non-negara dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di tengah masifnya eksploitasi lingkungan dan pelanggaran HAM di sektor bisnis, justru tidak banyak mendapatkan dukungan dari negara dunia utara. Akibatnya, proses pengesahan perjanjian ini masih mengalami jalan buntu dalam prosesnya.

Namun sesungguhnya yang patut kita sadari bahwa, pada prinsip penegakan hak asasi manusia, kita tidak dapat membeda-bedakan derajat mana yang lebih penting antara isu hak sipil, politik, ekonomi, serta hak sosial dan budaya, karena semuanya saling berkelindan. Masyarakat tidak akan dapat menyuarakan kritiknya terhadap krisis iklim atau dampak ekonomi-sosial, termasuk pelanggaran HAM di sektor industri ekstraktif, apabila hak kebebasan berekspresi dibatasi. Pembedaan ini yang justru menyebabkan masyarakat kerap kali mengalami pelanggaran berlapis.

Kenyataan ini seakan-akan membuat gerakan HAM berjalan di tempat dan terus-menerus mengalami kegagalan. Kemunduran demokrasi, pewajaran terhadap sistem politik yang hanya mementingkan kepentingan kelompok elite dan kepentingan pemimpin negara yang bercokol pada investasi, pembangunan, serta keamanan negara, menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap semakin tidak relevannya narasi HAM hari ini.

Di level masyarakat, fragmentasi gerakan HAM dan koneksi yang terputus antara gerakan terdahulu menyebabkan definisi dan relevansi kamus bahasa HAM dengan masyarakat semakin jauh. Gerakan HAM pada saat masa Reformasi memfokuskan diri pada pembentukan kerangka legalistik HAM. Namun secara paralel, pendampingan masyarakat serta kaderisasi terhadap kelompok muda semakin berkurang.

Karena itu, menjadi penting bagi gerakan HAM untuk terus mengevaluasi diri melalui otokritik. Pelaku gerakan juga perlu memperbarui cara-cara gerakan untuk mendapatkan kembali relevansinya di tengah masyarakat. Mereka perlu menghadirkan narasi HAM yang sesungguhnya dengan bahasa masyarakat adat, buruh, dan kelompok muda. Hal ini diperlukan agar bahasa HAM dapat mendapatkan kembali resonansinya, terlepas dari caranya yang berbeda-beda tapi komplementer satu sama lain.

Untuk merebut kembali narasi HAM hari ini, kita tidak dapat lagi berpangku tangan untuk menagih janji negara agar dapat menegakkan hak asasi manusia. Terlepas bahwa negara merupakan pemangku tanggung jawab dari penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, toh pada kenyataannya hari ini, dalam konteks global, para pemimpin negara pula yang melanggar standar-standar hukum HAM internasional tersebut.

Penegakan dan pemajuan HAM tidak dapat hanya terpusat pada sistem yang legalistik, tapi harus juga menjangkau masyarakat. Perlu ada penyatuan kekuatan dan penguasaan narasi HAM yang berlaku di publik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Melalui cara ini, niscaya kita dapat memutus rantai impunitas, menguasai imajinasi baru tentang HAM, dan mengembalikan relevansi HAM di tengah situasi dunia dan negara yang sedang dikuasai oleh kelompok-kelompok elite.